KPK Keluhkan Rekomendasi Diabaikan Pemerintah

JAKARTA—Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengungkapkan ada sejumlah rekomendasi lembaganya diikuti pemerintah namun ada yang diabaikan.

redaksi@koransolo.co

”Contoh ESDM [Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral] dulu mereka ingin memasang flow meter di pipa untuk ikut berapa lifting minyak dan gas di Indonesia, kita sudah bilang itu tidak boleh karena tidak akan efektif kajiannya namun tetap dilaksanakan,” kata Laode dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (27/11).
Selain itu, menurut dia, mengenai izin tambang sekitar 60 persen dianggap ilegal, tidak ada satupun yang dihukum.
Bahkan dari ESDM, menurut dia, untuk tambang ilegal saja, mereka punya PPNS [Penyidik Pegawai Negeri Sipil] namun sampai hari ini tidak ada satu kasus pun yang diselidiki dan dilidik. ”Padahal jelas sekali yang tidak bayar jaminan reklamasi banyak, tidak tutup lobang tambang banyak,” ujarnya.
Selain itu, menurut dia, rekomendasi untuk Hak Guna Usaha (HGU) kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) agar dibuka padahal itu adalah keputusan pengadilan tertinggi sudah dikuatkan namun sampai saat ini tidak dibuka untuk umum.
Dia juga mengeluhkan terkait kebijakan satu peta nasional atau One Map Policy yang hingga saat ini tidak dibuka. ”Bahkan saya sampaikan di sini, yang baru siap itu baru Kalimantan Tengah, itu pun masih rekonsiliasi, tidak ada petanya. Apakah kami sudah instruksikan dan rekomendasikan? Sudah,” katanya.
Dia menegaskan sebenarnya banyak sekali rekomendasi yang disampaikan KPK dalam kaitannya untuk pencegahan namun tidak dilaksanakan bahkan terkesan lembaganya tidak dihargai.
Menurut dia, langkah pencegahan yang dilakukan KPK sangat banyak namun tidak pernah ditulis media karena yang diberitakan soal Operasi Tangkap Tangan (OTT).
”Jadi banyak sekali rekomendasi KPK itu dan saya terus terang kadang agak merasa tidak dihargai, termasuk oleh bapak (DPR). Pencegahan KPK banyak kami lakukan namun tidak pernah ditulis, yang ditulis teman-teman media soal OTT,” ujarnya.
Loade juga membeberkan beberapa poin pembenahan internal institusi tersebut sehingga diharapkan Komisi III DPR dapat mengawalnya ke depan.
Dia menjelaskan, pertama terkait Sumber Daya Manusia (SDM) KPK yang selama ini tidak cukup karena syarat yang diberikan agak tinggi.
”SDM di KPK itu memang tidak cukup namun karena syarat yang diberikan KPK agak tinggi misalnya kami butuh Jaksa idealnya sekitar 120 orang, ketika ada 60 jaksa yang ikut tes, yang lulus hanya 10 orang,” kata Laode.
Regenerasi
Dia menjelaskan terkait SDM, kasus korupsi semakin canggih bahkan terkadang institusinya tidak bisa mendeteksi akibat teknologi maju.
Menurut dia dibutuhkan regenerasi penyelidik dan penyidik ke depannya, misalnya semua kasus korupsi yang besar pasti ada komponen luar negeri dan SDM di KPK yang bisa berhubungan dengan pihak luar negeri sangat sedikit.
”Jadi second line komisioner yang akan datang, para deputi dan direktur harus paham modus kasus korupsi. Saya contohkan KTP Elektronik ada lima negara untuk mendapatkan barang bukti yang paling banyak, dan yang paling banyak diperoleh di Amerika Serikat dan Singapura,” katanya.
Kedua menurut dia, perlu peningkatan hubungan KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan Agung dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
Hal itu menurut dia karena institusinya merasa ada fungsi supervisi dan koordinasi yang dilakukan KPK namun tidak semua kasus hukum yang dikoordinasikan di lembaga lain, dapat segera selesai. ”Terus terang kalau untuk mengambil alih boleh menurut hukum, namun ya kami saling menghargai sesama lembaga. Itu gampang diucapkan namun pada kenyataannya susah,” ujarnya.
Ketiga menurut dia, dari sisi pencegahan, harus perlu ditingkatkan yang berhubungan dengan pembangunan sistem sehingga bukan hanya sekedar kampanye.
Dia mengatakan, masing-masing kementerian memiliki sistem sendiri padahal Presiden Jokowi menggadang-gadang sistem online singel submition.
”Kalau misalnya Presiden mau streamline, tentukan satu, saya pikir itu akan lebih bagus. Kalau online single submition menjadi lima jangan salahkan investor tidak mau masuk, dan juga bukan over regulasi kadang karena memang yang dibuat pemerintah beda-beda dan itu ada di komando eksekutif,” katanya.
Laode juga meminta Komisi III DPR mendukung kerja KPK ke depan jangan ketika RDP di Komisi III, lembaganya selalu dimarahi. (Antara/JIBI)