Peternak Ingin Harga Acuan per Wilayah

JAKARTA—Peternak ayam meminta pemerintah merevisi regulasi yang mengatur harga acuan daging ayam ras. Mereka ingin harga diatur
per wilayah.

Rezha Hadyan
redaksi@koransolo.co

Untuk itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) didesak meninjau kembali Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 96/2018 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen. Peternak menyebut aturan itu belum bisa mengakomodasi sepenuhnya kepentingan peternak ayam mandiri di seluruh Indonesia.
Tuntutan tersebut disampaikan melalui unjuk rasa peternak ayam mandiri yang tergabung dalam Paguyuban Peternak Rakyat Nasional (PPRN) di depan Kantor Kemendag pada Rabu (27/11). Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Indonesia (Pinsar) Jawa Tengah, Parjuni, mengatakan beleid tersebut perlu direvisi agar penentuan harga acuan ayam hidup (livebird) lebih spesifik berdasarkan masing-masing daerah.
Dia menyebut penentuan harga acuan yang bersifat nasional belum mampu mengakomodasi sejumlah daerah yang kebutuhan operasionalnya lebih tinggi, khususnya di luar Jawa. “Harga seharusnya bisa diatur secara spesifik masing-masing daerah. Perlu dikaji berapa harga acuan yang pas untuk ayam hidup. Kalau di Jawa memang sudah bisa dibilang stabil, tapi kalau di luar Jawa ini belum,” kata dia.
Senada dengan Parjuni, Ketua Pinsar Kalimantan Selatan, Rudi Budi Hartono, menilai penentuan harga acuan livebird melalui Permendag No. 96/2018 selama ini belum mendukung peternak ayam mandiri di luar Jawa. Dia menyebut sudah seharusnya harga acuan dikaji berdasarkan biaya operasional yang berbeda di masing-masing daerah.
“Kami di Kalimantan ini contohnya, harga memang sudah di atas harga pokok pembelian [HPP] tapi masih belum mendukung karena memang operasional kami beda, lebih besar, dari harga bibit ayam (day-old chicken/DOC), pakan ayam, hingga ongkos tenaga kerja sudah beda,” ujar dia.
Selain penentuan harga acuan yang lebih spesifik, Parjuni mendesak Kemendag sepenuhnya menjalankan Permendag No. 96/2018, khususnya terkait harga batas bawah. Selama ini Kemendag hanya turun tangan ketika harga naik di atas harga batas atas. Adapun, ketika harga turun melampaui harga batas bawah kementerian diam saja.
Berdasarkan data Pinsar, harga livebird di sejumlah daerah berada di kisaran Rp16.000-Rp17.000 per kilogram (kg) atau di bawah harga batas bawah yang diatur dalam Permendag No. 96/2018 senilai Rp18.000 per kg. Pemerintah menetapkan harga batas atas ditetapkan Rp20.000 per kg.
“Ini yang menjadi alasan kami mengapa lagi-lagi melakukan aksi [unjuk rasa], harga sudah turun di bawah HPP yang ditetapkan Kemendag. Kalau harga naik kami pasti dikejar-kejar, giliran harga turun sampai kami merugi besar dibiarkan saja,” ungkap dia.
Terkait dengan kerugian yang diderita oleh peternak ayam mandiri di Indonesia, menurut Parjuni nilainya mencapai Rp2 triliun sepanjang 2019. Kerugian yang diderita masing-masing peternak bervariasi, namun beberapa di antaranya terpaksa berutang dalam jumlah besar hingga menjual aset untuk menutupi biaya operasional yang tidak sebanding dengan harga jual.
Pinsar juga meminta Kemendag bisa mengatur segmentasi pasar untuk melindungi peternak ayam mandiri dari perusahaan berskala besar. Untuk perusahaan berskala besar tidak boleh menjual produk sampai ke pasar atau pedagang tradisional yang selama ini menjadi tumpuan peternak ayam mandiri.
“Perusahaan besar yang ikut budi daya ini segmen pasarnya harus dibedakan. Karena kami di pasar tradisional selaku peternak rakyat. Kalau nantinya perusahaan besar masuk pastinya kami akan kalah. Kalau bisa mereka itu diarahkan untuk ekspor atau segmen horeka [hotel, restoran, katering],” papar dia.
Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga, yang sempat mengadakan pertemuan tertutup dengan perwakilan pengunjuk rasa didampingi Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Syailendra, hanya meminta peternak ayam mandiri untuk sabar menunggu dirilisnya beleid baru yang mereka inginkan. Dia menyebut beleid tersebut sedang dikaji oleh jajarannya agar bisa memberikan solusi yang optimal.
“Kami belum bisa memberikan kepastian kapan bisa diselesaikan, saya juga harus berkoordinasi dengan Pak Menteri ya. Tapi yang jelas kami ini mendengar curhat dan keluhan dari rekan-rekan peternak ayam [mandiri] ini,” kata dia.
Menurut Jerry, permasalahan yang dicurahkan para peternak ayam mandiri itu merupakan warisan dari periode sebelumnya yang berlarut-larut dan tak bisa diselesaikan. Dia mengaku butuh waktu untuk mengkaji dan mempelajari permasahalan tersebut.
“Kami ingin lihat dulu secara komprehensif, inti permasalahannya apa, baru nanti kami akan follow up. Jujur saya baru melihat tadi, makanya saya lagi tunggu. Karena saya kan baru tiga pekan,” imbuh dia. (JIBI)