Pemkab Anggarkan Rp2 Miliar Program Subsidi Bunga Pinjaman Sepi Peminat

KLATEN—Program subsidi bunga pinjaman yang baru diluncurkan Pemkab Klaten dalam beberapa bulan terakhir dinilai sepi peminat. Serapan anggaran yang disediakan dengan total Rp2 miliar tersebut masih sangat rendah menjelang akhir tahun 2020.
Berdasarkan data yang dihimpun Koran Solo, bupati Klaten telah mengeluarkan Perbup bernomor 11/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) subsidi usaha mikro 2019 dengan total anggaran senilai Rp2 miliar. Pemkab Klaten telah menunjuk dua bank sebagai pelaksana. Masing-masing, PD BPR Bank Klaten senilai Rp1,5 miliar dan PD BPR BKK Tulung senilai Rp500 juta.
Setiap pelaku usaha mikro di Klaten diharapkan dapat mengakses permodalan tersebut. Hal itu termasuk yang bergerak di bidang pertanian, perikanan, peternakan, industri pengolahan, perdagangan, pariwisata, dan jasa. Program ini diprioritaskan bagi pelaku UMKM yang berdomisili di 88 desa zona merah kemiskinan di Klaten. Hal ini selaras dengan salah satu tujuannya, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan di Klaten.
“Jumlah UMKM di Klaten itu mencapai 54.000. Dari angka tersebut, 38.767 termasuk usaha mikro [modal usaha tak lebih dari Rp50 juta dan omzet tak lebih dari Rp300 juta dalam satu tahun]. Dari angka itu, yang memanfaatkan program subsidi bunga pinjaman baru 200-an pelaku UMKM. Selebihnya belum memanfaatkan sama sekali. Perlu kami tekankan di sini, subsidi ini untuk meng-cover 80 persen dari total bunga pinjaman yang harus dibayarkan,” kata Kepala Bidang (Kabid) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM (Disdagkop dan UKM) Klaten, Wahyu Hariadi, saat ditemui Koran Solo, di kantornya, Kamis (28/11).
Wahyu Hariadi mengatakan masih banyaknya anggaran yang belum terserap dalam program subsidi bunga pinjaman ke pelaku UKM tersebut disebabkan berbagai hal. Di antaranya mepetnya sosialisasi pascapenerbitan perbup menjelang pertengahan tahun. Di samping itu, banyaknya pelaku UMKM yang belum berani memanfaatkan fasilitas tersebut karena masih memiliki tanggungan atau pinjaman di perbankan lainnya.
“Pelaku UMKM yang memanfaatkan program subsidi bunga pinjaman itu dilihat dari pinjamannya juga kecil-kecil. Rata-rata, Rp3 juta-Rp5 juta. Sehingga, uang yang tersedia masih banyak. Program ini baru diumumkan Juni 2019. Makanya tidak heran, serapannya seperti itu [masih rendah],” katanya.
Sosialisasi
Wahyu Hariadi mengatakan program subsidi bunga pinjaman ke pelaku UMKM di Klaten itu akan dilanjutkan di tahun 2020. Pemkab Klaten masih menyediakan anggaran senilai Rp2 miliar di tahun mendatang.
“Tahun depan, kami akan optimalkan sosialisasi agar banyak yang mengakses program ini. Sebenarnya sudah banyak juga yang mencari tahu soal program ini. Kemampuan keuangan sangat penting diperhatikan di sini,” katanya.
Hal senada telah dijelaskan Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Setda Klaten, Cahyo Dwi Setyanta. Program subsidi bunga pinjaman akan diteruskan pada 2020. Hingga Oktober 2019, plafon pencairan di PD BPR BKK Tulung senilai Rp1,1 miliar untuk 82 debitur dengan subsidi Rp37,6 juta. Plafon pencairan di PT Bank Klaten senilai Rp1,4 miliar untuk 109 debitur dengan subsidi senilai Rp40,7 juta.
“Ini program kali pertama di Pemkab Klaten. Penyerapan memang belum maksimal karena ada keterlambatan perangkat [Perbup],” katanya. (Ponco Suseno)