PERSOALAN LIMBAH PT RUM Kerugian Investasi dan Jumlah Pengangguran Mulai Dihitung

INDAH SEPTIYANING W.

SUKOHARJO—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo mulai angkat bicara ihwal polemik limbah bau busuk yang dikeluarkan PT Rayon Utama Makmur (RUM). Kerugian investasi hingga jumlah pengangguran apabila pabrik serat rayon itu dibekukan kini dihitung Pemkab. Setidaknya merujuk data, terdapat 2.500 tenaga kerja bergantung nasib di pabrik yang beroperasi sejak 2017 tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Sukoharjo, Agus Santosa, menilai Pemkab memiliki wewenang untuk pembekuan izin operasional pabrik, termasuk PT RUM. Namun pembekuan pabrik harus melalui prosedur yang berlaku. Termasuk, pembekuan izin operasional harus memperhitungkan pula kerugian investasi hingga dampak para nasib karyawan di sana.
“Prosedurnya harus diikuti karena kita bertindak sebagai pemerintah. Saya bisa memahami apa yang dirasakan oleh rakyat, bau-bau setiap hari. Tapi ada prosedur yang kita harus lakukan,” kata Agus saat dijumpai di Kantor Setda Pemkab Sukoharjo, Jumat (29/11).
Agus pun menyampaikan beberapa konsekuensi yang akan ditimbulkan apabila izin operasional PT RUM dibekukan, salah satunya mengenai nasib para karyawan. Mengingat tanpa disadari peluang lowongan pekerjaan hingga membuat roda perekonomian daerah berputar adalah pengusaha melalui investasi di daerah. Sehingga diperlukan formulasi yang tepat guna menyelesaikan persoalan PT RUM.

Dalam hal ini, Pemkab Sukoharjo tidak ingin gegabah dalam mengambil kebijakan.  Sebab Pemkab juga memiliki tugas untuk memfasilitasi investasi sebagai upaya pertumbuhan ekonomi daerah.
“Karena disadari bahwa yang bisa mekrekrut pekerjaan, membuat roda ekonomi makro berputar adalah para pengusaha. Dengan berinvestasi membuka pekerja punya penghasilan, produksi  dan seterusnya,” katanya.
Selain tenaga kerja dan investasi, Agus mengatakan pembekuan izin operasional PT RUM juga bakal berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD) dari salah satunya pajak penerangan jalan. Namun Agus tak merinci lebih lanjut berapa nilai pajak penerangan jalan tersebut. Menurut Agus, selama ini Pemkab Sukoharjo tidak tinggal diam ihwal persoalan bau limbah PT RUM. Pihak Pemkab Sukoharjo berulang kali memanggil manajemen PT RUM guna mengatasi persoalan limbah bau busuk. Bahkan belum lama ini, Pemkab bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memanggil manajemen PT RUM dan meminta mematuhi surat Nomor 660.1/4091 /X/2019 tertanggal 26 Oktober 2019 terkait pengurangan produksi dan perbaikan alat penyaring bau.
“Hasil evaluasi kita saat itu, PT RUM diminta melakukan pengurangan volume produksi. Dan ternyata masih bau. Maka kami meminta untuk menghentikan proses produksi dan fokus pada perbaikan alat pengolah limbah. Sehingga bau limbah bisa dinetralisir dan tidak menggangu masyarakat. Jika ketentuan tersebut dilanggar, artinya PT RUM tidak taat,” terangnya.
Ditanya lebih lanjut tentang langkah konkret Pemkab Sukoharjo mengatasi persoalan PT RUM, Sekda menyerahkan keputusan ke Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya. “Semua sudah saya laporkan kepada bupati. Mungkin dalam waktu dekat bupati akan menindaklanjuti laporan hasil rapat Forkopimda kemarin,” katanya.
Agus juga menyampaikan jika Pemkab Sukoharjo telah melaporkan persoalan limbah PT RUM ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Selain ke Kementrian LHK, Pemkab juga melaporkan persoalan PT RUM ke Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Pihaknya berharap ada penanganan kasus limbah PT RUM tersebut.
Juru Bicara PT RUM, Bintoro Dibyoseputro, menyebutkan saat ini terdapat 2.500 karyawan yang bergantung nasib di PT RUM. Mereka bekerja sejak PT RUM beroperasi pada 2017 lalu. Terkait dengan setoran pajak, Bintoro mengatakan selama ini disetorkan ke pemerintah pusat. Nantinya pembagian hasil setoran pajak dan lainnya ke Pemkab Sukoharjo diatur oleh Kementerian Keuangan. Namun pihaknya tidak mengetahui nilai pajak yang disetorkan ke pemerintah.
Disinggung mengenai surat perintah Pemkab Sukoharjo, Bintoro mengatakan PT RUM telah mematuhi Surat Sekda Sukoharjo Nomor 660.1/4091 /X/2019 tertanggal 26 Oktober 2019 terkait pengurangan produksi dan perbaikan alat penyaring bau. ”Upaya PT RUM sesuai rekomendasi Surat dari Dinas Lingungan Hidup (DLH) Sukoharjo. Salah satunya PT RUM menambah alat penyedot uap H2S agar bisa diolah dengan sempurna di Pengolah H2S yang disebut Wet Scrubber,” terang Bintoro.
Selain itu Extra Blower telah dioperasikan dan tingkat produksi telah dikurangi. ”Tingkat produksi PT RUM sudah lama berada di kisaran amat rendah sekali. Karena normalnya kami dari dua line yang masing-masing menghasilkan 40.000 ton pertahun. Dan saat ini yang beroperasi hanya satu line dengan posisi 20 persen dari satu line. Jadi total hanya 10 persen saja,” terangnya.
Terkait salah satu point isi Surat Sekda untuk pemberhentian sementara jika bau PT RUM masih bermasalah, Bintoro mengaku ada beberapa pertimbangan.  Bintoro mengaku produksi rayon harus dilakukan untuk mempertahankan agar mesin tetap hidup. (JIBI)