Urgensi Standardisasi Mutu

Pengawasan terhadap bisnis kuliner online dinilai belum optimal sehingga butuh pengawalan secara saksama terkait dengan standar mutu bisnis makanan dan minuman, termasuk segmen olahan.
Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Bambang Prasetya menjelaskan, standar keamanan pangan, regulasi, dan kebijakan standardisasinya sudah tersedia, yang dituangkan dalam SNI ISO 22000.
Menurutnya, Standar Nasional Indonesia (SNI) tersebut menetapkan standar yang memungkinkan industri pangan—makanan, minuman yang diolah atau tidak—bisa bebas dari bahaya, atau mengandung bahaya dalam jumlah yang tidak mengancam kesehatan manusia.
Standar untuk segmen ini, ungkapnya, terakhir diperbarui pada 2019, dari sebelumnya 2009. SNI ISO 22000 itu mengatur tentang persyaratan sistem manajemen keamanan pangan, serta manfaatnya.
Tujuan dari standardisasi itu sebagai upaya perbaikan secara berkesinambungan, sekaligus menjamin keamanan produk kuliner untuk dikonsumsi.
“Standar pengelolaan kuliner paling tidak harus memenuhi HACCP [hazard analysis critical control point] dalam produksinya sesuai Standar Nasional Indonesia ISO 2200, atau good manufacturing practice [GMP]. Kalau dalam service bisa mengacu pada sistem manajemen mutu [SMM] SNI ISO 9001,” ujarnya.
Adapun, yang dimaksud dengan HACCP adalah suatu sistem jaminan mutu yang mendasarkan kepada kesadaran atau penghayatan bahwa hazard (bahaya) dapat timbul di berbagai titik atau tahap produksi tertentu, tetapi dapat dilakukan pengendalian untuk mengontrol bahaya-bahaya tersebut.
Sementara itu, GMP adalah sistem untuk memastikan produk secara konsisten bisa diproduksi dan diawasi sesuai dengan standar kualitas. GMP dirancang untuk meminimalkan risiko hal-hal yang terlibat dalam produksi, apapun yang tidak dapat dihilangkan melalui pengujian produk akhir.
Secara gamblang, Bambang menambahkan bahwa produk yang beredar di pasar, belum semua memiliki standar yang ditetapkan. Ke depan, pengawasan standardisasi tersebut akan disesuaikan dengan Undang-undang Jaminan Produk Halal.
Menggaet Asosiasi
Pengawasan makanan dan minuman yang dijual dalam jaringan melalui aplikasi maupun web menjadi tantangan tersendiri bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM).
Badan POM berupaya untuk terus mengikuti perkembangan bisnis kuliner daring, seperti menjalin kerja sama dengan asosiasi e-commerce Indonesia (idEA) dan berbagai marketplace untuk mengawasi peredaran produk obat dan makanan di ranahnya.
Kepala Badan POM Penny K. Lukito menjelaskan, latar belakang kerja sama berasal dari hasil pengawasannya melalui patroli siber. Hasilnya telah menunjukkan adanya produk kuliner yang tidak memenuhi standar keamanan, manfaat, dan mutu yang diperjualbelikan melalui berbagai platform marketplace.
Dia mengaku, pernah menemukan pangan jajanan anak sekolah dan jajanan buka puasa yang tidak menenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat yang dimaksud adalah penggunaan bahan tambahan pangan seperti pemanis buatan berlebih, boraks, formalin, dan pewarna tekstil atau pewarna sintetis seperti kuning metanil.
Badan POM melakukan pengawasan pangan olahan yang dikemas secara menyeluruh dari hulu hingga hilir, mencakup pengawasan pre-market dan post-market. Produk pangan olahan kemasan yang terdaftar di Badan POM akan memperoleh nomor izin edar (NIE) setelah memenuhi persyaratan keamanan, mutu, gizi, dan label.
Adapun, yang dimaksud dengan pengawasan pre-market adalah sebelum produk diedarkan melalui pendaftaran pangan olahan dan diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran.
Sementara itu, pengawasan post-market adalah memantau konsistensi mutu dan keamanan produk melalui kegiatan sampling produk pangan yang beredar. Dalam pengawasan ini, Badan POM juga memeriksa sarana produksi dan distribudi pangan, serta pengawasan label dan iklan.
Pengawasan pangan olahan tersebut juga mencakup tanggal kedaluwarsa, produk tanpa izin edar, rusak, ketidaksesuaian label dan keamanan, serta mutu pangan. Pengawasan tersebut tidak sebatas pada sarana distribusi fisik, tetapi juga perdagangan daring.
“Selain pembinaan, Badan POM juga melakukan koordinasi lintas sektor, baik di pusat maupun pemerintah daerah. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan standar bahan baku yang digunakan dalam pangan kuliner, bersama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta lembaga lainnya,” ungkapnya.
Dia menambahkan bahwa strategi lain dalam pengawasan kuliner dilakukan dengan menggandeng Pasar Jaya, Perusahaan Daerah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terutama terkait dengan rantai distribusi bahan baku, seperti ketentuan penggunaan pendingin dan freezer untuk keamanan pangan maupun bahan baku. Selain itu juga menyusun standar peredaran produk di pasar agar aman dari bahan berbahaya.
Untuk memaksimalkan penerapannya, Badan POM menggencarkan sosialisasi dan pembinaan bagi pelaku usaha pangan kuliner, dengan cara menggandeng asosiasi yang bergerak di bidang pangan kuliner untuk mengkampanyekan keamanan pangan. (JIBI/Bisnis Indonesia)