JELANG PROYEK THE NEW KEMUKUS Bangunan Liar akan Ditertibkan

SRAGEN—Puluhan hunian liar yang ada di wilayah sabuk hijau Waduk Kedung Ombo (WKO) menjadi prioritas per­­tama untuk ditertibkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen.
Penertiban hunian liar tersebut menjadi langkah awal proyek The New Kemukus yang mendapat anggaran senilai Rp88 miliar pada 2020.
Rencana penertiban itu diungkapkan Wakil Bupati (Wabup) Sragen saat ditemui Koran Solo seusai peringatan HUT Korpri dan HUT PGRI di Alun-alun Sasana Langen Putra Sragen, Sabtu (30/11). Dedy menyatakan daerah sabuk hijau WKO menjadi langkah pertama yang segera diselesaikan. Dia melihat ada banyak bangunan liar yang berdiri di sepanjang daerah sabuk hijau atau green belt WKO.
“Jumlahnya puluhan. Sebe­narnya itu menjadi tanggung jawab Balai BesarWilayah Sungai Pemali Juana. Kami sudah mendapat surat dari Balai Besar untuk menertibkan daerah sabuk hijau itu. Untuk langkah penertibannya nanti ada upaya preventif dan sosialisasi. Harapannya warga sendiri yang membongkar bangunannya. Kalau warga tidak mau membongkar ya terpaksa aparat yang tertibkan,” ujar Dedy.
Sosialisasi
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sragen Heru Martono saat ditemui Koran Solo secara terpisah menyampaikan penertiban di Kemukus itu nanti ada tim tersendiri dan leading sector-nya ada di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sragen. Model penertibannya, kata dia, ada sosialisasi dengan tenggat waktu tertentu kalau tidak memenuhi deadline baru ditindak.
“Di lihat saja nanti aksinya. Anggaran untuk Kemukus itu tidak hanya dari APBD kabupaten tetapi juga dari Provinsi Jawa Tengah karena menjadi KSPN [Kawasan Strategis Pariwisata Nasional],” katanya.
Terpisah Bayan Gunungsari, Desa Pendem, Sumberlawang, Sragen, Aryadi, menyampaikan jumlah hunian yang menempati daerah sabuk hijau itu men­capai 30 unit rumah. Dia meng­ungkapkan rumah-rumah itu dihuni warga pendatang. Dia mencatat hanya ada lima kepala keluarga (KK) yang termasuk warga Gunungsari sedangkan yang lainnya pendatang.
“Mereka menghuni daerah sabuk hijau itu puluhan tahun. Selama ini belum ada penertiban terkait sabuk hijau. Kalau daerah itu ditertibkan ya itu risiko mereka karena tanahnya merupakan tanah pemerintah. Sebenarnya me­­re­­ka sudah mengetahui ada­nya rencana penertiban penghuni sabuk hijau pada 2020. Seha­rusnya mereka sudah siap-siap,” ujarnya.
Aryadi menyarankan supaya dari dinas terkait melakukan sosialisasi dulu dengan mengumpulkan seluruh penghuni sabuk hijau. Dia berharap mereka diberi penjelasan tentang gambaran program penataan Gunung Ke­mukus dan arahan ke depannya. (Tri Rahayu)