Jokowi: Usulan Presiden 3 Periode Jerumuskan Saya

Jakarta—Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak usulan jabatan presiden menjadi tiga periode. Bahkan Jokowi merasa usulan itu seperti hendak mendorongnya supaya jatuh tersungkur.
”Usulan itu menjerumuskan saya,” kata Jokowi lewat akun Twitter resminya yang bercentang biru, @jokowi, Minggu (2/12).
Jokowi menyatakan, dia adalah produk pemilihan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, berdasarkan konstitusi yang mengatur masa jabatan presiden maksimal dua periode.
”Saya adalah produk pemilihan langsung berdasarkan UUD 1945 pasca reformasi. Posisi saya jelas, tak setuju dengan usul masa jabatan presiden tiga periode,” cuit Jokowi di kalimat pertamanya.
Menyele­saikan masalah tekanan dari pihak luar dinilai sebagai tugas yang le bih penting ketimbang mewujudkan wacana masa jabatan presiden tiga periode.
“Saat ini lebih baik kita konsentrasi melewati tekanan eksternal yang tidak mudah diselesaikan,” kata Jokowi.
Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Arsul Sani pernah mengungkapkan kemunculan usulan perubahan terkait masa jabatan presiden. Masa jabatan presiden diusulkan berubah menjadi satu kali saja atau bahkan tiga kali masa jabatan. Belakangan, dia menyebut usulan itu muncul dari anggota Fraksi Nasdem.
Hal yang sama diungkapkan oleh pimpinan MPR lainnya, Hidayat Nur Wahid. Hidayat menyebut Fraksi NasDem mendorong agar amandemen UUD juga membahas masa jabatan presiden tiga periode.
Di sisi lain, Nasdem menyebut yang mereka usulkan adalah amandemen menyeluruh terhadap UUD 1945. Amandemen yang diusulkan Nasdem, selain soal GBHN, terkait dengan pemisahan pemilu legislatif dan pemilihan presiden.
Sekretaris F-NasDem DPR Saan Mustopa mengatakan gagasan soal amandemen menyeluruh mungkin saja terkait dengan masa jabatan presiden. Namun Wakil Ketua Komisi II itu menyebut gagasan soal masa jabatan presiden itu tidak spesifik.
”Jadi enggak ada secara spesifik kita bicara soal-soal yang lain, misalnya [jabatan presiden] tiga periode, belum. Tapi kita akan melihat soal gagasan amandemen konstitusi itu kita lemparkan dulu ke publik. Abis diinikan [dilempar ke public], baru kami nanti simpulkan,” kata Saan saat dimintai konfirmasi, Jumat (22/11). (Detik/JIBI)