LIMBAH B3 DI BREBES Ganjar Tunggu Hasil Penyelidikan

IMAM YUDA S.

SEMARANG—Gubernur Jawa Te­ngah (Jateng), Ganjar Pranowo, tidak mau gegabah dalam menanggapi polemik kasus pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di wilayah Kabupaten Brebes yang diduga dilakukan PT Rayon Utama Makmur (RUM) Sukoharjo.
Ia mengaku saat ini telah menerjunkan tim dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Jateng untuk melakukan penyelidikan. “Saya belum tahu data pastinya. Kan sudah ada sanggahan juga dari PT RUM. Saya enggak mau mengomentari sebelum datanya jelas,” kata Ganjar saat dijumpai Semarangpos.com di ruang kerjanya, Selasa (3/12).

Ganjar mengaku sudah mengetahui permasalahan limbah B3 yang dibuang di bantaran Kali Pedes, Dukuh Satir RT 005/RW 009, Desa Kutamendala, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes itu. Asumsi yang mencuat saat ini, kata dia, limbah B3 itu milik PT RUM Sukoharjo.
Dugaan itu tak terlepas dari ditemukannya segel bertuliskan PT RUM dengan nomor 1803425 di lokasi pembuangan. Meski demikian, Ganjar tidak mau berasumsi limbah B3 itu sengaja dibuang PT RUM Sukoharjo ke lokasi tersebut. Hal itu menyusul pernyataan PT RUM Sukoharjo yang menyatakan selama ini menggandeng pihak ketiga dalam mengelola limbah B3.
“Nah, masalahnya sekarang perusahaan [pihak ketiga] itu apakah sudah mengolah limbah atau membuangnya di jalan. Makanya, perlu diselidiki. Kita sudah terjunkan tim, dan sekarang tim itu sudah melakukan pengecekan,” tutur Ganjar.
Sekretaris PT RUM, Bintoro Dibyoseputro, menyatakan selama ini bekerja dengan dua perusahaan yakni PT Mitra Tata Lingkungan Baru (MTLB) dan PT Sinerga dalam mengelola limbah B3. PT MTLB bertugas mengangkut limbah B3 dari pabrik menuju lokasi pengolahan limbah. Sedangkan PT Sinerga bertugas mengelola limbah itu.
Limbah B3 yang ditemukan warga dibuang di wilayah Brebes, Rabu (27/11). Limbah itu berwarna kecokelatan dan mengeluarkan bau menyengat. Tak hanya itu, limbah itu juga membuat tanaman di area seluas 200 meter persegi mati. “Kalau terungkap, ya akan kita beri sanksi tegas karena itu sudah merupakan kejahatan yang serius,” tutur Ganjar.
Sementara itu, 15 perusahaan besar diundang dalam acara rapat yang dipimpin Ganjar di Gedung B Lantai V kompleks Kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang, Selasa. Ke-15 perusahaan itu diajak dalam audiensi karena terindikasi mencemari Bengawan Solo. Selain 15 perusahaan berskala besar itu, rapat tersebut diikuti wakil pelaku industri sedang, usaha kecil menengah (UKM), dan peternakan.
Ganjar mengungkapkan ada sejumlah kesepakatan yang diambil dalam rapat itu guna menanggulangi pencemaran Bengawan Solo. Salah satu kesepakatannya adalah pemberian waktu selama 12 bulan kepada sejumlah perusahaan tersebut untuk memperbaiki sistem pengelolaan limbah.
”Selama kurun waktu itu [12 bulan] juga, aktivitas pembuangan limbah ke sungai harus dihentikan. Jika masih melakukan pelanggaran, saya minta aparat penegak hukum untuk turun tangan,” ujar Ganjar dijumpai wartawan seusai rapat.
Ganjar menyatakan 15 perusahaan besar dan wakil perusahaan skala menengah, kecil, dan peternakan itu sepakat memperbaiki sistem pengelolaan limbah. Meski demikian, Pemprov Jateng tetap akan menerjunkan tim khusus untuk mengawasi.
”Dalam hal tidak cukup waktu, misalnya perbaikan sistem pengolahan limbah tidak cukup waktu setahun, maka harus izin khusus ke saya, nanti akan kami pantau perkembangannya. Namun kalau selama setahun tidak ada perbaikan pengelolaan limbah dan tetap membuang ke sungai, maka silakan aparat penegak hukum bertindak.” (JIBI/Semarangpos.com)