PENYELUNDUPAN SAMPAH Global Indonesia Bukan Tempat Kotoranmu!

Indonesia Bukan Tempat Sampah Dunia, begitu judul petisi di laman Change.org yang viral melalui pesan elektronik, belum lama ini. Inisiator mengumpulkan dukungan masyarakat bahwa pengiriman sampah global ke wilayah Indonesia adalah tindakan keji yang mengusik kedaulatan.

Puput Ady Sukarno & Sri Mas Sari
redaksi@jibinews.co

Hingga Senin, 2 Desember 2019, pukul 17.52 WIB, petisi yang dibuat oleh Ecoton Foundation tersebut telah ditandatangani oleh 408.504 orang, dari target sebanyak 500.000 orang pendukung.
Petisi itu dibuat Ecoton Foundation, lantaran mereka menemukan fakta bahwa ternyata selama ini terdapat 43 negara di dunia yang membuang sampahnya ke Indonesia. Daftar negara asal sampah plastik seperti Amerika Serikat, Kanada dan Inggris menempati urutan pertama hingga ketiga secara berurutan.
Prigi Arisandi, Direktur Eksekutif Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton), mengatakan sampah plastik yang diimpor oleh Indonesia ini tidak semuanya bisa digunakan oleh industri-industri yang ada di sini, sehingga ujung-ujungnya sisa sampah impor yang tidak bisa digunakan akan dibakar.
Termasuk dalam kategori ini yakni serpihan plastik bercampur kertas (tidak bisa didaur ulang) sehingga digunakan untuk bakar tahu atau bahan bakar lainnya.
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ecoton, dengan mengambil sampel di enam lokasi di Sungai Brantas, ditemukan bahwa sampel penelitian menunjukkan adanya mikroplastik di Sungai Brantas yakni sekitar 293—2.499 partikel/liter. Parahnya, 92% persediaan air minum di Surabaya berasal dari Sungai Brantas.
Menurutnya, Indonesia sebenarnya sudah sejak lama, sekitar tahun 90-an, mengimpor limbah kertas atau waste paper untuk bahan baku pabrik kertas. Pasalnya, dari total kebutuhan sekitar lima juta ton per tahun, hanya bisa dipenuhi sebesar 3,5 juta ton per tahun dari dalam negeri, sehingga 1,5 jutanya harus impor.
“Sebenarnya, dalam perjanjian ekspor sampah itu, hanya koran atau kertas bekas yang dikirim. Namun faktanya, ternyata mereka diam-diam memasukkan sampah plastik dan sampah domestik di dalam tumpukan kertas bekas itu,” tegasnya.
Jumlah sampah selundupan selain kertas itu, ungkapnya, bahkan bisa mencapai 40% sendiri di antara jumlah yang diimpor. Pada 2018, data dari BPS menunjukkan adanya peningkatan impor kertas bekas yang tercampur sampah plastik sebesar 283.152 ton.
“Angka ini merupakan puncak tertinggi impor sampah plastik selama 10 tahun terakhir, yang pada 2013 impor sampah plastik Indonesia sekitar 124.433 ton,” ujarnya.
Banjir Sampah
Lalu, mengapa banjir sampah selundupan itu bisa terjadi? Menurutnya, hal itu lantaran terdapat beberapa sebab yang menyertainya.
Pertama, kata dia, adalah mulai pedulinya Pemerintah China akan bahaya impor sampah di negerinya. Pasalnya, China yang selama ini dikenal sebagai negara importir sampah, yakni sekitar 56% sampah global lari ke China, sudah menghentikan kegiatan itu. Pada 2017, sampah plastik global diekspor paling banyak ke China, sedangkan pada Maret 2018 China mulai menerapkan kebijakan National Sword sehingga menggerus impor sampah mereka.
Dampaknya, banyak negara pengekspor sampah mengalihkan tujuan ekspornya ke negara-negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia.
Kedua, adanya praktik curang oleh oknum yang memanfaatkan kebijakan pemerintah terkait dengan aturan impor waste paper. Pada 2016, Permendag No. 31/2016 memasukkan waste paper ke dalam bahan baku industri. Konsekuensinya, waste paper dimasukkan dalam kategori green line alias tidak memerlukan pemeriksaan fisik di Bea Cukai.
“Jadi, mereka praktiknya melalui sampah plastik tersebut di antara waste paper itu. Kami mengendusnya ini sudah berlangsung sejak akhir 2017,” ujarnya kepada Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI).
Pihaknya melihat ada kecurangan di antara surveyor negara asal barang dengan surveyor di dalam negeri. “Karena itu, kami meminta waste paper ini segera dimasukkan ke dalam red line, sehingga ada pemeriksaan fisik oleh Bea Cukai,” tegasnya.
Henri Subagiyo, Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), menerangkan bahwa menurut Permendag No. 31/M-DAG/PER/5/2016, yang diperbolehkan melakukan impor adalah limbah, bukan sampah.
Menurutnya, Menteri Perdagangan (Mendag) memperbolehkan untuk mengimpor limbah plastik dalam bentuk sisa, skrap dan reja.
Adapun Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat memberikan rekomendasi untuk impor limbah. “Untuk pengajuan impor baru dari industri, Menteri LHK harus hati-hati dalam memberikan rekomendasi,” ujarnya.
Sementara itu, terkait dengan kasus yang sedang marak saat ini, pihaknya menilai aspek kebijakan dan pengawasan harus dievaluasi. Dengan banyaknya kasus penumpukan sampah impor, ini menunjukkan adanya loop hole yang tak mampu ditangani pemerintah.
“Pertama, kebijakan impornya harusnya di-review kembali, karena bisa jadi ada celah kebijakan impor yang dimanfaatkan sebagai peluang tindak kejahatan itu, seperti memasukkan waste paper ke dalam kategori red line,” ujarnya.
Kedua, bagi eksportir negara asal maupun importir dalam negeri yang terbukti melanggar harus ditindak dengan tegas agar memberikan efek jera. Seiring dengan hal itu, pemerintah juga harus menggalakkan budaya memilah sampah dari rumah tangga agar sampah-sampah tersebut dapat dikelola dengan baik. Pasalnya, dia melihat industri di Indonesia lebih memilih impor dari luar negeri karena pemilahan sampah belum banyak dilakukan oleh masyarakat di Indonesia.
Oleh sebab itu, beberapa industri melihat apabila menggunakan sampah Indonesia tidak efisien karena harus melakukan pemilahan terlebih dahulu.
Hal ini tidak seperti terjadi di luar negeri yang pengelolaan sampahnya sudah terpilah-pilah. “Awareness pemilahan sampah ini seharusnya juga harus terus dibangun agar tidak banyak impor dari luar,” ujarnya.
Tunggu Juknis
Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Benny Soetrisno mengatakan pemerintah telah menerbitkan peraturan baru guna memperketat importasi limbah non-B3 untuk industri yang selama ini acap kali tercampur sampah dan limbah beracun.
Ketentuan itu tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.84/2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Nonbahan Berbahaya dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri, yang diundangkan pada 23 Oktober 2019.
Namun, menurutnya, peraturan tersebut belum mengatur secara mendetil tentang importasi limbah non-B3. Hal itu berpeluang membuat aturan tersebut masih berpotensi disalahgunakan importir nakal dan menyulitkan industri dalam negeri melakukan pengadaan produk itu dari luar negeri.
“Untuk itu, kami menantikan adanya juknis yang dijanjikan oleh pemerintah, dalam hal ini Kemendag,” ujarnya.
Menurutnya, juknis tersebut penting dalam memberikan detail-detail ketentuan yang belum dijelaskan secara mendalam di Permendag No.84/2019. Dia mencontohkan, di Pasal 3 ayat 2 beleid tersebut disebutkan bahwa salah satu kriteria limbah non-B3 yang boleh diimpor diwajibkan berstatus bersih.
Namun, menurut Benny, dalam ketentuan tersebut tidak dijelaskan mengenai detail kategorisasi produk limbah non-B3 yang dianggap bersih oleh pemerintah.
“Bersihnya ini seperti apa detil dan ketentuannya? Tentu harus ada ukurannya. Jangan sampai ketika surveyor dari negara asal barang menilai produk tersebut bersih, ketika masuk di Indonesia dan diperiksa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dianggap tidak bersih,” jelasnya.
Sementara itu, perubahan regulasi mengenai pengawasan terhadap surveyor dalam melakukan survei dalam proses impor limbah nonbahan berbahaya dan beracun dinilai juga menjadi solusi untuk menekan impor sampah plastik.
Sekretaris Jenderal Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Erwin Taufan mengatakan kebocoran impor sampah plastik yang dimasukkan bersama dengan limbah kertas salah satunya disebabkan oleh lemahnya pengawasan proses survei oleh surveyor.
“Sebelum barang itu masuk ke Indonesia, pasti sudah diperiksa lebih dulu oleh surveyor yang output-nya berbentuk laporan surveyor (LS). Apalagi, impor komoditas itu merupakan impor yang dibatasi. Lalu, ketika ada barang ilegal masuk bersama dengan barang yang legal, berarti ada yang salah dengan proses surveinya,” jelasnya.
Dia melihat, terdapat celah yang dimanfaatkan oleh lembaga survei di luar negeri yang bekerja sama dengan surveyor asal Indonesia, untuk memeriksa dan menerbitkan dokumen LS.
Dia menduga, ada peluang surveyor di luar negeri sengaja meloloskan produk sampah plastik yang disertakan dengan produk kertas bekas.
Menurutnya, dengan lengkapnya dokumen LS dari surveyor yang menyatakan produk importasi tidak menyertakan produk lain yang berbahaya, importir dapat memasukkan komoditas yang diimpornya melalui jalur hijau.
Untuk itu, dia mendesak agar dilakukan pengetatan ketentuan mengenai pemeriksaan oleh surveyor dalam proses importasi, terutama produk larangan terbatas (lartas).
Dia berharap, ketentuan itu masuk dalam Revisi Permendag No.31/2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non-Bahan Berbahaya dan Beracun, yang sedang dibahas pemerintah saat ini.
Di sisi lain, dia juga meminta adanya pengetatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Pasalnya, selama ini komoditas ilegal sering kali diselundupkan bersamaan dengan produk impor yang dibutuhkan oleh industri dalam negeri.
“Kasus impor sampah plastik yang bersamaan dengan kertas bekas, itu terjadi karena produk tersebut diimpor dalam bentuk bal-balan. Di lapisan luarnya memang kertas bekas, tetapi di dalamnya ada sampah plastik. Dengan demikian, DJBC harus memperhatikan perkembangan praktek importasi ilegal seperti ini,” lanjutnya.
Direktur Eksekutif Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) Liana Bratasida mendukung adanya revisi ketentuan mengenai pengawasan surveyor dalam melakukan survei.
Pasalnya, selama ini anggotanya tidak ada yang sengaja menyalahgunakan izin impor kertas bekas untuk mendatangkan sampah plastik.
“Memang campuran dari produk waste lain selain kertas sulit dihindarkan, karena pengumpulannya di negara asal, berasal dari berbagai lokasi dan tidak menutup kemungkinan tercampur produk lain,” ujarnya.
Dia pun mengakui anggotanya siap diberikan sanksi apabila terbukti melakukan pelanggaran dalam proses importasi.
Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Karyanto Suprih mengakui evaluasi terhadap ketentuan survei oleh surveyor dalam proses importasi limbah B3 menjadi fokus pembahasan pemerintah.
Dia pun menjanjikan pembahasan mengenai revisi Permendag No.31/2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non-Bahan Berbahaya dan Beracun akan diselesaikan pada tahun ini.
Ketika dimintai konfirmasi mengenai ketentuan tersebut, Direktur Utama PT Surveyor Indonesia (Persero) Dian M. Noer menyatakan impor limbah harus mendapatkan persetujuan dari kementerian terkait.
Pihaknya menegaskan bahwa peran SI adalah melakukan pemeriksaan dan pengawasan, dan ini sudah sesuai prosedur yang ditetapkan kementerian.
Menanggapi permasalahan limbah akhir-akhir ini, katanya, Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan peraturan terbaru terkait importasi limbah. “Ini akan menjadi acuan terbaru bagi surveyor untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan di lapangan,” ujarnya. (JIBI/Bisnis Indonesia)