Presiden: Menkes Sudah Punya Jurus Atasi Defisit

CILEGON—Presiden Joko Widodo menyatakan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto telah menemukan jurus mengatasi defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Hal itu disampaikan Presiden seusai melakukan inspeksi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cilegon, Banten, Jumat (6/12). Presiden mengatakan pemerintah belum dapat menemukan jawaban atas masalah defisit BPJS Kesehatan dalam waktu empat tahun terakhir. ”Tapi sekarang, Menkes sudah menyampaikan di ratas [rapat terbatas] kemarin, tahun depan jurusnya sudah ketemu,” kata dia.
Sayangnya, Presiden tidak menjelaskan lebih lanjut jurus seperti apa yang dimaksud. Sementara itu, berdasarkan data BPJS Kesehatan, klaim jatuh tempo per 31 Oktober 2019 tercatat senilai Rp21,16 triliun.
Presiden mengatakan keter­lambatan BPJS Kesehatan membayar klaim jaminan kesehatan ke sejumlah rumah sakit terjadi karena defisit anggaran. Saat inspeksi tersebut, Presiden berdiskusi dengan sejumlah pasien yang memanfaatkan fasilitas BPJS Kesehatan.
”Hampir 90% lebih menggunakan BPJS. Memang sama seperti rumah sakit lain, 70%-80% itu PBI [Penerima Bantuan Iuran] yang gratis. Yang sisanya 20% itu pakai yang mandiri,” ujar Presiden.
Presiden meminta pemerintah daerah memperbaiki fasilitas pelayanan untuk pasien di rumah sakit-rumah sakit daerah. Menurut dia, masih banyak rumah sakit yang fasilitasnya belum diperbaiki. “Itu tugas pemerintah daerah, tugas pemerintah kota, pemerintah kabupaten ataupun pemerintah provinsi,” kata dia.
Jokowi beberapa waktu lalu juga melakukan inspeksi mendadak untuk mengecek pelayanan jaminan kesehatan BPJS Kesehatan di Kota Lampung dan Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dalam beberapa kesempatan, Presiden mengatakan BPJS Kesehatan harus memperbaiki tata kelola untuk mengurangi defisit anggaran.
Sebelumnya, Menkes pernah menyampaikan satu hal yang bisa dilakukan untuk menekan biaya pengobatan adalah mendorong upaya promotif preventif. Hal itu dilakukan dengan mengandalkan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai “penjaga” kesehatan masyarakat.
Puskesmas perlu dikembalikan ke fungsinya semula yakni fokus pada upaya promotif preventif. Belum jelas apakah langkah ini merupakai bagian jurus menangani defisit BPJS Kesehatan tersebut.
Koordinator advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, mendukung wacana yang digaungkan Menkes tersebut. ”Supaya usaha untuk membuat masyarakat sehat itu menjadi preventif dan promotif, tidak hanya kuratif. Jangan lagi mengidentikkan program Jaminan Kesehatan Nasional [JKN] itu kuratif,” ujar Timboel, awal Desember lalu.
Ketua Biro Hukum dan Pembinaan Anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Nazar, menjelaskan hal lain yang perlu menjadi perhatian serius adalah praktik kecurangan di lingkungan rumah sakit. Hal tersebut turut memengaruhi besarnya beban layanan kesehatan BPJS Kesehatan.
Menurut Nazar, salah satu praktik yang banyak terjadi adalah re-admission, yakni pelayanan yang tidak optimal sehingga pasien perlu kembali berobat ke rumah sakit. Praktik tersebut membuat rumah sakit dapat melakukan klaim sebayak dua kali kepada BPJS Kesehatan.
Selain itu, praktik fraud lainnya adalah penggolongan penyakit ke tingkat yang lebih tinggi sehingga nilai klaim penyakit meningkat. ”Ini yang jadi permasalahan akan memengaruhi defisit [BPJS Kesehatan],” ujar dia. (Antara/Yodie Hardiyan/Wibi Pangestu Pratama/JIBI)