SERTIFIKASI HALAL Regulasi Belum Mengakomodasi UMKM

JAKARTA—Aturan tentang kewajiban sertifikasi halal dianggap belum mengakomodasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini karenakan belum ada pemberian subsidi dan persyaratan yang jelas bagi pengusaha UMKM.
Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW), Ikhsan Abdullah, menuturkan banyak pelaku UKM dan UMKM yang tidak mampu membayar tarif sertifikasi halal. Padahal, mandatori itu juga diwajibkan bagi mereka.
“Saat ini terdapat persoalan yang serius dalam implementasi UU Jaminan Produk Halal (JPH). Dunia usaha wajib memperoleh sertifikasi halal untuk semua produknya, sementara pelaku UKM dan UMKM yang jumlahnya jutaan kurang memiliki kemampuan untuk membiayai sendiri sertifikasi halal,” kata Ikhsan, Kamis (5/12).
Selain itu, Ikhsan juga menilai belum ada kesiapan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) lainnya dan kesediaan puluhan ribu auditor halal yang diperlukan dalam waktu dekat serta infrastruktur organisasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang harus ada di empat provinsi.
Ketua Asosisasi Pengusaha UKM Indonesia (Akumindo), Ikhsan Ingratubun, menuturkan sampai saat ini banyak pelaku UMKM yang bingung dengan kewajiban sertifikasi halal itu. Apalagi, soal tarif belum diatur dalam peraturan menteri keuangan. Begitu pula dengan mekanisme untuk mendapatkan sertifikasi halal yang dianggap belum jelas.
“Kemudian, apakah sertifikasi halal ditujukan untuk setiap produk atau toko dan waktu mendapatkan sertifikasi halal juga masih belum jelas,” kata Ikhsan Ingratubun. Menurut dia, BPJPH harus melakukan sosialisasi kepada pelaku UMKM baik langsung maupun melalui media sosial.
Menanggapi hal itu, Kepala BPJPH, Sukoso, mengatakan aturan tarif dan subsidi untuk pengusaha UMKM sudah diatur dalam susunan tarif. Dia mengatakan nantinya tarif pelaku UMKM akan berbeda dari tarif pengusaha perusahaan besar.
“Tarifnya mulai dari 0 rupiah sampai batas tertentu tergantung kondisi besar usaha UKM-nya,” kata Sukoso.
Dalam hal pemberian subsidi, dia mengatakan hal itu juga sudah lama dibicarakan. Nanti ada subsidi silang bagi pelaku UMKM yang merupakan hasil MoU dengan kementerian/lembaga dan perusahaan besar. “Bisa juga dari CSR [corporate social responsibility] dan teknik lainnya, itu sudah selesai dibahas,” imbuh dia.
Sebelumnya, Sukoso mengatakan masalah tarif adalah kewenangan Kemenkeu. Dia mengklaim sudah mengirimkan draf mengenai biaya sertifikasi yang terlebih dahulu dibahas dengan LPH dan auditor halal terkait kepada kementerian yang dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati itu.
Seraya menunggu pembahasan biaya sertifikasi tersebut selesai, Sukoso menyebut pihaknya terus berkoordinasi dengan melakukan focus group discussion bersama kementerian atau lembaga terkait.
“Semua dari kami [BPJPH] sebenarnya, kami itu sudah [melakukan] FGD sejak Maret 2019. Jadi, bahan dasar dari kami semua, kami mengajukan biaya sertifikasi halal untuk UMKM sekian, perusahaan besar sekian. Kemenkeu yang nantinya mengatur nilainya, tetapi yang jelas tidak boleh melebihi yang kami ajukan. Untuk UMKM dibebaskan [dari biaya],” jelas dia. (Dewi A. Zuhriyah/JIBI)