Kelanjutan Kasus Dirut Garuda Erick Thohir Diminta Tempuh Jalur Hukum

JAKARTA—Mantan Direktur Utama Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara atau Ari Askhara dicopot karena penyelundupan sepeda motor Harley-Davidson dan sepeda Brompton ilegal yang dibawa dengan pesawat.
Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Menteri BUMN Erick Thohir menyeret Ari ke jalur hukum. ”Saya minta kepada saudara Erick Thohir, di samping melakukan pemecatan juga memproses kasus ini ke meja hijau,” ujar Bamsoet di GOR Jakarta Utara, seperti dikutip dari Antara, Sabtu (7/12).
Bamsoet menjelaskan terkait dengan perilaku dan tindakan Ari, bagi perwakilan rakyat dan masyarakat di Indonesia tidak cukup dengan pemecatan, tetapi harus dituntaskan pidananya. ”Karena penyeludupan itu adalah pidana dan unsur itu tidak boleh dilepas,” kata Bamsoet.
Sebelumnya Erick telah memberhentikan Ari terkait kasus sepeda Brompton dan motor Harley yang ditemukan di dalam pesawat baru Garuda Airbus A330-900 oleh Bea Cukai beberapa waktu lalu.
Terpisah, Polda Metro Jaya hingga Jumat (6/12) belum menangani kasus penyelundupan yang menyeret Ari. Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberhentikan sementara seluruh jajaran direksi Garuda Indonesia yang terlibat dalam kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton di pesawat Airbus A330-900 Neo. Komisi VI DPR selaku mitra kerja mendukung langkah Erick.
”Saya kira apa yang telah dilakukan Menteri BUMN itu sudah sangat tegas dengan mencopot Dirut Garuda. Ini pelajaran bagi semua BUMN yang lainnya. Ini juga merupakan momentum untuk Menteri BUMN agar menata dengan lebih baik Garuda. Kita tahu Garuda memiliki persoalan sebelumnya,” kata Ketua Komisi VI DPR Faisol Riza kepada wartawan, Sabtu (7/12) malam.
Faisol berharap ini menjadi momentum untuk pembenahan di internal Garuda karena perusahaan pelat merah ini tengah disorot seperti masalah laporan keuangan dan lain sebagainya. Politikus PKB ini berharap Erick segera menunjuk figur yang mumpuni untuk membenahi masalah di Garuda.
”Di Garuda banyak ’hantunya’, ini pasti menunggu kesempatan di mana bisa mengambil keuntungan lebih besar. kedua, momentum ini bisa digunakan Menteri BUMN untuk meningkatkan kinerja Garuda,” ujarnya.
Keputusan ini diambil seusai pertemuan antara Erick dengan Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Pemberhentian sementara itu akan berlaku hingga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan dilaksanakan 45 hari terhitung dari Senin, 9 Desember 2019 mendatang. (Antara/Detik/JIBI)