Indonesia Dianggap Tak Aman bagi Anak-Anak

Indonesia masih dianggap sebagai negara yang kurang aman untuk membesarkan anak. Berdasarkan laporan tahunan organisasi nirlaba asal Inggris Save The Children yang berjudul Global Childhood Report 2019, Indonesia mendapat peringkat 107 dari 176 negara di dunia untuk keamanan anak-anak yang tinggal di sebuah negara. Berikut ini ulasan wartawan Harian Jogja, Salsabila Annisa Azmi.

redaksi@jibinews.co

Di dalam Global Childhood Report, Indonesia jauh tertinggal dari negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Misalnya Brunei (63), Malaysia (71), Thailand (86) dan Filipina (102). Di kawasan Asia Tenggara, Singapura memimpin dengan peringkat 1. Peringkat yang sangat kontras dibanding dengan negara-negara tetangganya. Singapura bahkan mengalahkan Swedia, Finlandia dan Norwegia.
Peringkat tersebut berasal dari delapan indikator penilaian terkait hal-hal yang perlu diperbaiki suatu negara agar aman menjani tempat tinggal anak-anak. Antara lain tingkat kesehatan anak, tingkat pendidikan anak, tingkat pekerja anak, tingkat perkawinan anak, tingkat anak yang bekerja, tingkat pernikahan anak, tingkat anak yang melahirkan, dan tingkat kekerasan pada anak-anak.
Meskipun peringkat Indonesia yang berdasar pada ke delapan indikator itu tertinggal dari negara-negara Asia Tenggara lainnya, Indonesia mendapatkan skor 792. Skor ini meningkat 71 poin dari tahun lalu. Peningkatan skor ini didapatkan Indonesia karena dinilai ada lebih banyak anak-anak di Indonesia yang mampu bersekolah dan melanjutkan sekolah.
Di dalam laporan tersebut tertulis bahwa angka drop out anak usia SD dan SMP di Indonesia adalah 14,2 sementara pernikahan anak mencapai 12,8. Terkait hal tersebut, Direktur Advokasi dan Kampanye Save The Children di Indonesia, Tata Sudrajat menanggapi soal upaya Indonesia dalam meningkatkan mutu kehidupan anak.
Tata mengatakan yang pertama adalah soal pendidikan yang mana Indonesia mengalami peningkatan dalam jumlah anak bersekolah. “Angka tersebut dihitung dari jumlah anak-anak, remaja, dan dewasa muda yang tidak bersekolah di sekolah dasar dan menengah dibandingkan dengan persentase jumlah seluruh penduduk usia sekolah nasional,” ujarnya belum lama ini seperti dilansir Liputan6.
Sejak 2000, jumlah penduduk Indonesia yang bersekolah mencapai 85,8% Kedua, terkait peran perempuan alam mengurangi tingkat pernikahan anak.
“Penelitian yang cukup mendalam menyebut, terjadi peningkatan signifikan atas partisipasi perempuan untuk mengurangi jumlah pernikahan anak. Ini menjadikan Indonesia dianggap berperan penting mendorong perempuan mengurangi jumlah pernikahan anak,” kata Tata.
Hadapi Stunting
Di antara indikator tersebut, prevalensi anak berusia 0-59 bulan di Indonesia yang menderita stunting dinilai masuk dalam kategori tinggi, yaitu 36,4. Prevalensi ini kemudian berbanding lurus dengan prevalensi ibu melahirkan yang masih berusia anak, yaitu 48. Sementara itu prevalensi kematian anak di Indonesia mencapai 25,4.
Prevalensi stunting di Indonesia (36,4) adalah satu-satunya prevalensi penilaian Indonesia yang berada di atas rata-rata prevalensi stunting dunia (22,2). Artinya permasalahan anak terkait dengan bayi stunting dinyatakan cukup tinggi dan darurat.
Menanggapi laporan yang ditulis Save The Children mengenai stunting tersebut, meskipun pada tingkat dunia prevalensi ini masih tinggi, Tata mengatakan Indonesia telah berhasil menurunkan angka stunting dibanding tahun lalu. Dalam kurun waktu 20 tahun ini, Indonesia tercatat berhasil turunkan angka stunting hingga 14%.
Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Nasional (Riskesdas) 2018 Kementerian Kesehatan, perbaikan status gizi balita di Indonesia mengalami peningkatan. Proporsi stunting atau balita pendek karena kurang gizi kronik turun dari 37,2% (Riskesdas 2013), menjadi 30,8% pada Riskesdas 2018. Proporsi status gizi buruk dan gizi kurang dari 19,6% (Riskesdas 2013) menjadi 17,7%.
Walaupun menurut Tata sudah banyak yang dicapai Indonesia dalam kesehatan anak, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan dalam pemenuhan hak anak. Pemerintah bisa dan harus melakukan lebih banyak lagi untuk anak-anak Indonesia agar mereka bisa menikmati awal kehidupannya dengan baik.
“Jangan sampai masa kecil anak-anak ini terenggut sebelum waktunya karena banyak faktor, seperti pernikahan dan kehamilan anak, gizi buruk. kemiskinan atau konflik sosial. Sesuai UU Perlindungan Anak, setiap orang berhak untuk mendapatkan masa kecil yang aman, sehat, dan bahagia,” kata Tata. (salsabila@harianjogja.com)