DUGAAN PENYELEWENGAN APB DESA Eks Kades Sidowarno Diperiksa Kejari

KLATEN—Penyidik Kejari Klaten memeriksa secara intensif eks Kades Sidowarno, Kecamatan Wonosari, Klaten, Sukarno, Senin (9/12), terkait kasus dugaan penyalahgunaan APB Desa di Sidowarno tahun anggaran (TA) 2015-2017.

Ponco Suseno
redaksi@koransolo.co
Berdasarkan data yang dihimpun Koran Solo, sebelum diperiksa penyidik Kejari Klaten, Sukarno sudah terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan pengelolaan APB Desa 2015-2017. Penetapan tersangka terhitung sejak, Rabu (30/10). Penyidik sudah mengantongi minimal dua alat bukti saat menetapkan tersangka.
Sepanjang kurun waktu 2015-2017, Pemdes Sidowarno telah menjalankan program pembangunan fisik. Di antaranya pembangunan wisata air dan pembangunan kantor desa. Total nilai proyek tersebut senilai Rp500 juta. Dugaan penyalahgunaan pengelolaan APB Desa di Sidowarno ditaksir senilai Rp140 juta. Akibat perbuatannya, Sukarno dijerat Pasal 2 ayat (1) jo ayat (3) UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
“Ya, kemarin [Senin (9/10)], eks kades Sidowarno sudah diperiksa penyidik. Ke depan masih perlu diagendakan pemeriksaan lagi. Hal itu terkait dengan pendalaman materi pemeriksaan,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Klaten, Edi Utama, melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Klaten, Ginanjar Damar Pamenang, kepada Koran Solo, Selasa (10/12).
Pengusutan dugaan kasus penyalahgunaan pengelolaan APB Desa di Sidowarno bermula dari laporan masyarakat. Sejauh ini, penyidik Kejari Klaten sudah memeriksa sebanyak 10 saksi sepanjang mendalami kasus tersebut.
“Dari segi kerugian, masih sekitar Rp140 juta. Tak menutup kemungkinan dapat bertambah ke depan. Yang bersangkutan kali pertama diperiksa dengan status tersangka. Sementara ini, penyidik belum melakukan penahanan,” katanya.
Sebelumnya, Inspektur Inspektorat Klaten, Jajang Prihono, mengaku sering berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) terkait penelusuran dugaan penyalahgunaan APB Desa. Kejari Klaten berkoordinasi dengan Inspektorat Klaten terkait penghitungan kerugian negara.
“Kami mengimbau ke seluruh kades agar berhati-hati dalam mengelola keuangan desa. Jika tak paham, silakan berkonsultasi dengan kami. Ke depan, kami akan mengoptimalkan pencegahan,” katanya.