Golkar Beri Kritik Soal Rubicon Bupati Karanganyar

 

SEMARANG — DPD I Partai Golkar Jawa Tengah menyampaikan kritik kepada kadernya, Bupati Karanganyar Juliyatmono terkait pembelian mobil dinas Jeep Wrangler Rubicon. Namun Golkar mengaku tak akan mencampuri urusan itu terlalu jauh.
”Seandainya Yuli [panggilan Juliyatmono] berkonsultasi dulu dengan saya sebagai kolega dalam kepartaian, maka saya akan katakan ’jangan Yul kamu beli mobil itu, karena walau tak melanggar hukum negara, hukum pemerintahan, menurut saya itu melanggar asas kepatutan’. Di mana melanggarnya? Wong gubernurnya [Jawa Tengah] saya melihat dan katanya [pakai mobdin] Innova, kok bupati pakai Rubicon,” kata Ketua DPD I Golkar Jawa Tengah Wisnu Suhardono saat dihubungi detikcom, Selasa (10/12).
”Tapi saya tak mencampuri, karena ini urusan pemerintah, bukan urusan Golkar. Karena mobil itu mobil Pemkab, bukan mobil DPD II [Golkar Karanganyar],” sambung Wisnu.
Wisnu pun meyakini pembelian Rubicon telah dipertimbangkan matang oleh Pemkab Karanganyar. Apalagi oleh Yuli, yang telah menjabat sebagai bupati dua periode ini.
”Rubicon dibeli Pemkab, kan ada aturannya. Dan apakah Yuli sebagai Bupati dua kali tak tahu aturan Pemkab? Kalau menurut aturan Pemkab atau peraturan gubernur [Pemprov Jawa Tengah] bahwa itu [pengadaan] benar, ya benar. Kalau salah, ya dibenarkan, [caranya] ada aturannya juga, ditukar sesuai aturannya, atau bagaimana sanksinya saya tak ngerti karena saya tak pernah jadi pejabat,” ujarnya.
Wisnu kembali menegaskan sebagai kolega di internal Golkar, ia mengkritik pembelian Rubicon tersebut. Namun sekali lagi, Wisnu juga menegaskan ia tak akan mencampuri urusan Pemkab Karanganyar. ”Kalau nanti bertemu [Yuli], ngapain saya mencampuri,” tandasnya.
Wisnu kemudian berpesan kepada Yuli maupun kader Golkar lainnya yang menjabat kepala daerah, agar loyal kepada partai politik pengusung tanpa mengesampingkan tanggung jawabnya kepada rakyat yang mereka pimpin.
”Saya minta kader-kader yang jadi kepala daerah, karena mewakili partai politik, sehingga dia harus loyal kepada partai yang usung dia, baik bupati maupun wakil bupati. Tapi dalam melaksanakan tugas kepala daerah, maka harus loyal kepada rakyat, patuh dengan aturan dari pemerintah,” ujarnya.
”Menurut saya, kalau sudah menjadi kepala daerah, kader sudah kita hibahkan untuk kepentingan masyarakat, tapi juga harus tetap loyal kepada partai pengusung tanpa mengurangi tanggung jawab kepada rakyat yang dipimpinnya. Baik itu yang memilihnya maupun yang tak memilihnya,” imbuh Wisnu. (Detik/JIBI)