PENANGANAN KASUS NOVEL BASWEDAN Presiden Minta Kapolri Umumkan Hasil Investigasi

JAKARTA—Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menerima laporan dari Kapolri Jenderal Idham Azis terkait kasus teror air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan. Presiden meminta hasilnya diumumkan secepatnya.
Kepada Jokowi, Kapolri melaporkan ada temuan baru soal kasus Novel. Temuan itu sudah menuju tahap kesimpulan. ”Karena itu, saya enggak kasih waktu lagi. Saya bilang secepatnya diumumkan. Siapa,” ujar Jokowi di Hotel Mulia, Jalan Asia Afrika, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (10/12).
Jokowi meminta Kapolri yang langsung mengungkapkan hasil investigasi ke publik. Dia tidak lagi memberikan tenggat ke Kapolri, melainkan meminta hasilnya disampaikan dalam beberapa hari ke depan.
”Saya tidak berbicara masalah bulan. Kalau sudah saya bilang secepatnya. Berarti dalam waktu harian,” ujar Jokowi.
Sebelumnya, Jokowi pada 1 November meminta Kapolri Jenderal Idham Aziz menuntaskan pengungkapan kasus teror terhadap penyidik KPK Novel dengan tenggat awal Desember. Sementara itu, Polri berjanji kasus Novel diungkap sebelum akhir tahun.
”Tidak akan berapa lama lagi. Insya Allah tidak sampai berbulan-bulan. Doakan, insya Allah,” kata Kadiv Humas Polri Irjen M Iqbal di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (9/12). Irjen Iqbal menjawab pertanyaan apakah pengungkapan kasus Novel tak akan sampai tahun berganti.
Sementara itu, KPK mengaku senang mendengar pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut ada temuan baru dalam kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. KPK berharap pelaku penyiraman air keras itu bisa diungkap.
”Kalau sudah ada bukti baru dan akan diungkap kami sangat senang di KPK. Kami sangat senang dan mendukung. Semoga, penyerang Mas Novel itu bisa segera ditemukan,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung ACLC, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa.
Syarif kemudian menyinggung soal konvensi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Menurut, bila merujuk pada hasil konvensi itu, pegawai lembaga antikorupsi harus mendapat perlindungan dari tindakan kriminal.
Karena itu, Syarif menilai, bila negara tidak mampu memberikan perlindungan kepada para pegawai lembaga antikorupsi, hal itu bertentangan dengan UNCAC. (Detik/JIBI)