Jokowi Perintah Revitalisasi BUM Desa

JAKARTA—Presiden Joko Widodo memerintahkan agar Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) direvitalisasi sebagai penggerak ekonomi di daerah.
”Saya minta BUM Desa di skilling up, mulai disambungkan, diintegrasikan dengan supply chain nasional,” kata Presiden dalam rapat terbatas bertopik Penyaluran Dana Desa Tahun 2020 di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/12).
Presiden menjelaskan dirinya mendapatkan data bahwa sebanyak 2.188 BUM Desa tidak beroperasi. Sementara terdapat 1.670 BUM Desa yang beroperasi namun belum optimal memberikan kontribusi perekonomian bagi desa.
Presiden berharap BUM Desa dapat melakukan kemitraan dengan sektor swasta besar serta pemasaran produknya bisa tersambung dengan rantai pasok nasional.
”Mulai dibuka channel distribusi sehingga produk unggulan di desa bisa masuk ke marketplace baik marketplace nasional maupun global,” kata Jokowi.
Presiden mengatakan industrialisasi pedesaan harus dimulai sebagai penciptaan lapangan kerja besar-besaran di desa.
Dalam rapat itu Presiden meminta penggunaan anggaran dana desa dapat dimaksimalkan membangun sarana dan prasarana ke sektor-sektor produktif seperti pengolahan pasca panen, industri kecil UMKM di desa, budi daya perikanan, dan desa wisata.
Dalam 5 tahun, anggaran dana desa yang dialokasikan APBN sebesar Rp329 triliun. Lalu pada 2020 jumlah dana desa yang akan digelontorkan meningkat Rp2 triliun dari tahun 2019 menjadi Rp72 triliun.
”Dengan jumlah yang semakin meningkat, saya ingatkan penyalurannya efektif dan memiliki dampak signifikan kepada desa, terutama dalam percepatan pengembangan ekonomi produktif, menggerakan industri di pedesaan dan mengurangi angka kemiskinan di desa,” demikian Jokowi.
Presiden meminta pemanfaatan dana desa tahun 2020 diutamakan untuk program pemberdayaan warga dan program padat karya yang memberikan kesempatan kerja bagi warga yang miskin dan menganggur.
”Utamakan program yang padat karya dan berikan kesempatan kerja bagi mereka yang miskin, yang menganggur di desa dengan model cash for work,” kata Presiden.
Presiden juga mengatakan bahwa pemanfaatan dana desa harus dimulai sejak awal tahun, pada Januari 2020. Mantan Wali Kota Solo itu meminta pemerintah daerah mendampingi serta mengawasi pengelolaan dana desa.
”Sehingga tata kelola dana desa semakin baik, akuntabel, dan semakin transparan dan pelibatan partisipasi warga desa dalam pengawasan dana desa sangat diperlukan,” katanya. (Antara/Solopos/JIBI)