Menko Polhukam Diminta Turun Tangan Korupsi Besar Belum Dijamah

JAKARTA—Presiden Joko Widodo meminta Menko Polhukam Mahfud MD ikut mengawal pemberantasan korupsi mengingat banyak kasus korupsi besar yang sama sekali belum terjamah.

redaksi@koransolo.co

”Saya diminta ikut mengawal pemberantasan korupsi yang sungguh-sungguh,” kata Mahfud MD seusai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/12).
Ia menyebutkan, Presiden Jokowi memberi penekanan pada upaya pemberantasan korupsi di berbagai sektor. ”Supaya lebih efektif ke depannya, karena banyak sekali yang besar-besar belum terjamah,” ucapnya menegaskan.
Ia menyebutkan tidak ada hal yang luar biasa yang dibahas bersama Presiden Jokowi pada Rabu ini. ”Laporan rutin kegiatan Menko Polhukam saja, progresnya gimana. cuma gitu aja, enggak ada yang spesifik, enggak ada yang biasa,” tuturnya.
Ia mengaku melaporkan berbagai hal dan rencana yang dilakukan kementerian yang dipimpinnya seperti perkembangan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Tim Saber Pungli, Bakamla.
”Banyaklah laporan-laporan, tapi tidak ada yang luar biasa, ini laporan rutin,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo meminta agar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki nyali untuk mencegah tindakan korupsi di daerah agar program prioritas nasional berjalan sesuai rencana.
”Tergantung nyalinya bapak ibu sendiri, kalau nyalinya sudah terbiasa takut dan ketakutan ya dikasih senjata apa pun, tetap tumpul,” kata Hadi Prabowo dalam kegiatan Sinkronisasi Perencanaan Pengawasan Pemerintahan Daerah 2020, di Jakarta, Rabu.
APIP kata dia harus berani dalam mengawasi, tidak takut dengan pejabat di daerah karena fungsi mereka sudah mendapatkan penguatan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah.
Para aparatur, kata dia, setelah diberikan kewenangan lebih kuat dalam PP 72 tahun 2019 harus tegar dan memiliki kemampuan menginvestigasi dugaan atau potensi korupsi.
”Dalam melaksanakan tugas terkait dengan adanya deteksi penyimpangan juga tidak harus izin kepala daerah sehingga ruang gerak bapak ibu tidak dibatasi,” katanya.
Menurut dia, keberanian peng­awas­­an ten­tu ditujukan dengan tidak mela­kukan pembiaran terhadap dugaan korupsi, kemudian APIP jangan hanya melakukan tugas pengawasan yang ruang lingkupnya kecil-kecil saja.
”Saya siap membantu bapak ibu, grade-nya akan saya naikkan, TPP-nya juga saya pertimbangkan. Tapi kalau tidak ada laporan sama sekali ya percuma saja, negara seperti adem ayem tenteram, di belakang tikus-tikus bergentayangan,” ujarnya.
Dengan keleluasaan melakukan pengawasan, Hadi berharap APIP bisa lebih efektif mengawal tahapan pembangunan mulai dari proses awal, perencanaan, pelaksanaan sampai tahap finalisasi progam.
”Fokusnya mengawal persiapan, perencanaan, tahapan pelaksanaan pembangunan, karena kalau dari sisi perencanaan sudah banyak persoalan apalagi pelaksanaan, awasi itu ULP nya, proses pengadaan barang dan jasa,” ujarnya. (Antara/JIBI)