pencalonan di pilkada Masa Tunggu 5 Tahun untuk Eks Koruptor

JAKARTA—Pemerintah akan menaati putusan MK yang membolehkan eks koruptor maju pilkada setelah lima tahun keluar dari penjara. Menko Polhukam Mahfud Md. menghormati putusan tersebut. ”Bagus. Itu wewenang MK dan kita harus menaati itu. Tapi itu baru pilkada, belum DPR, DPD,” ujar Mah­fud di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (11/12).
MK menyatakan UU 10 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) huruf bertentangan de­ngan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. ”Harus nunggu lima tahun lagi. Saya berharap itu juga berlaku buat DPR, DPD dan semua pejabat yang dipilih rakyat,” kata Mahfud.
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum akan melakukan sejumlah perubahan pada Peraturan KPU (PKPU) Pilkada 2020 pasca MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada
Uji materi tersebut mengenai syarat mantan terpidana korupsi mencalonkan diri menjadi kepala daerah diajukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
”Dengan demikian KPU akan melakukan sejumlah perubahan PKPU pencalonan Pilkada 2020 menyesuaikan dengan substansi Putusan MK tersebut,” kata Komisioner KPU Evi Novita Ginting Manik dalam rilisnya, Jakarta, Rabu.
Menurut Evi, putusan MK itu dapat dimaknai, pada prinsipnya mantan terpidana yang telah mem­peroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih, tidak memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. ”Terhadap mantan terpidana sebagaimana kecuali seperti yang diatur itu, artinya tetap memenuhi syarat,” kata dia.
Kemudian, bagi mantan koruptor yang telah menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam putusan MK itu kata dia, baru dapat ikut mendaftar sebagai calon kepala daerah jika sudah melewati masa 5 tahun setelah selesainya menjalani pidana penjara.
”Itu pun masih harus mengumumkan secara jujur, terbuka, tentang statusnya sebagai mantan terpidana korupsi,” ucapnya.
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan semua pihak harus menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan ICW dan Perludem terkait dengan syarat mantan terpidana korupsi mencalonkan diri menjadi kepala daerah. ”Kita harus menghormati apapun yang diputuskan MK dan itu bisa dijadikan rujukan baru dan dasar hukum bagi KPU.” (Detik/Antara/JIBI)