Pembangunan Tol Jogja-Solo Tak Ada Rest Area di Ruas Jogja

SLEMAN—Jalan tol Jogja-Solo dipastikan tidak akan memiliki rest area dalam tol. Rest area di trase ini hanya ada dua titik di wilayah Klaten, Jawa Tengah.

Abdul Hamid Razak
redaksi@koransolo.co

”Untuk jalan tol yang masuk wilayah DIY, tidak ada rest area-nya. Hanya ada dua titik di Klaten,” kata Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan (PJBH) Jogja-Solo dan Jogja-Bawen, Totok Wijayanto, Kamis (12/12).
Dia mengatakan jika pemerintah daerah tetap ingin membangun rest area di luar jalan tol hal itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan bukan lagi kewenangan dari Satker.
”Pada prinsipnya, tol memang dilengkapi dengan rest area. Sampai saat ini seperti itu [keputusannya]. Jadi untuk jalan tol yang masuk Jogja tidak ada rest area,” katanya.
Alasannya, lanjut Totok, tidak adanya rest area tersebut sesuai dengan permintaan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Tujuannya agar pengguna jalan tol bisa memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat sekitar tol. ”Kalau rest area ada di dalam tol, orang tidak mau ke luar [masuk Jogja]. Kalau tidak ada rest area nanti yang dari Surabaya bisa masuk Jogja,” katanya.
Hal senada disampaikan Kepala Bappeda Sleman Kunto Riyadi. Menurutnya, keberadaan rest area tidak akan menguntungkan masyarakat. Sebaliknya jika rest area disediakan, maka hanya bisa dimanfaatkan oleh pemodal besar.
”Sementara yang UMKM tidak akan kuat untuk bersaing. Makanya diputuskan untuk tidak ada rest area di tol,” katanya.
Sebagai gantinya, para pengguna jalan tol yang akan beristirahat atau berbelanja nantinya bisa menggunakan jalur exit tol atau on off menuju wilayah Sleman ataupun Kota Jogja. ”Dengan konsep seperti ini maka kebermanfaatan jalan tol bisa dirasakan oleh masyarakat Jogja. Pemberdayaan ekonomi akan jalan. Kalau ada rest area, pengguna jalan tol tidak akan keluar ke Jogja,” katanya.
Sementara itu, sosialisasi pengadaan jalan tol Jogja-Solo diberikan bagi warga Selomartani, Kalasan, Kamis (12/12).
Ketua RT 03 Dusun Pondok Selomartani, Sumadi mengatakan sosialisasi yang diberikan masih sebatas pada informasi lokasi yang terkena dampak jalan tol. Di RT yang dia pimpin, hanya ada sembilan pemilik lahan yang terdampak pembangunan jalan tol. Sebagian besar lahan pertanian dan hanya dua lahan yang berstatus pekarangan.
”Yang berstatus pekarangan ada dua rumah. Itu kena semua. Kami masih akan menunggu proses selanjutnya, terutama terkait masalah harga yang katanya ganti untung,” kata Sumadi usai kegiatan sosialisasi.
Dia menjelaskan, warga akan mendukung program pemerintah jika tawaran ganti untung dinilai menggantungkan warga. Hanya saja sampai saat ini memang belum ada penawaran harga yang ditawarkan oleh pemerintah sehingga warga memilih untuk menunggu.
”Kalaupun nanti harga sudah ditawarkan, ya kami pertimbangkan dulu. Tidak langsung diterima,” kata Sumadi.
Boiman, warga Pondok yang rumahnya terkena jalan tol mengaku kebingungan untuk mencari lahan pengganti jika proyek jalan tersebut dilakukan. Selain menghabiskan seluruh tanah pekarangan miliknya, usaha bengkel bubut yang dia kerjakan selama ini pun harus dipindah. ”Ya bingung nanti harus pindah ke mana? Cari lahan baru tidak mudah,” kata dia. (JIBI)