PT RUM Kini Dijaga Tentara

 

BONY EKO WICAKSONO

SUKOHARJO—Sejumlah tentara menjaga bagian depan PT Rayon Utama Makmur (RUM) di Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Jumat (13/12). Mereka berjaga setelah aksi unjuk rasa warga terdampak limbah udara PT RUM selama tiga hari berturut-turut.
Spanduk putih identitas PT RUM yang mencantumkan identitas Kementerian Pertahanan terpasang di pagar pabrik. Pantauan Koran Solo, beberapa orang berseragam loreng bersama anggota satuan pengamanan berjaga di pintu gerbang pabrik.
Tenda besar berwarna hijau didirikan di halaman pabrik selama aksi unjuk rasa warga yang menuntut kegiatan produksi dihentikan lantaran menimbulkan bau busuk. Anggota Staf Khusus Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak, melalui akun Twitter @Dahnilanzar menyatakan menerima laporan dari masyarakat tentang lambang Kementerian Pertahanan di spanduk identitas PT RUM tersebut.
Bersambung ke Hal. 6 Kol. 4
Dahnil menyatakan lambang institusi negara itu tak boleh digunakan sembarangan oleh perusahaan-perusahaan, apalagi dengan maksud menakut-nakuti masyarakat yang sedang menyampaikan aspirasi dan keluhan terkait PT RUM.
Hasil pengecekan administrasi, menurut Dahnil, menunjukkan PT RUM tak memiliki izin sebagai produsen alat kelengkapan pertahaan negara sehingga tak boleh menggunakan lambang atau identitas Kementerian Pertahanan.
”Saya menerima pengaduan masy Sidoarjo [maksudnya Sukoharjo] terkait dg spanduk ini. Setelah sy cek di Dirjen Pothan. PT RUM tdk terdaftar memiliki izin sbg produsen Idhan, yg ada adl sejak 2019 adl Anak perusahaan PT. Sritex yaitu PT WI ditetapkan sbg indhan bidang sepatu TNI, berlaku 2019-2024,” demikian unggahan di akun @Dahnilanzar pada Kamis (12/12) malam.
Sekretaris PT RUM, Bintoro Dibyoseputro, saat dimintai konfirmasi ihwal spanduk berlogo Kementerian Pertahanan yang dipasang di pagar PT RUM itu mengatakan akan mengecek berbagai dokumen administrasi pabrik produsen serat rayon sintetis itu. Ia harus memastikan PT RUM bagian dari industri strategis nasional atau tidak.
”Saya mohon waktu untuk mengecek berkas administrasi. Posisi saya di Jakarta sehingga harus berkoordinasi dengan jajaran direksi PT RUM di Nguter,” kata dia, Jumat.
Sesuai UU No. 16/2012 tentang Industri Pertanahan, industri pertahanan adalah industri nasional yang terdiri atas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah.
Perusahaan itu menghasilkan alat-alat pertahanan dan keamanan dan kepentingan strategis di bidang pertanahan dan keamanan di Indonesia. Bintoro mengatakan sedang meminta fotokopi surat-surat yang erat hubungannya dengan industri strategis nasional.
”Biar akurat dan valid. Akan saya sampaikan jika dokumen administrasinya sudah ada,” kata dia. Sumber Koran Solo di kalangan warga terdampak limbah udara PT RUM menyatakan ada intimidasi oleh aparat keamaan terhadap para aktivis lingkungan maupun warga yang memprotes limbah udara PT RUM.
Mereka menakuti warga yang menuntut hak menghirup udara segar agar tak ikut bergabung dengan para mahasiswa. Intimidasi ini kerap dialami warga yang tinggal di belakang pabrik. Kali terakhir, intimidasi yang dialami warga terjadi pada September. Kala itu, rumah Gino yang akan menjadi pos warga terdampak limbah udara didatangi aparat keamanan.
”Mereka meminta agar spanduk yang dipasang di rumah dicopot. Sejumlah warga juga diwanti-wanti agar tidak ikut unjuk rasa karena bisa terseret kasus hukum,” kata Koordinator Forum Warga Terdampak PT RUM, Hirman.
Kendati diintimasi berulang kali, warga tak pernah patah arang memperjuangkan hak atas udara segara yang merupakan hak asasi manusia. Mereka turut turun ke jalan bergabung dengan para aktivis lingkungan berunjuk rasa selama tiga hari berturut-turut di depan pintu gerbang PT RUM. Selama tiga kali berdemonstrasi, tak ada wakil manajemen PT RUM yang menemui mereka.
”Kami akan berkonsolidasi untuk melakukan upaya lain dalam waktu dekat. Bisa kembali berunjuk rasa atau upaya lainnya,” kata Hirman. (JIBI)