KPK Bekuk Anggota KPU

JAKARTA—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan dua operasi tangkap tangan (OTT) dua hari berturut-turut. Yang pertama Bupati Sidoarjo, Jawa Timur, Saiful Ilah. Kedua, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Kedua OTT itu ternyata tanpa seizin Dewan Pengawas (Dewas).
Namun, Dewas KPK tidak mempermasalahkannya. “Karena masih transisional dari UU lama ke UU baru, Dewas dapat memahami langkah pimpinan KPK,” ujar anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris, Rabu (8/1).
Syamsuddin menyebutkan kemungkinan penyelidikan untuk dua OTT terakhir ini terjadi pada kepemimpinan KPK era Agus Rahardjo cs. Dewas KPK sendiri bersandar pada UU KPK baru yaitu UU No. 19/2019 yang menyebutkan Dewas KPK memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan.
”Terkait OTT KPK di Sidoarjo maupun Komisioner KPU tidak ada permintaan izin penyadapan kepada Dewas. KPK masih menggunakan prosedur UU yang lama. Sangat mungkin penyelidikan dan penyadapan sudah berlangsung sejak kepemimpinan KPK jilid IV [Agus cs]. Dewas sendiri belum memiliki organ karena perpres tentang organ Dewas baru turun,” ucap Syamsuddin.
OTT terhadap Bupati Saiful Ilah berlangsung pada Selasa (7/1) malam. Dia diduga terlibat transaksi suap terkait pengadaan barang dan jasa di daerahnya. Lantas OTT kedua berlangsung pada Rabu. Komisioner KPU Wahyu Setiawan juga terlibat transaksi suap.
Baik Saiful Ilah dan Wahyu Setiawan diperiksa intensif tim KPK.
”Jadi hari ini [Rabu] kami dapat mengonfirmasi benar yang diperiksa Pak WS [Wahyu Setiawan],” kata Ketua KPU Arief Budiman di Gedung KPK.
Konfirmasi dilakukan komisioner KPU kepada Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang didampingi Jubir KPK Ali Fikri dan Kabiro Humas KPK Febri Diansyah. Dari informasi KPK, total ada empat orang yang diperiksa.
”Hari ini yang diperiksa empat orang tapi terkait apa belum tahu. Jadi setelah proses pemeriksaan 1 x 24 jam, besok siang KPK akan memberikan jumpa pers,” sambung Arief Budiman.
Menurut Arief, Wahyu Setiawan dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Bangka Belitung. Namun, KPU belum mendapat informasi terperinci mengenai kronologi OTT hingga perkara yang menyeret Wahyu.
Wahyu Setiawan cukup vokal mengenai mantan narapidana korupsi yang ingin mencalonkan diri dalam pilkada. Wahyu tercatat punya harta Rp12,8 miliar.
Dalam OTT Bupati Sidoarjo, KPK juga menangkap sejumlah pihak.
”Benar. KPK telah mengamankan [menangkap] seorang kepala daerah dan beberapa pihak lainnya di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur,” kata Ketua KPK Firli Bahuri.
Total ada 11 orang yang ditangkap dalam OTT di Sidoarjo. ”Ada 11 orang,” kata Plt. Jubir KPK Ali Fikri.
Saiful Ilah sempat diperiksa di Mapolda Jatim. Kemudian dia diterbangkan ke Jakarta.
Kasus Saiful Ilah diproses KPK sejak kepemimpinan Agus Rahardjo. “Penyadapannya yang lama, sebelum pelantikan Dewan Pengawas itu kan informasi yang sebelumnya, sudah lama,” ucap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.
Dewas KPK dilantik pada 20 Desember 2019 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersamaan dengan pimpinan KPK yang baru.
Istana mendukung langkah KPK dalam pemberantasan korupsi. ”Seperti pada kemarin ada OTT di Sidoarjo, ini menunjukkan KPK masih mempunyai kekuatan yang sangat kuat, sehingga tidak perlu lagi kecurigaan diperdebatkan dalam hal itu,” ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu.
Pramono menyebut penguatan KPK membuat pemberantasan korupsi menjadi lebih baik. Dengan demikian, pemerintahlah yang akan diuntungkan.
”Karena bagaimana pun, pemberantasan korupsi itu menjadi lebih baik kalau KPK-nya kuat. Yang diuntungkan siapa? Pemerintah dalam hal ini,” kata Pramono. (Detik)