Diberi Tilang, Mahasiswa Gugat ke MK

JAKARTA—Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (FH UKI), Jakarta, Eliadi Hulu, tidak terima diberi surat tilang oleh polisi. Maha­siswa semester VII itu diberi surat tilang karena tidak menyalakan lampu sepeda motor. Eliadi akhirnya menggugat UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Eliadi diberi surat tilang oleh polantas di Jl. D.I. Panjaitan, Jakarta, pada 8 Juli 2019 pukul 09.00 WIB.
Bersambung
ke Hal. 6 Kol. 1
Polisi memberinya surat tilang karena lampu sepeda motor Eliadi tidak menyala. Eliadi sudah mempertanyakan mengapa ia wajib menyalakan lampu. Padahal bumi sudah terang terkena sinar matahari. Namun jawaban petugas tidak memuaskan.
Eliadi kemudian bersama temannya, Ruben Saputra, menggugat Pasal 197 ayat (2) dan Pasal 293 ayat (2), soal kewajiban pengendara menyalakan lampu utama motor saat siang hari, serta ketentuan pidana kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak Rp100.000.
”Negara-negara yang pertama kali menerapkan wajib menyalakan lampu utama pada sepeda motor siang hari adalah negara-negara Nordik yang berada di bagian utara bumi yang sinar mataharinya sangat sedikit pada siang hari. Sehingga membutuhkan bantuan penerangan dengan konsep pencahayaan lampu daytime running lamp [DRL],” kata Eliadi, yang tertuang dalam berkas permohonan sebagaimana dilansir website MK, Jumat (10/1), seperti dikutip Detikcom.
Dia juga berdalih mengapa Presiden Joko Widodo yang melakukan hal serupa tidak diberi surat tilang. ”Presidan Joko Widodo pada Minggu, 4 November 2018 pukul 06.20 WIB mengemudi sepeda motor di Jl. Sudirman, Kebun Nanas, Tangerang, Banten, dan tidak menyalakan lampu utama sepeda motor yang dikemudikannya namun tidak dilakukan penindakan langsung [pemberian tilang] oleh pihak kepolisian,” kata Eliadi.
”Apabila majelis hakim konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon, putusan tersebut dapat dijadikan bukti baru [novum] oleh para pemohon untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya di Mahkamah Agung yang mengadili permohonan PK para pemohon,” sambung Eliadi.
Nah, syarat mengajukan PK adalah adanya novum/bukti baru. Maka Eliadi mencari novum dengan mengajukan gugatan ke MK yang membatalkan pasal yang menjeratnya. Bila menang, Eliadi akan menggunakan putusan MK itu untuk bertarung di PK. (JIBI