DPR: Tambah Armada Amankan Natuna

JAKARTA—Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta Kementerian Pertahanan memperbanyak armada kapal laut dari TNI AL untuk mengamankan wilayah perairan khususnya di Natuna Utara.
“Kami akan mendorong Kemhan untuk memperbanyak armada karena dengan wilayah yang begitu luas, perlu penambahan kapal laut,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/1).
Dasco mengatakan berdasarkan informasi yang diperolehnya, persoalan pertahanan laut Indonesia karena terbatasnya kapal namun semangat juang prajurit TNI AL tidak akan surut untuk mengamankan wilayah kedaulatan Indonesia.
Karena itu dia mendorong Kemhan untuk memperbanyak armada kapal laut TNI AL di perairan Natuna Utara.
“Kalau soal penambahan anggaran [Kemhan], harus dibicarakan dengan teman-teman di Badan Anggaran [Banggar]. Kalau saya pribadi, prinsipnya dukung demi pertahanan dan kedaulatan negara kita,” ujarnya.
Politisi Partai Gerindra itu menilai perlu dibicarakan solusi dan alternatif jangka panjang terkait persoalan di Natuna, terutama setelah kapal Tiongkok balik kembali ke wilayah tersebut.
Hal itu menurut dia sangat penting agar kapal Tiongkok tidak kembali ke wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia.
“Pemerintah perlu memikirkan langkah lebih tegas baik dalam tindakan diplomasi maupun strategi khusus yang kelihatannya sedang dipersiapkan Menteri w dalam rangka mengatasi masalah itu,” kata dia.
Dasco mengatakan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak akan diam dan akan bekerja menyusun rencana jangka pendek dan jangka panjang untuk mencari solusi persoalan di ZEE Indonesia.
Menurut Dasco, dirinya juga akan menanyakan kepada KKP terkait masih kurangnya kapal-kapal untuk membantu menjaga wilayah kedaulatan Indonesia.
“Saya pikir bukan menjadi suatu alasan, pemerintah tetap menegakkan kedaulatan di wilayah kita dan tidak takut hanya karena utang kalau perlu kita tidak usah utang kepada Tiongkok,” ujarnya.
Pakar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana mengatakan pemerintah Indonesia perlu menghadirkan nelayan Indonesia di Perairan Natuna guna menjawab kehadiran nelayan Tiongkok di wilayah ZEE Indonesia.
“Saya usul, kehadiran nelayan kita di sana. Jangan kita kemudian kalah,” kata Hikmahanto dalam diskusi bertajuk Kedaulatan RI Atas Natuna yang diselenggarakan Centre for Dialogue And Cooperation Among Civilizations (CDCC) di Jakarta, Senin.
Hikmahanto mengingatkan dalam dunia internasional, hukum bisa saja diabaikan. Yang dikedepankan seringkali adalah kehadiran fisik.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan persiapan nelayan Nusantara melaut ke perairan Natuna, Kepulauan Riau, masih dirapatkan. ”Masih rapat, itu teknis saya enggak ikut. Itu rapat teknisnya,” katanya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin.
Setidaknya 470 nelayan dari Pantura dikabarkan sudah mendaftar untuk mencari ikan guna meramaikan perairan Natuna yang belakangan ini memanas akibat ulah kapal kapal penjaga pantai Tiongkok melanggar zona ekonomi eksklusif (ZEE).
Bahkan, nelayan-nelayan dari daerah lain se-Nusantara juga ikut, seperti dari Maluku, Makassar, hingga Papua.
Namun, belakangan muncul penolakan nelayan Natuna atas masuknya nelayan dari daerah lain dengan kapal dan peralatan lebih modern karena justru membuat nelayan lokal tersisih. (Antara/JIBI)