Mendagri Minta Tambahan Dana Blanko KTP-El

 

JAKARTA—Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menemui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk meminta anggaran tambahan dalam rangka penambahan blangko KTP-el yang diprediksi akan mengalami kekurangan.
Tito menuturkan anggaran yang telah disediakan sebelumnya oleh Menteri Keuangan hanya cukup memenuhi persediaan blangko Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) hingga Mei dan Juni sehingga pada bulan tersebut pemerintah akan kehabisan blangko.
“Kami sudah ingatkan dari awal diperkirakan bulan lima atau bulan enam habis anggaran blangko KTP-el sehingga minta Kemenkeu agar ditambah,” kata Tito di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (13/1).
Tito mengatakan persediaan blanko KTP-el yang ada sekarang tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sampai akhir 2020 sehingga diperlukan anggaran tambahan agar tidak menimbulkan kelangkaan.
“Blangko KTP-el kami perkirakan 2020 tidak cukup sampai akhir tahun jadi jangan sampai timbulkan kelangkaan pembentukan blangko di daerah-daerah,” ujarnya
Ia menyebutkan dibutuhkan sekitar 30 juta blangko namun yang tersedia hanya sebanyak 16 juta blangko KTP-el, serta kejadian banjir juga menyebabkan banyak warga yang KTP dan kartu keluarganya rusak terkena air.
“Blangko dari permintaan karena banjir masih dihitung. Sekarang ada 16 juta keping tapi kebutuhan 30 juta keping,” katanya.
Tito menyebutkan Sri Mulyani meminta kepada pihaknya untuk dapat memberikan surat resmi terkait detail kebutuhan anggaran tersebut. “Beliau minta diberikan surat resmi dan kami akan buat surat detailnya,” ujarnya.
Tito pun mengaku telah meminta Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk membantu warga yang dokumennya terdampak banjir.
“Ini penting seperti banjir kemarin ada yang kehilangan KTP dan KK jadi Dirjen Dukcapil bantu masyarakat yang kehilangan dokumen secara gratis serta sudah berjalan,” katanya.
Sebelumnya pada Kamis (2/1), stok blangko KTP-el minim di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Cianjur, Jawa Barat, sehingga ratusan warga terpaksa kembali menggunakan surat keterangan untuk berbagai keperluan.
”Print ready record (PRR) mencapai 36.136 data kependudukan, sehingga pemohon KTP-el terpaksa mengantre atau memilih untuk dibuatkan surat keterangan,” kata Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Disdukcapil Cianjur Aang Sumiarsa. (Antara/JIBI)