BUTUT KASUS JIWASRAYA Manajer Investasi Diawasi Ketat

JAKARTA—Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghentikan izin perdagangan sementara produk 37 manajer investasi sepanjang 2019. Hal itu dilakukan untuk memastikan pasar modal Indonesia dipercaya investor.

Haffiyan Lindur
redaksi@koransolo.co

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, mengungkapkan langkah tersebut dilakukan karena regulator saat ini mulai memperketat penerapan dan transparansi penegakan hukum di pasar modal. Wimboh menyebut dengan pengetatan regulasi ini diharapkan integritas pasar dan kepercayaan investor terhadap industri pasar modal dalam negeri dapat meningkat.
”Di pasar modal kita memang mulai enforce lebih ketat. Penerapan governance kemudian transparansi di pasar modal agar bisa meningkatkan kepercayaan investor,” kata Wimboh di Hotel Ritz Carlton PP, Jakarta, Kamis (16/1).
Selama 2019, OJK membatasi penjualan reksa dana tertentu pada 37 manajer investasi serta memberikan sanksi kepada tiga akuntan publik. Sementara itu, aktivitas penghimpunan dana melalui penawaran umum di pasar modal pada 2019 mencapai Rp166,85 triliun dengan 60 emiten baru. Adapun, 54 penawaran umum sedang dalam proses. Total dana kelolaan produk investasi mencapai Rp806,9 triliun dan jumlah investor meningkat 48% sepanjang 2019.
Isu manajer investasi menjadi hangat seiring kasus gagal bayar perusahaan asuransi pelat merah, PT Jiwasraya. Bisnis Indonesia mencatat manajemen Jiwasraya menginvestasikan Rp14,9 triliun atau 59,1% dari jumlah aset keuangan ke reksa dana. Dari jumlah tersebut hanya 2% yang dikelola oleh top manajer investasi.
OJK merilis ada 98 manajer investasi di Indonesia pada 2020. Jumlah manajer investasi cenderung naik 3,6% per tahun. Pada 2012, jumlah manajer investasi hanya 73 perusahaan. Tidak semua manajer investasi itu berkinerja baik.
Kendala utama pengelolaaan manajer investasi adalah modal yang besar. Direktur PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk. (AMOR), Arief Cahyadi Wana, menyampaikan dalam penerbitan produk reksa dana, manajer investasi membutuhkan dana yang cukup besar. Adanya pendanaan yang besar dapat meminimalisasi risiko likuiditas, volatilitas, dan fundamental pasar.
“Dana itu perlu kami bantu untuk dimasukan namanya exit capital. Jadi harus masukan dana supaya minimum AUM [asset under management] itu risikonya aman,” imbuh dia.
Saat ini banyak produk reksa dana dengan jumlah dana yang kecil. Produk tersebut tentunya agak sulit dikelola manajer investasi.
Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia, Octavianus Budiyanto, menuturkan isu permodalan perusahaan efek (termasuk manajer investasi) sudah menjadi pembahasan yang berlarut-larut hingga saat ini. Memang perlu kajian lebih lanjut untuk menentukan modal yang ideal.
“Pembasahan permodalan [perusahaan efek] juga sebetulnya mencakup berapa idealnya jumlah perusahaan efek di Indonesia, dibandingkan dengan nilai kapitalisasi pasar saat ini,” ujar dia.
Kapitalisasi pasar Indonesia mencapai Rp7.278 triliun dan jumlah perusahaan efek di dalam negeri 116 entitas. Ocky, sapaan akrabnya, membandingkan kondisi pasar modal tersebut dengan Thailand. Di Negeri Gajah Putih itu transaksi saham 2,5 kali lebih besar dari Indonesia, sedangkan perusahaan efek hanya 40-an entitas.
“Kita tidak bisa melihat hanya satu negara [Thailand], butuh kajian mendalam dan APEI siap berkoordinasi,” imbuh dia.
Sementara itu, Wimboh saat ditanya terkait kasus Jiwasraya enggan menanggapi. Penanganan kasus Asuransi PT Jiwasraya terus memasuki babak baru. Setelah lima orang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) atas dugaan korupsi Jiwasraya, sekarang pemeriksaan dilakukan kepada saksi-saksi dari perusahaan aset manajemen atau manajer investasi. (Detik/JIBI)