PILKADA SERENTAK Jateng Rawan Pelanggaran ASN

KURNIAWAN

SOLO—Pilkada serentak 2020 di 19 kabupaten/kota di Jawa Tengah (Jateng) berpotensi atau rawan terjadinya pelanggaran oleh aparatur sipil negara (ASN).
Hal ini karena calon petahana (incumbent) ditengarai bakal meramaikan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
Bersambung ke Hal. 6 Kol. 1
Kota Solo masuk daftar 19 daerah rawan itu, dengan mendaftarnya Achmad Purnomo (Wakil Wali Kota Solo), sebagai cawali Solo dari PDIP.
“Salah satu indikasi kerawanan pilkada bila di suatu daerah ada kandidat petahana yang maju. Dari 21 kabupaten/kota yang akan pilkada ada 19 daerah yang petahananya berpotensi mencalonkan lagi,” ujar Komisioner Bawaslu Jateng, Heru Cahyono, saat diwawancarai Koran Solo seusai mengisi Sosialisasi Pengawasan Pilkada 2020 di Kusuma Sahid Prince Hotel (KSPH) Solo, Kamis (16/1) siang. Sosialisasi diikuti perwakilan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan TP PKK kecamatan di Solo.
Heru menjelaskan keberadaan sosok petahana dalam kontestasi pilkada berpotensi menggerakkan unsur ASN. Selain itu petahana berpotensi memainkan politik anggaran 2020 untuk keperluan mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok masyarakat.
“Potensi pelanggaran oleh petahana juga dalam distribusi penggunaan anggaran untuk kepentingan petahana misalnya kegiatan hibah. Juga kegiatan-kegiatan rutin seperti infrastruktur yang dilakukan orang-orang tertentu terkait pekerjaan proyek,” sambung dia.
Petahana juga berpotensi memainkan kebijakan mutasi pegawainya mendekati pelaksanaan pilkada. Pegawai yang selama ini tidak menjadi bagian pendukungnya bisa dipindahtugaskan ke bidang yang tidak strategis. Sedangkan pegawai pendukungnya dipromosikan.
“Untuk potensi pelanggaran lainnya Bawaslu mempunyai perangkat Indeks Kerawanan Pemilu [IKP] yang saat ini sedang dirumuskan. Disitu banyak indikatornya, lengkap. Nanti dirilis. IKP itu agar stakeholders tahu kerawanan di daerah masing-masing,” urai dia.
Sedangkan Komisioner Bawaslu Solo, Arif Nuryanto, mengatakan sosialisasi pengawasan Pilkada Solo 2020 akan dilakukan secara berkelanjutan. Targetnya membangun kesadaran masyarakat untuk aktif dalam pengawasan Pilkada 2020.
Jangan sampai ujaran kebencian, hoaks, politik uang dan pelanggaran netralitas ASN terjadi di Pilkada 2020. Ke depan akan semakin banyak kelompok dan organisasi masyarakat (ormas) yang akan diundang untuk mengikuti sosialisasi pengawasan Pilkada 2020.
“Kami libatkan unsur-unsur potensial dan strategis masyarakat untuk mengajak warga Solo mengawasi pilkada. Mereka kami harapkan aktif mengawasi kegiatan politik di wilayahnya agar Pilkada 2020 berlangsung lancar, aman, dan tertib,” terang dia. (JIBI)