Baru 57 Desa Rampungkan APB Desa 2020

KLATEN—Pemerintah desa (Pemdes) diminta segera menyelesaikan penyusunan APB Desa 2020. Pasalnya, hingga pertengahan Januari, dari total 391 desa baru sekitar 57 desa yang merampungkan penyusunan APB desa.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Klaten, Jaka Purwanto, mengatakan jumlah itu berdasarkan desa yang sudah melaporkan penyusunan APB desa ke Dispermasdes. “Banyak yang sudah menyusun namun belum diinformasikan ke kami. Ada juga yang masih dalam proses penyusunan,” kata Jaka saat dihubungi Koran Solo, Sabtu (18/1).
Desa yang sudah menyusun APB desa itu menyebar ke berbagai kecamatan. Saat ini, baru Kecamatan Prambanan yang seluruh desanya sudah merampungkan dan melaporkan penyusunan APB desa 2020. “Prambanan bisa menjadi contoh untuk kecamatan yang lain terkait strategi yang dilakukan agar penyusunan APB desa rampung tepat waktu,” jelas dia.
Jaka mengatakan sesuai aturan APB desa semestinya paling lambat dirampungkan pada 31 Desember. Secara teknis, Jaka menilai masing-masing aparatur desa sudah menguasai penyusunan APB desa. Apalagi, perangkat desa yang sebelumnya kosong rata-rata sudah terisi dari hasil rekrutmen perangkat desa pada 2018 lalu.
Lebih lanjut, Jaka mengatakan Dispermasdes segera menginventarisasi desa-desa yang sudah menyusun APB desa namun belum melaporkan ke Dispermasdes. Selain itu, Dispermasdes bakal memetakan kendala yang dihadapi desa dalam menyusun APB desa.
Rampungnya penyusunan APB desa menjadi syarat untuk pencairan anggaran dari pemerintah seperti dana desa serta alokasi dana desa (ADD). Jika APB desa tak kunjung rampung, rencana kegiatan yang didanai dana desa tak bisa dilaksanakan. Total dana desa untuk 391 desa di Klaten pada 2020 yakni Rp385 miliar. Honor perangkat desa yang dianggarkan melalui ADD juga tak bisa dicairkan sebelum APB desa rampung.
“Makanya kami terus memotivasi desa untuk bisa segera merampungkan penyusunan APB desa,” urai dia.
Belum rampungnya penyusunan APB desa itu menjadi salah satu hal yang disampaikan saat digelar acara ngopi bareng bupati sekaligus rapat koordinasi tertib administrasi desa/kelurahan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Klaten, Sabtu. Kegiatan itu dihadiri ratusan sekretaris desa (sekdes).
Dalam rapat koordinasi itu desa diminta tertib administrasi guna meminimalisasi konflik. Selain itu juga disampaikan soal kekosongan posisi sekdes. Dari total 391 desa, sebanyak 66 desa mengalami kekosongan pejabat sekdes. Sementara, 129 pejabat sekdes berstatus PNS dan 196 sekdes berstatus non PNS. “Untuk kekosongan pejabat sekdes ini nanti kami bikin kajian dulu. Perlu masukan-masukan dari wilayah,” kata Jaka.
Bupati Klaten, Sri Mulyani, berpesan agar para sekdes bisa tertib administasi, membantu kepala desa dan perangkat desa lainnya, serta mengembangkan BUM desa dengan unit usaha sesuai dengan kondisi di desa masing-masing. Para sekdes juga diminta lebih teliti dalam mengelola aset desa. (Taufiq Sidik Prakoso)