DUGAAN MESUM DI TEMPAT PARKIR Bupati Sragen akan Beri Sanksi Tegas

SRAGEN—Seorang pegawai negeri sipil (PNS) asal Gemolong, Sragen, Bekti Nugroho, 40, yang diduga menabrak petugas keamanan di Solo Paragon Mal pada Jumat (17/1) lalu ternyata seorang pejabat eselon IV berpangkat kepala seksi (kasi) di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sragen.
Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati akan memberi sanksi tegas bila dugaan mesum itu terbukti.
“Dia seorang kasi di Diskominfo Sragen. Ya, baru saya promosikan beberapa waktu lalu. Ada sanksi jelas. Sanksi itu macam-macam, ada penurunan pangkat, teguran, dan seterusnya. Saya masih menunggu BKD [Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSMD],” ujar Bupati saat ditemui wartawan di kompleks Sekretariat Daerah (Setda) Sragen, Minggu (19/1).
Sekretaris Diskominfo Sragen Rahmat Purwadi membenarkan bila Bekti Nu­groho menjabat Kasi Konten dan Media Komunikasi Diskominfo Sragen. Dia akan mengklarifikasi tentang dugaan mesum di mobil itu kepada yang bersangkutan sebelum mengambil tindakan. “Klarifikasi itu bertujuan untuk memastikan informasi di media massa itu benar atau tidak. Rencana Senin [20/1) mau bertemu yang bersangkutan,” katanya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sragen Tatag Prabawanto saat ditemui wartawan di Alun-alun Sragen, Minggu, mengaku belum mendapatkan laporan resmi dari aparat kepolisian di Solo. Dia baru mendapatkan berita dari media massa.
“Karena lokasi kejadiannya di Solo, ya saya menunggu laporan saja dari aparat kepolisian. Kami akan mengambil tindakan sesuai dengan PP No. 53/2010 tentang Disiplin PNS. Kami masih menggunakan asas praduga tak bersalah sehingga informasi itu perlu diklarifikasi dulu. Kami tidak mau men-justment kejadian tersebut,” ujarnya.
Kepala BKPSDM Sragen, Sutrisna, juga baru mengetahui kejadian tersebut dari berita di media dan belum ada laporan resmi ke BKPSDM Sragen. Dia mengatakan mestinya dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dulu yang menindaklanjuti baru ke BKPSDM.
Dia berpendapatan kalau dugaan itu terbukti maka sanksi hukumannya bisa berat sesuai dengan aturan. “Kami belum menentukan sanksi. Kami menunggu proses dan alur sesuai aturan yang ada,” ujarnya. (Tri Rahayu)