EVALUASI DANA DESA!

JAKARTA—Pemerintah perlu mengevaluasi efektivitas dana desa menyusul masih tingginya disparitas kemiskinan antara masyarakat di perkotaan dan perdesaan.

Gloria F.K. Lawi & Lorenzo M.
redaksi@koransolo.co.id

Sejauh ini, dana desa yang telah dikucurkan oleh pemerintah pusat cukup besar. Mengacu pada data Kementerian Keuangan, realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada tahun lalu tercatat mencapai Rp811,3 triliun. Dari jumlah tersebut, alokasi untuk dana desa mencapai Rp69,8 triliun.
Di sisi lain, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dibandingkan dengan Maret 2019, jumlah penduduk miskin di perkotaan per September 2019 turun sebanyak 137.000 orang menjadi 9,86 juta orang. Adapun daerah perdesaan turun sebanyak 221.800 orang menjadi 14,93 juta orang.
Meskipun turun, masih ada permasalahan yakni tingginya disparitas kemiskinan antara masyarakat perkotaan dan perdesaan. Persentase kemiskinan di kota pada September 2019 tercatat 6,56%, sedangkan di perdesaan 12,60%.
Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy menyatakan, langkah pemerintah untuk mengurangi kemiskinan melalui dana desa patut diapresiasi. Namun perlu evaluasi dalam pemanfaatan dana desa tersebut.
Menurutnya, pemerintah perlu meningkatkan penguatan institusi ekonomi desa dalam bentuk badan usaha milik desa.
“Ini untuk mengurangi ketimpangan kepemilikian sumber daya di desa yang sering kali hanya dimiliki oleh segelintir orang,” katanya, Rabu (15/1).
Yusuf juga menyoroti aspek pengawasan. Dia menilai, keterlibatan masyarakat desa perlu ditingkatkan dalam setiap perumusan kebijakan.
Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menilai pemerintah perlu melakukan utilisasi dana desa dengan melakukan penentuan target yang berfokus pada masyarakat miskin.
Program pemberdayaan seperti capacity building, penyediaan sarana-prasarana, atau pendidikan terkait pemanfaatan lahan yang lebih optimal juga perlu dilakukan. “Karena kebanyakan anggaran ini dinikmati oleh kalangan elite desa.”
Di sisi lain, dia mengatakan bahwa keterbatasan lapangan kerja juga menjadi penyebab timpangnya angka kemiskinan di perdesaan dan perkotaan.
Program pengentasan kemiskinan seperti peningkatan akses masyarakat terhadap lahan, perlu dilakukan untuk memeratakan pembangunan.
Dia menjelaskan, sektor pertanian di perdesaan bergantung pada musim dan luas lahan. Apabila salah satu mengalami gangguan, masyarakat kesulitan menjalankan kegiatan ekonomi.
Faktor lainnya adalah minimnya sumber pendapatan tambahan, di mana sebagian besar adalah petani tanaman pangan. Sementara itu, nilai tambah tanaman pangan lebih rendah dibandingkan dengan komoditas lain.
“Harga pangan yang stabil membuat petani tidak menikmati hasil kenaikan harga,” ujarnya.
Akses petani ke modal-modal produksi juga perlu ditingkatkan. Selain itu, membantu petani-petani memperoleh lahan tambahan untuk dikelola akan meningkatkan produktivitas. Sepakat dengan hal tersebut, Kepala BPS Kecuk Suhariyanto menyatakan, butuh upaya ekstra dari pemerintah untuk menekan kemiskinan di perdesaan yang mayoritas bekerja di sektor pertanian.
“Kita perlu berupaya lebih keras untuk menurunkan kemiskinan di perdesaan yang mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian.” (JIBI/Bisnis Indonesia)