MUSRENBANG KELURAHAN 2020 DIGELAR Pemberdayaan 30%, Sarpras Capai 70%

SRAGEN—Sejumlah kelurahan di wilayah Kecamatan Sragen Kota dan Karangmalang mulai menggelar musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang akan direalisasikan pada 2021.
Dalam Musrenbang tersebut, porsi anggaran pemberdayaan di wilayah Kecamatan Sragen Kota mencapai 30%. Sementara usulan pembangunan infrastruktur di Kelurahan Plumbungan, Karangmalang, mencapai Rp3,1 miliar padahal porsi dana kelurahan Rp1,3 miliar.
Camat Sragen Kota, Sigit Dwi Kartanto, saat dihubungi Koran Solo, Minggu (19/1), mengatakan enam kelurahan di lingkungan Kecamatan Sragen Kota sudah selesai menggelar musrenbang kelurahan (musrenbangkel). Dia menjelaskan anggaran dari masing-masing kelurahan diprioritaskan secara proporsional antara pembangunan sarana dan prasarana (sarpras) serta pemberdayaan.
Sigit mengatakan Pemerintah Kecamatan Sragen Kota mengarahkan supaya alokasi anggaran untuk pemberdayaan bisa mencapai 30% dari total anggaran dana kelurahan di 2021.
“Usulan prioritas dari masing-masing kelurahan itu nanti akan ditindaklanjuti dengan musrenbang di tingkat kecamatan pada Februari mendatang. Dana kelurahan itu Rp1,4 miliar-Rp1,5 miliar per kelurahan. Antara kegiatan pembangunan sarpras dan pemberdayaan harus proporsional. Untuk kegiatan sapras di antaranya saspras permukiman, sarpras transportasi, sarpras kesehatan, dan sarpras pendidikan dan kebudayaan,” ujar Sigit.
Dia mengatakan penentuan prioritas kegiatan diputuskan melalui musyawarah pembangunan kelurahan dan penentuannya harus sinergi dengan visi dan misi Bupati Sragen. Dia mengatakan kegiatan pembangunan sarpras membutuhkan biaya yang cukup besar.
Lurah Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Sragen, Budiyanto, membenarkan bila nilai usulan pembangunan dari sejumlah rukun tetangga (RT) di lingkungan Kelurahan Plumbungan ditotal mencapai Rp3,1 miliar padahal alokasi anggaran dana kelurahan pada 2021 diproyeksi senilai Rp1,3 miliar. Budi mengatakan dengan usulan yang nilainya lebih besar dari alokasi yang diterima maka dibuat skala prioritas.
“Kegiatan skala besar yang membutuhkan dana besar, yakni lebih dari Rp200 juta diusulkan ke Musrenbang yang lebih tinggi, yakni musrenbang kecamatan atau musrenbang tingkat kabupaten. Contohnya drainase Jl. R.A. Kartini, kemudian pengerasan Jl. Plumbungan Indah-Terik, dan pengerasan Jalan Candi Baru-Candi Asri,” ujarnya.
Budi menyampaikan hampir seluruh usulan dari RT mengarah pada pembangunan sarpras sedangkan untuk pemberdayaan masih kurang. Dia mengatakan pemberdayaan biasanya dilakukan kegiatan PKK dan badan keswadayaan masyarakat (BKM) serta pelatihan-pelatihan. (Tri Rahayu)