Buruh Tolak Omnibus Law KSPI Khawatir Rasionalisasi Pekerja

JAKARTA—Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mewakili elemen buruh dan pekerja di seluruh Indonesia khawatir adanya rasionalisasi tenaga kerja dengan sistem fleksibel dalam Rancangan Undang-Undang Omnibus Law.

redaksi@koransolo.co

”Mereka menyebut fleksibel, fleksibilitas hubungan kerja. Konsekuensi dari kata fleksibel, artinya tidak jelas. Bagaimana tentang hak-hak pekerjanya? Itu satu [kekhawatiran],” kata Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz kepada Antara saat demo buruh di depan Kompleks Parlemen RI Senayan Jakarta, Senin (20/1).
Ia menambahkan dengan hubungan kerja yang fleksibel, maka sistem pengupahan akan dihitung per jam. ”Lalu, bagaimana sistem perhitungannya?” kata Riden.
Ia kemudian teringat kepada aturan tenaga kerja alih daya (outsourcing) yang ditolak oleh serikat pekerja karena dinilai merugikan para pekerja di Indonesia.
“Apa artinya kita bekerja kalau kita miskin? Apa artinya kita bekerja kalau tidak ada masa depan? Buat apa kita menyekolahkan anak hingga 12 tahun bahkan 20 tahun, hak-haknya tidak diperhatikan ketika masuk masa bekerja,” kata Riden.
Riden menjelaskan kalau pekerja berstatus seperti itu, yang dulu pernah ditentang oleh serikat pekerja, maka pekerja akan kehilangan hak-haknya memperoleh kesejahteraan pekerja umumnya, di antaranya upah tidak jelas, waktu bekerja tidak jelas, dan tidak mendapatkan tunjangan hari raya serta tunjangan kesejahteraan lainnya
“Tapi pemerintah tetap memaksakan. Apa faktanya sekarang, anda cek. Silakan tanya kepada mereka yang bekerja dengan status outsourcing,” kata Riden.
”Kami menuntut agar kami dilibatkan, kalau bicara konfederasi ada delapan [organisasi serikat pekerja], tapi secara federasi serikat pekerja saya rasa banyak sekali, hampir puluhan. Kami tadi diterima oleh Pimpinan DPR, ada Bapak Sufmi Dasco [Wakil Ketua DPR]. Mereka mengatakan delapan ini akan dilibatkan semua,” kata Riden.
Sementara itu, anggota Komisi IX DPR Fraksi Gerindra, Obon Tabroni, menemui massa Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang berunjuk rasa menolak omnibus law Cipta Lapangan Kerja di depan Gedung DPR, Jakarta. Obon Tabroni mengaku setuju dengan aspirasi massa.
Awalnya Presiden KSPI Said Iqbal bicara di depan massa melaporkan hasil pertemuan dengan pihak DPR. Said Iqbal meminta massa menunggu tindak lanjut dari pertemuan itu.
”Kita sudah bertemu dengan Baleg, bertemu Komisi IX, kita tunggu. Perjuangan akan berhasil, jangan takut saudara, negeri ini milik siapa pun, bukan hanya pemilik modal, dan pengusaha,” ujar Said Iqbal.
Dalam kesempatan yang sama, Obon Tabroni juga menemui massa buruh seusai beraudiensi. Obon menyebut DPR setuju dengan aspirasi buruh yang menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
”Maka saya sepakat ketika harapan teman-teman agar omnibus law berkaitan dengan ketenagakerjaan sebaiknya dicabut dan tidak masuk ke dalam pembahasan,” katanya.
Obon mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi buruh. Menurutnya, aspirasi buruh itu tengah didiskusikan oleh DPR dengan pihak-pihak terkait. “Hari ini saya hadir dalam kapasitas sebagai anggota DPR. Bukan sahabat-sahabat saya di dalam tidak mau menemui rekan-rekan, ada hal penting yang juga sedang didiskusikan detik ini,” katanya.
“Besok [hari ini] kami akan diskusi dengan Menteri Tenaga Kerja. Kita serius, persoalan masyarakat harus secepat mungkin untuk diselesaikan,” lanjut dia.
Obon menuturkan Komisi IX hingga kini belum menerima draf resmi omnibus law tersebut. Menurutnya, ketika telah menerima draf resmi, pihaknya akan membentuk tim untuk mendengar aspirasi dari buruh. (Antara/Detik/JIBI)