kasus bau limbah PT RUM Tim Investigasi Pencemaran Belum Terealisasi

BONY EKO WICAKSONO

SUKOHARJO—Tim investigasi soal pencemaran udara oleh PT Rayon Utama Makmur yang dibentuk Pemkab Sukoharjo belum terealisasi. Pemkab masih menunggu surat balasan kesediaan bergabung dalam tim dari sejumlah instansi/lembaga. Sedianya tim investigasi itu terdiri atas 12 anggota yang berasal dari unsur pemerintah, TNI/Polri, dan masyarakat.
Tim ini bertugas mengumpulkan data dan fakta yang erat hubungannya dengan limbah udara.
Unsur pemerintah dalam tim ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Tengah, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sukoharjo.
“Surat resmi sudah dikirim ke instansi/lembaga negara. Sekarang kami menunggu feed back [balasan] dari mereka. Tim belum action karena masih menunggu kesiapan instansi/lembaga,” kata Sekda Sukoharjo, Agus Santosa, Senin (20/1).
Pembentukan tim investigasi adalah inisiatif Pemkab untuk menyelesaikan pencemaran udara PT Rayon Utama Makmur (RUM). Warga Sukoharjo berkali-kali protes dan demonstrasi. Sedangkan warga Wonogiri melakukan mediasi dengan difasilitasi Bupati Wonogiri Joko Sutopo (Jekek). Dalam mediasi Jumat pekan lalu, PT RUM siap menanggung pengobatan warga Kecamatan Wonogiri dan Selogiri yang sakit akibat bau tak sedap yang keluar dari proses produksi serat rayon.
Bagaimana dengan warga Nguter dan sekitarnya yang terpapar? PT RUM juga siap menanggung biaya pengobatan masyarakat. Manajer Human Resource Development (HRD) PT RUM, Hario Ngadiyono, saat ditemui Koran Solo, Senin (20/1), mengatakan pihaknya siap menanggung biaya pengobatan masyarakat atas gangguan kesehatan yang ditimbulkan limbah udara. “Kami menyediakan satu klinik kesehatan yang bisa diakses masyarakat. Ada dokter dan perawat di klinik kesehatan. Masyarakat yang berobat tak dipungut biaya alias gratis,” kata dia.
Hal itu merupakan komit-men PT RUM terhadap lingkungan termasuk masyarakat yang tinggal di Nguter. PT RUM  berkoordinasi dengan Pemkab Sukoharjo agar masyarakat yang sakit akibat limbah udara bisa mengakses layanan kesehatan  terdekat.
Hal ini pernah dilakukan pada akhir 2017 dan awal 2018 dengan melaksanakan pengobatan gratis bagi warga terdampak limbah udara. “PT RUM berdiri bukan untuk merugikan masyarakat melainkan memberikan benefit untuk masyarakat. Ini perlu proses edukasi yang membutuhkan waktu,” ujar dia.
Guna mengatasi limbah udara, PT RUM berencana memasang mesin H2SO4 recovery yang bisa mengurai dan mendaur ulang H2S menjadi H2SO4 untuk produksi. Harga mesin H2SO4 recovery senilai Rp700 miliar.
Saat ini, mesin H2SO4 recovery masih dalam tahap perakitan di luar negeri. “Kami juga berencana menambang satu ekstra blower di sekitar instalasi pengolahan air limbah atau Waste Water Treatment Plant [WWTP],” tutur dia.
Warga terdampak limbah udara  di Kecamatan Nguter menolak mediasi dengan manajemen PT RUM sebagaimana berlangsung di Wonogiri. Mereka bakal melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan udara segar yang menjadi hak asasi manusia.
Sejak merebaknya bau busuk yang berasal dari PT RUM pada 2017, warga berulang kali melakukan mediasi dengan manajemen PT RUM. Mediasi kali terakhir dilakukan antara wakil warga terdampak dan manajemen PT RUM yang difasilitasi Polres Sukoharjo pada 18 Desember 2019.
Pertemuan dihadiri beberapa tokoh warga terdampak limbah udara PT RUM seperti Tomo dan Abdullah. Sementara PT RUM diwakili Presiden Direktur PT RUM Pramono, Direktur Rahmad, dan Manager HRD Hario Ngadiyono. ”Mediasi dengan manajemen PT RUM tidak membuahkan hasil. Tidak berpengaruh pada penderitaan warga. Untuk apa mediasi lagi jika hasilnya bisa ditebak,” kata koordinator forum warga terdampak PT RUM, Hirman, saat berbincang dengan Koran Solo, Minggu (19/1).
Bahkan, hasil mediasi serupa dengan Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya saat unjuk rasa di Kantor Setda Sukoharjo mengecewakan warga. Pemkab Sukoharjo membentuk tim investigasi untuk mengatasi limbah udara.  ”Ada atau tidak ada tim investigasi pabrik tetap beroperasi. Warga tetap menghirup bau busuk setiap hari. Kami menolak jika ada mediasi serupa seperti di Wonogiri,” ujar dia.
Hirman menuntut pemerintah menjatuhkan sanksi lanjutan berupa pembekuan izin lingkungan.
Bantah Cemari Sungai
Dalam mediasi di Pemkab Wonogiri, warga mempertanyakan limbar cair yang dibuang ke Bengawan Solo di Desa Nambangan, Selogiri. Warga Nambangan mengeluhkan limbah mengakibatkan kerusakan ekosistem sungai.
Saeroji, warga Desa Nambangan, Selogiri, mengeluhkan selain bau, limbah cair yang dibuang ke sungai juga membuat populasi ikan menurun. Sebelumnya, banyak pemancing yang mencari ikan. “Sekarang enggak ada yang memancing di sana karena enggak ada ikannya,” kata dia.
Menanggapi hal itu, Presdir PT RUM  Pramono menyatakan limbah cair yang dibuang PT RUM ke sungai sudah memenuhi standar baku mutu. Limbah itu dibuang melalui pipa khusus di dasar sungai. Menurut dia, tidak mungkin PT RUM membuang limbah yang mencemari. “Kami juga tidak ada kesengajaan membuang limbah pada jam-jam tertentu untuk mengelabui warga,” kata Pramono.
Pramono mengajak warga datang ke pabriknya melihat proses produksi dan pengolahan limbah. Selain itu, ia mengajak warga menginvestigasi bersama sumber limbah yang dikeluhkan warga. Di hulu sungai, ada dua perusahaan lain yang menghasilkan limbah cair yang dibuang ke sungai yang sama.
“Mari kapan kita-kita cek bersama ke hulu. Kita lihat limbahnya siapa itu. Ini bukan mencari-cari kesalahan orang lain, tapi dalam rangka membangun pemahaman bersama,” terang dia.
Tak hanya itu, ia juga berencana membentuk tim yang akan melakukan investigasi itu. Tim itu menjadi ruang dialog warga dengan PT RUM untuk memantau sejauh mana perkembangan pelaksanaan roadmap atau peta jalan penanganan limbah PT RUM. (Cahyadi Kurniawan/JIBI)