BUTUH 472.155 HEKTARE Tol Solo-Jogja Ditarget Rampung 2025

EDI SUWIKNYO

SEMARANG—Seluas 472.155 hektare lahan yang tersebar di Kabupaten Karanganyar, Boyolali, dan Klaten, bakal terimbas pembangunan Jalan Tol Solo-Jogja. Pembangunan jalan tol Solo-Jogja dimulai dengan tahap pengadaan tanah yang ditargetkan rampung pada 2021, sementara pembangunan akan selesai pada 2025.
Hal itu sesuai Pengumuman No. 590/0001282 yang ditandatangani Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Herru Setiadhie.
Di Karanganyar, daerah yang terdampak proyek tol ini hanya satu kecamatan dan satu desa yaitu Desa Ngasem, Kecamatan Colomadu.

Pembangunan jalan tol menggunakan lahan di Boyolali di Kecamatan Banyudono dan Sawit yang mencakup sembilan desa. Sedangkan di Klaten, lahan yang dibebaskan paling banyak. Proyek tol melewati delapan kecamatan dan 34 desa atau kelurahan.
Herru seperti dikutip dari pengumuman tersebut, Selasa (21/1), menjelaskan tahap pengadaan tanah dibagi dalam dua fase yakni tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Tahap persiapan mencakup pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal, konsultasi publik, penetapan lokasi, dan pengumuman penetapan lokasi.
Sementara tahap pelaksanaan terkait dengan aktivitas inventarisasi dan identifikasi, pengumuman peta bidang tanah dan normatif, penetapan nilai, musyawarah, pemberian ganti rugi hingga pelepasan objek pengadaan tanah.
Jalan tol Solo-Jogja dibangun untuk meningkatkan aksebilitas dan konektivitas serta kapasitas jaringan jalan antara Provinsi Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Tol ini juga menjadi pengurai kemacetan dan alternatif pengguna jalan di wilayah Solo dan DIY. Proyek ini akan meningkatkan aksebilitas suatu daerah untuk mendorong minat swasta dan masyarakat mengembangkan wilayah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jateng, Prasetyo Aribowo, mengungkapkan tol Solo-Jogja merupakan salah satu proyek strategis yang diharapkan mendorong konektivitas Jateng dan sekitarnya.
”Proyek-proyek tersebut ini sebagai stimulan saja, mendorong supaya daya saing Jateng meningkat,” kata Prasetyo kepada Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI), belum lama ini.
Estimasi investasi ruas tol Solo-Jogja mencapai Rp26,4 triliun. Dana itu bukan dari APBN namun kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jateng, Hanung Triyono, mengatakan proyek itu tetap memerhatikan dampak di daerah yang bakal dilewati. Apalagi sebelumnya pemerintah juga melakukan studi analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). “Kami sudah melakukan studi amdal. Tol [juga] tidak akan mematikan sumber-sumber air,” kata Hanung, Selasa.
Kendati demikian, Hanung menyebut terbitnya pengumunan dari Pemprov Jateng terkait persiapan pengadaan lahan memberikan kepastian pelaksanaan pembangunan. Selain kegiatan bisa tepat waktu, rencana itu juga memberikan kepastian kepada para investor untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi lokal dan desain yang disiapkan.
Konsep Pembangunan
Ekonom Indef, Enny Sri Hartati, melihat konsep pembangunan yang dilakukan pemerintah harus memperlihatkan potensi dan pengembangan wilayah. Menurutnya, kawasan yang akan dilalui pembangunan tol Solo-Jogja merupakan sentra pangan dan penghasil padi yang produktif.
Bupati Klaten, Sri Mulyani, belum dapat memberikan keterangan secara detail proyek itu. “Minta informasi ke Sekretaris Daerah Klaten,” kata Sri Mulyani singkat.
Sebelumnya, Pemkab Klaten beberapa kali menggelar rapat soal tol. Saat ditelepon beberapa kali, Sekda Klaten, Jaka Sawaldi, tidak menjawab. Dia merespons melalui Whatsapp (WA) pihaknya baru mengidentifikasi fasilitas umum dan fasilitas sosial.
Di Boyolali, seribuan bidang tanah siap dibebaskan. Kasi Pengadaan Tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Boyolali, Wiradya Agung Utama, kepada Koran Solo, Selasa, mengatakan tanah itu melintasi Kecamatan Banyudono dan Sawit. “Kamis [23/1] kami baru diundang rapat oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Jawa Tengah membahas persiapan permohonan penetapan lokasi jalan tol Jogja-Solo,” ujar Agung.
Dengan demikian, BPN Boyolali belum melakukan langkah apa pun terkait pembebasan lahan. Camat Banyudono, Radityo Sumarno, mengatakan ada lima desa di wilayahnya yang terdampak yakni Desa Banyudono, Batan, Kuwiran, Jembungan, dan Sambon. “Kami belum sosialisasi kepada warga, pemerintah kecamatan masih akan dikumpulkan oleh Pak Bupati,” ujar Radityo.
Sejumlah fasilitas umum terdampak juga mulai diidentifikasi di antaranya kantor desa dan sekolah. “Di antaranya Balai Desa Kuwiran dan Polsek Banyudono namun detailnya baru akan dipaparkan waktu pendataan awal dan konsultasi publik,” imbuhnya.
Camat Sawit, Noor Murbarani, menyebut empat desa terdampak yakni Desa Bendosari, Kateguhan, Guwokajen, dan Jatirejo. Jadwal sosialisasi kepada warga sudah disusun namun Camat masih akan menunggu arahan dari Pemkab Boyolali. Sementara Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kabupaten Karanganyar, menyebut lahan yang terdampak proyek tol 70.295 m2. Lahan itu terdiri atas 18 bidang tanah milik warga. Proyek itu juga melewati jalan raya Ngasem.
Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga DPUPR Karanganyar, Darmanto, menyampaikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar beberapa kali mengikuti rapat. ”Rencana nanti pintu masuk tol itu dari Ngasem, Colomadu. Kemungkinan malah enggak akan jauh dari exit toll Ngasem,” tutur dia saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa. (Ponco Suseno/Nadia Lutfiana Mawarni/Sri Sumi Handayani/JIBI)