SOSIALISASI TOL SOLO-JOGJA AKHIR BULAN INI Desa Mulai Terima Surat Informasi Pengadaan Tanah

Nadia Lutfiana Mawarni

KLATEN—Sejumlah pemerintah desa di Kabu-paten Bersinar menyambut baik rencana pembangu-nan jalan tol Solo-
Jogja. Berbagai desa di Klaten mulai menerima informasi
terkait persiapan peng-adaan tanah dari Peme-
rintah Provinsi Jawa Tengah, Rabu (22/1).
Berdasarkan informasi yang dihimpun Koran Solo, sejumlah desa di Klaten mulai menerima surat informasi terkait pengadaan tanah yang ditandatangani langsung Pj. Sekda Jateng selaku Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Jateng, Herru Setiadhie.

Dalam surat yang dibuat 17 Januari2020 itu disebutkan luas tanah yang dibutuhkan pembangunan jalan tol Solo-Jogja di Jateng mencapai 4.721.551 meter persegi atau 472,155 hektare.
Sesuai rencana, perkirakan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah, Januari 2020-Desember 2020. Perkirakan pembangunan jalan tol dari tahun 2021-2025. Sesuai surat pengumuman bernomor 590/0001282 itu, diketahui jalan tol Solo-Jogja akan melintasi sejumlah desa dan kecamatan di Klaten. Jumlah desa berkisar 50 desa. Sedangkan jumlah kecamatan mencapai 11 kecamatan.
Kecamatan dan desa yang dilintasi yaitu Kecamatan Delanggu (Sidomulyo, Mendak); Kecamatan Polanharjo (Kranggan, Sidoharjo, Keprabon, Polan, Kahuman, Kapungan, Glagahwangi); Kecamatan Ceper (Kuncen); Kecamatan Klaten Utara (Kelurahan Bareng Lor, Kelurahan Gergunung, Jebugan); Kecamatan Karanganom (Ngabeyan, Brangkal, Beku, Tarubasan, Kadirejo, Jungkare), dan Kecamatan Ngawen (Kwaren, Manjungan, Tempursari, Pepe, Kahuman, Ngawen, Senden, Gatak, Duwet).
Selain itu Kecamatan Kebonarum (Malangjiwan, Karangduren, Menden); Kecamatan Karangnongko (Karangnongko, Demak Ijo, Jagalan, Gumul); Kecamatan Jogonalan (Tambakan, Tangkisan, Prawatan, Somopuro, Joton, Wonoboyo, Granting, Dompyongan), Kecamatan Manisrenggo (Borangan, Barukan, Nangsri, Taskombang), dan Kecamatan Prambanan (Joho, Kebondalem Lor, Kokosan).
“Kami baru menerima surat pengumuman itu pagi ini [kemarin],” kata Kepala Desa (Kades) Gatak, Kecamatan Ngawen, Agus Budi Santoso, saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Rabu (22/1).
Camat Ngawen, Anna Fajria Hidayati, mengatakan sosialisasi dan konsultasi publikrencana pembangunan jalan tol Solo-Jogja dariPemprov Jateng dilangsungkan awal Febuari 2020. Sejauh ini, pemerintah kecamatan sebatas menunggu informasi dari Pemkab, Pemprov, dan pemerintah pusat.
“Dari 13 desa di Ngawen, yang terdampak jalan tol ada sembilan desa. Di awal Februari nanti juga akan ada pendataan Fasum dan Fasos. Rencananya di Ngawen ada satu rest area di Desa Manjungan [rest area lainnya di Klaten di Demak Ijo, Karangnongko]. Di Ngawen juga ada exit tol, yakni di Desa Ngawen [exit tol lain di Klaten berada di Borangan, Manisrenggo dan Kapungan, Polanharjo],” katanya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Klaten, Jaka Sawaldi, mengatakanpendataan Fasum dan Fasos mendesak dilakukan guna mencegah terjadinya persoalan yang dapat menghambat pembangunan jalan tol. Hal itu seperti status tanah dan bangunan.
“Dengan pendataan itu dapat mempersiapkan lahan/bangunan baruterhadap Fasum dan Fasos terdampak sejak jauh-jauh hari. Sehingga pelayanan terhadap masyarakat tidak terganggu,” katanya.
Sementara itu, sosialisasi terkait pembebasan lahan warga terdampak jalan tol Solo-Jogja di dua kecamatan di Boyolali dimulai akhir Januari-awal Februari. Selanjutnya proses pengadaan tanah ditarget rampung pada akhir 2020 dan penyelesaian konstruksi selesai pada akhir 2021.
Saat ini Pemkab Boyolali sudah mengumpulkan seluruh jajaran Pemerintah Kecamatan Banyudono dan Kecamatan Sawit beserta seluruh kepala desa yang desa mereka terdampak. Sejumlah sembilan desa di dua kecamatan tersebut diketahui akan terdampak pembangunan tol Solo-Jogja. Desa itu meliputi Desa Banyudono, Desa Batan, Desa Kuwiran, Desa Sambon, dan Desa Jembungan di Kecamatan Banyudono, serta Desa Guwokajen, Desa Bendosari, Desa Jatirejo, dan Desa Kateguhan di Kecamatan Sawit. Pembangunan jalan tol juga akan mengenai sejumlah fasilitas umum seperti kantor desa dan sekolah.
Asisten II Sekda Boyolali, Widodo Muniru Ahmadi, mengatakan bagi warga terdampak jalan tol akan diadakan konsultasi publik sekitar akhir Januari hingga awal Februari. Konsultasi tersebut dihadiri bersama pemerintah desa, perwakilan Pemkab Boyolali, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tol Solo-Jogja. Pemerintah desa juga diminta menginventaris fasilitas umum terdampak termasuk saluran air, jalan kabupaten, jalan desa, gardu, gapura, dan sebagainya.
Kepala Bagian (Kabag) Peme-rintahan Umum Sekretariat Daerah (Setda) Karanganyar, Ali Ghufron, menuturkan luasan lahan di Kabupaten Karanganyar terdampak pembangunan proyek nasional jalan tol Solo-Jogja belum final. Ali memprediksi 14 bidang dengan luas sekitar 5 ha. Sebelumnya, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (DPUPR) Karanganyar menuturkan jumlah bidang terdampak di Karanganyar 18 bidang dengan luasan sekitar 7 ha. (Sri Sumi Handayani/M. Aris Munandar/JIBI)