KRISIS SDM AUDITOR HALAL Lembaga Sertifikasi Halal Bertatih-tatih

Pascapenetapan Surat Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 982/2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) mendapat tantangan besar dalam memberikan layanan sertifikasi halal di Tanah Air.

Puput Ady Sukarno & Sri Mas Sari
redaksi@jibinews.co

Pasalnya, pada beleid KMA yang ditetapkan Menteri Agama Fachrul Razi Batubara pada November 2019 itu, salah satu isinya adalah menetapkan LPPOM-MUI untuk bertanggung jawab dalam hal pengkajian ilmiah terhadap hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk, terkait pelayanan sertifikasi halal.
Mungkin, tanggung jawab tersebut bukanlah hal yang baru bagi LPPOM-MUI. Pasalnya, sebelum berlakunya Undang-Undang No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), LPPOM-MUI diketahui sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang berwenang mengurusi sertifikasi halal bagi pelaku usaha secara sukarela.
Namun, seiring dengan berlakunya UU JPH tersebut, mengingat sertifikasi halal tidak lagi sukarela, tetapi berubah menjadi wajib, bisa dipastikan bakal banyak timbul antrean pengusaha mengurus sertifikasi halal tersebut di LPPOM-MUI.
Terlebih, saat ini diketahui bahwa keberadaan auditor halal yang dimiliki LPPOM MUI, jumlahnya masih sangat jauh dari kebutuhan ideal. Jumlah auditor halal yang ada saat ini baru sekitar 1.800 orang, sedangkan kebutuhan idealnya mencapai sekitar 25.000 auditor halal.
Apalagi, pascapemberlakuan wajib sertifikasi halal, jumlah pengguna atau pelaku industri yang mengajukan sertifikasi halal telah meroket 300% dibandingkan dengan jumlah sebelumnya.
Kekhawatiran adanya delay tersebut sempat diakui oleh Ketua Umum Gapmmi Adhi S. Lukman, meskipun secara umum dirinya melihat kinerja LPPOM MUI hingga saat ini masih bisa diterima.
Menurutnya, berdasarkan laporan, LPPOM MUI saat ini memerlukan surat registrasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebelum melakukan pemeriksaan halal.
“Ini yang kadang terhambat karena penumpukan. Namun, antisipasinya sudah koordinasi dengan BPJPH untuk lebih mempercepat infrastruktur registrasinya, termasuk sumber daya manusia (SDM)-nya. Ke depan pasti semakin banyak yang minta sertifikat halal,” terangnya.
Raihani Keumala, Sekretaris Indonesia Halal Watch (IHW), mengatakan pihaknya terakhir kali memperoleh aduan dari satu kelompok UKM yaitu Aisyah.
Kelompok UKM Aisyah yang bernaung dalam ICMI, gagal menyodorkan permohonan sertifikasi halal ke BPJPH setelah mandatory sertifikasi halal pada 17 Oktober 2019 diberlakukan.
IHW pun mengaku sudah menyampaikan persoalan tersebut secara khusus kepada pemerintah baik secara langsung maupun melalui media untuk menghindari terjadinya stagnasi sertifikasi halal yang dapat merugikan masyarakat dan dunia usaha.
“Sebagai bentuk dari respons aduan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan keputusan yang sangat tepat (diskresi) dengan mengembalikan sementara pelaksanaan sertifikasi halal kepada LPPOM-MUI sambil menunggu BPJPH siap,” terangnya, Senin (27/1).
Sejauh ini, tambahnya, setelah LPPOM-MUI diberikan kewenangannya kembali, pihaknya mengaku belum mendapatkan aduan dari masyarakat.
Menurut Raihani, untuk saat ini kinerja LPPOM-MUI masih dapat mengatasi lonjakan permohonan sertifikasi halal, dengan asumsi bahwa saat ini terdapat sekitar 300 produk yang dimohonkan sertifikasi halal, dibanding dengan sebelum masa kewajiban sertifikasi halal yang hanya mencapai 100 produk.
Meski begitu, lanjutnya, selain kesiapan jumlah auditor halal yang harus terus ditambah, juga harus didukung dengan kesiapan teknologi untuk menunjang pemeriksaan sertifikasi produk halal, sehingga tidak terjadi kendala adanya penundaan.
Telah Dipikirkan
Wakil Direktur LPPOM-MUI Sumunar Jati menyatakan langkah untuk menangkap potensi lonjakan permintaan pendaftaran sertifikasi halal telah dipikirkan sejak lima tahun silam.
LPPOM-MUI kala ditanyakan kesiapannya 5 tahun silam, institusi ini bahkan mengaku telah siap. Namun, untuk memenuhi mandatory itu, diakuinya membutuhkan auditor yang tidak sedikit.
“Dalam hitungan kami bahkan sampai 25.000 auditor. Nah, saat ini ketika jumlah auditornya 1.800 orang, tentu kami mempersiapkannya dengan percepatan penambahan auditor,” ujarnya, Senin (6/1).
Selain itu, LPPOM MUI juga melakukan penyesuaian entitas antara LPPOM-MUI pusat dan LPPOM Provinsi. “Jadi antara auditor di pusat dan provinsi yang sudah ada ini kami gerakkan semuanya menjadi auditor nasional dengan kemampuan kompetensinya saat ini, terutama untuk makanan-minuman, kami siap,” ujarnya.
Di samping itu, saat ini pihaknya juga terus menerima adanya pendaftaran volunteer auditor dari setiap universitas maupun masyarakat untuk dapat menjadi auditor halal di LPPOM-MUI.
“Memang, langkah ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kesiapan kami tidak hanya SDM, tetapi juga sistem, maupun SOP,” ujarnya.
Plt. Kepala Bidang Humas dan Kelembagaan Ivon Widiahtuti menambahkan LPPOM-MUI juga telah memanfaatkan teknologi guna mendorong percepatan dan efisiensi.
“Dengan adanya layanan online, semakin memudahkan user di daerah sekalipun. Semula dari hanya tampilan laptop, sekarang juga ramah dengan tampilan ponsel,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga terus memperkuat database dengan berkolaborasi dengan lembaga lain. “Dengan demikian, kami pun bisa mendapatkan database produk-produk sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh lembaga lain,” ujarnya.
Di samping itu, pihaknya juga akan terus mendorong sosialisasi melalui media sosial dan terus meningkatkan kemampuan laboratorium yang dimiliki LPPOM-MUI saat ini.
Tetap Siap
Ikhsan Abdullah, Direktur Eksekutif IHW mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya sangat mengapresiasi kesiapan LPPOM MUI untuk menyelenggarakan sertifikasi halal.
“LPPOM-MUI menyatakan kesiapannya dengan segala perangkat pendukung yakni auditor halal, laboratorium dan instrumen pendukung lainnya,” terangnya.
Meskipun begitu, IHW mengharapkan agar LPPOM-MUI dapat melakukan perekrutan auditor secara bertahap hingga memenuhi standar kebutuhan sesuai dengan perkembangan industri.
Namun apabila belum, sudah waktunya pemerintah harus turun untuk membantu proses penyelenggaraan sistem jaminan halal agar tidak terjadi delay. Apalagi ditambah dengan bakal banyaknya UKM yang juga mengajukan sertifikasi halal.
Pasalnya, bila mengacu kepada data Kementerian Koperasi dan UKM, pebisnis UKM berjumlah kurang lebih 54 juta pelaku usaha. Dari 54 juta terdapat 1,6 juta produk UKM yang belum mendapatkan sertifikat halal.
“Ini menjadi kewajiban pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada UMKM. Jadi semasa persiapan BPJPH menjadi badan sertifikasi halal maka fungsi-fungsi tersebut dapat dijalankan dengan baik,” ujarnya.
Ikhsan yang juga Asisten Staf Khusus Wakil Presiden Ma’ruf Amin tersebut menambahkan bahwa sebagai bentuk antisipasi dan menjamin agar proses penyelenggaraan sertifikasi halal tidak delay, maka perlu dilakukan sejumlah mitigasi.
“Ini agar proses sertifikasi disederhanakan, Kemudian, agar dapat dipastikan proses dan penerbitan sertifikasi halal dalam frame waktu yang tidak terlalu lama. Artinya dapat dipastikan dari sisi kepastian waktu,” ujarnya.
Kemudian, lanjut dia, sosialisasi dan pendampingan perlu dilakukan guna memenuhi persyaratan untuk melakukan permohonan sertifikasi halal. “Ini harus dilakukan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama melalui BPJPH,” ujarnya.
Selain itu, lanjutnya, dari segi biaya juga harus dipastikan adanya subsidi dari negara untuk membiayai sertifikasi halal bagi UKM.
“Intinya, LPPOM-MUI harus siap. Jangan sampai menjadi blunder. Ini menjadi serius karena bagaimana kita mau bicara soal industri halal, apalagi mau bersaing dengan Malaysia dan lainnya, kalau instrumen di kita saja tidak siap,” ujarnya.(JIBI/Bisnis Indonesia)