PUTUSAN Mahkamah konstitusi Kabar ”Bahagia” Jelang Pilkada

Samdysara Saragih
redaksi@jibinews.co

Pada 20 Januari 2020, Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis bekas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda Rp100 juta. Akan tetapi, putusan itu mengundang kritik bahkan berujung banding jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pangkal soalnya, majelis hakim tidak menjatuhkan hukuman pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik yang lazim diberikan buat terpidana korupsi. Pengadilan Tipikor berdalih seorang terpidana dengan ancaman pidana minimal 5 tahun penjara, termasuk korupsi, sudah dilarang mencalonkan diri sebagai kepala daerah oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebelum 5 tahun bebas dari bui.
Yang dimaksud oleh Pengadilan Tipikor adalah Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 terkait pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) yang berisi persyaratan calon kepala daerah.
Putusan MK itu masih fresh karena baru berlaku per 11 Desember 2019 ketika dibacakan dalam sidang pleno terbuka. Bila aturan lawas membolehkan bekas narapidana korupsi maju pilkada dengan modal publikasi kepada publik pernah sebagai terpidana, vonis MK terbaru itu mewajibkan mereka menunggu 5 tahun seusai menghirup udara bebas.
Sebelum adanya putusan MK, bekas terpidana korupsi memang tidak serta-merta ikut dalam kontestasi politik. Namun, larangan itu berupa pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan dalam vonis pengadilan.
Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 adalah terkait pengujian materi UU Pilkada alias untuk pencalonan kepala daerah. Padahal, kontestasi politik juga mencakup pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD.
Untuk pencalonan presiden dan wakil presiden, larangan tidak boleh terpidana sudah dinyatakan secara implisit dalam UU sebagai turunan aturan dalam konstitusi. Setelah presiden dan kepala daerah, praktis tinggal kursi legislatif saja yang bisa diduduki oleh bekas koruptor tanpa larangan atau jeda pencalonan.
Korupsi
Tentu saja, putusan MK itu menjadi kabar “bahagia” bagi para pegiat korupsi. Namun, tidak bagi calon kepala daerah yang tengah ancang-ancang ikut dalam Pilkada serentak 2020 yang pernah terjerak kasus korupsi.
Mengadang koruptor masuk parlemen sudah diupayakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelang Pileg 2019. Ketika itu, KPU membentuk PKPU No. 20/2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif yang salah satu muatannya berisi larangan bekas terpidana korupsi mendaftar sebagai caleg.
Namun, Mahkamah Agung (MA) membatalkan norma tersebut sehingga bekas koruptor menjadi bebas berkontestasi. Sebagian di antara mereka malahan berhasil terpilih sebagai legislator.
Setelah PKPU tak berhasil, segelintir masyarakat mencoba jalur judicial review. Dua perkara sempat mampir ke MK pada 2018 untuk meminta norma larangan bekas koruptor menjadi caleg.
Permohonan pertama diajukan oleh Muhammad Hafidz, Abda Khair Mufti, dan Sutiah. Satu gugatan lagi dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) pimpinan Muchtar Pakpahan.
Sayangnya, usaha dua pemohon tidak berhasil ketika diputus pada sidang Desember 2018. MK berkukuh bekas terpidana cukup menyatakan dirinya pernah sebagai terpidana untuk mendapatkan tiket pencalonan.
Ternyata, setahun kemudian MK berubah pendirian saat memutus permohonan uji materi UU Pilkada. Syarat publikasi pernah terpidana yang sebelumnya berlaku dalam pilkada dinilai tidak efektif menghasilkan kepala daerah berintegritas.
MK mendasarkan pada fakta empiris kasus Bupati Kudus M. Tamzil yang ditangkap KPK pada Juli 2019. Tamzil baru bebas dari tahanan dalam kasus korupsi APBD Kudus pada 2015, tetapi bisa mengikuti Pemilihan Bupati Kudus 2018 dan terpilih untuk kemudian masuk penjara lagi.
Dengan putusan MK teranyar, praktis pemilihan anggota legislatif saja yang belum melarang bekas terpidana korupsi. Lalu, apakah larangan tersebut masih relevan diberlakukan?
Muhammad Hafidz, pemohon yang gugatannya tidak dikabulkan MK, menilai upaya uji materi untuk melarang bekas koruptor nyaleg masih memiliki peluang menang. Berkaca dari Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019, dia melihat lembaga penafsir UUD 1945 itu memakai pertimbangan dua fakta empiris.
Pertama, keterbukaan informasi atas status koruptor terbukti sekadar formalitas. Kedua, kepala daerah ternyata terkena kasus korupsi lebih dari satu kali.
Supaya memiliki peluang kabul, dua fakta empiris itu harus ditemukan pula untuk legislator. Perlu ada ‘M. Tamzil’ versi anggota DPR atau DPRD yang membuat MK berubah pikiran jikalau uji materi diajukan.
Selain lewat jalur judicial review, Hafidz menilai proses legislasi pun masih bisa diusahakan. Lagi pula, pemilu anggota legislatif terdekat baru dilakukan pada 2024.
“Apalagi ada rencana omnibus law UU Pemilu,” ujarnya kepada Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI), Kamis (30/1).
RUU Perubahan UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) memang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Namun, Anggota Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo pesimistis larangan caleg bekas koruptor bisa dimasukkan dalam revisi UU Pemilu.
Alasan politikus Partai Golkar ini tak lain adalah putusan MK sendiri yang membolehkan bekas koruptor maju pileg. Syaratnya cuma mereka harus terbuka kepada publik pernah terpidana.
“Kalau sudah ditolak MK, ya enggak bisa karena melanggar konstitusi,” katanya kepada JIBI, Kamis.
Secara kasat mata, fakta empiris tak terbantahkan bahwa korupsi masih terus menggejala. Tak hanya mencuri duit negara, bentuk korupsinya bahkan berupa suap untuk mengejar jabatan publik yang dipilih.
Kasus Harun Masiku, calon anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), adalah contoh konkret bila kelak terbukti di pengadilan. Partai politik yang seharusnya berperan sebagai penyeleksi pejabat-pejabat publik belum menjalankan fungsinya.
Diperdebatkan
Di mata mantan Komisioner KPK Saut Situmorang, putusan atas kasus Romahurmuziy memang masih bisa diperdebatkan. Setiap kasus tindak pidana korupsi, menurut dia, memiliki keunikan tersendiri.
Namun, status bekas terpidana seharusnya menjadi pertimbangan partai politik ketika mencalonkan kadernya dalam kontestasi. Bagi Situmorang, prinsip egalitarian—sebagai lawan kata feodalisme— dalam sebuah partai politik bisa diukur dari sikapnya kepada bekas koruptor.
“Apakah mencalonkan kembali eks [terpidana korupsi] itu egaliter atau tidak? Kalau menurut saya tidak egaliter,” katanya kepada JIBI secara terpisah.
Situmorang mengatakan KPK telah memperkenalkan konsep Sistem Integritas Partai Politik (SIPP). Banyak hal dibahas seperti kaderisasi, rekrutmen, dan kode etik yang merupakan bentuk pencegahan tindak pidana korupsi.
Namun, menurut mantan pejabat Badan Intelijen Negara ini, penindakan dan sanksi harus seiring sejalan dengan pencegahan. Hanya dengan cara itu rel anti-korupsi untuk membangun negara bisa berkelanjutan.
Pilkada 2020 adalah pertarungan politik terdekat untuk menyaring koruptor agar tidak masuk dalam medan kontestasi. Sesuai regulasi, kontestasi politik berikutnya baru diadakan kembali pada 2024 baik untuk memilih presiden, legislator, dan kepala daerah.
Dengan putusannya pada akhir Desember 2019, MK telah menyiapkan penghalang buat koruptor. Penyelenggara pemilu pun sudah siap untuk memastikan tidak ada nama koruptor—yang masa bebasnya di bawah 5 tahun—bisa masuk surat suara.
Di Sumatra Barat (Sumbar), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyatakan kesiapan untuk mengawasi tahapan pencalonan. Ketua Bawaslu Sumbar Surya Efitrimen mengingatkan seluruh pihak, termasuk partai politik dan KPU, memahami aturan main pilkada.
“Termasuk larangan atau sanksi terhadap pelanggarannya,” katanya.
Pada Pilkada 2020, Sumbar akan mengadakan pemilihan gubernur bersama dengan 269 daerah lainnya di seluruh Indonesia. (JIBI/Bisnis Indonesia)