ANTISIPASI WABAH CORONA Warga Tiongkok Tak Bebas Visa

JIBI/Solopos/Antara
SENAM BERSAMA: Sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari Wuhan, Hubei, China melakukan senam bersama prajurit TNI di Hanggar Pangkalan Udara TNI AU Raden Sadjad, Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (6/2)..

JAKARTA–Tak ada lagi kemu­dahan untuk warga Tiongkok terkait dengan kunjungan ke Indonesia. Pemerintah Indonesia menghentikan kebijakan bebas visa kunjungan, visa, dan pemberian izin tinggal keadaan terpaksa bagi warga negara Tiongkok.
”Berdasarkan pengumuman WHO bahwa virus corona itu sudah menjadi wabah internasional, maka Indonesia melakukan pembatasan terutama adalah pergerakan warga negara Tiongkok maupun warga negara lain yang pernah singgah, pernah berkunjung [ke Tiongkok] dalam kurun waktu 14 hari sebelum dia masuk ke Indonesia,” ujar Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen Imigrasi, Arvin Gumilang, sebagaimana dikutip dari Antara, Kamis (6/2).
Menurut Arvin, penghentian ditandai dengan penandatanganan Peraturan Menteri (Permen) Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2020 oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, Rabu (5/2). Pada Permen itu diatur ketentuan penghentian sementara pemberian bebas visa kunjungan dan visa diberikan kepada warga negara Tiongkok dan orang asing dari negara Tiongkok yang pernah tinggal dan/atau mengunjungi wilayah Tiongkok dalam kurun 14 hari sebelum masuk wilayah Indonesia.
Bersambung ke Hal. 6 Kol. 1
”Jadi misalnya dia hari ini masuk, kita lihat rekam jejaknya, dalam 14 hari ke belakang pernah ke Tiongkok apa tidak? Atau kalau misalnya dia langsung berangkat dari Tiongkok, sudah otomatis ditolak. Kalau misalnya dia masuk dari tempat lain tetapi dalam kurun waktu 14 hari sebelumnya dia sudah pernah ke Tiongkok, itu juga akan ditolak,” ujar Arvin.
Adapun pemberian kurun 14 hari disesuaikan dengan ketentuan rentang masa inkubasi terkait virus corona. Dalam Permen tersebut juga diatur mengenai ketentuan izin tinggal keadaan terpaksa. Izin tersebut dapat diberikan kepada warga negara Tiongkok yang telah memenuhi sejumlah ketentuan.
Pertama, adanya wabah virus corona yang ditetapkan oleh WHO sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Kedua, tidak adanya alat angkut yang membawa keluar dari wilayah Indonesia.
Warga negara Tiongkok yang ingin mengajukan izin tinggal keadaan terpaksa dapat melalui permohonan kepada kepala kantor Imigrasi atau pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal warga negara asing (WNA) tersebut. Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini berlaku pada 5-29 Februari 2020 dan akan dievaluasi kembali.
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk bersedia mengevakuasi WNI dari sejumlah provinsi di Tiongkok selain Hubei untuk kembali ke Tanah Air. Hanya Garuda tidak dapat melakukan penerbangan ke Hubei karena Garuda Indonesia belum memiliki rute tersebut.
”Kalau pemerintah minta ke Garuda untuk evakuasi WNI dari kota lain di Tiongkok, Garuda siap,” ujar Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, ditemui seusai rapat kerja (raker) Kementerian Perhubungan serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan DPR di Jakarta, Rabu (5/2).
Ia menambahkan pihaknya juga siap melakukan pemulangan 238 WNI yang saat ini sedang direhabilitasi di Natuna. Garuda akan mengikuti instruksi dari regulator. Kendati demikian, Irfan mengaku pihaknya belum mendapatkan arahan dari pemerintah terkait pemulangan WNI ke daerah.
Ia menambahkan salah satu yang menjadi kendala nantinya adalah landasan pacu di Natuna yang tidak bisa didarati pesawat berbadan lebar milik Garuda. (Antara/Detik)