Diplomasi Pelik di Tengah Perubahan Iklim

Indonesia dan negara berkembang lainnya siap bekerja sama dengan negara maju dalam mereduksi emisi karbon mulai 2020, sejalan dengan Kesepakatan Paris. Sayangnya, sinergitas ini masih terkendala lantaran belum jelasnya standardisasi kemitraan dan pendanaan.
Akbar Evandio
redaksi@jibinews.co

Perubahan iklim telah menjadi perhatian dunia dan menjadi bahan diplomasi global melalui konferensi tingkat tinggi perubahan iklim atau Conference of the Parties (COP) yang digelar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Dalam perjalanannya, konferensi yang membahas perubahan iklim ini tak selalu mulus. Salah satunya, konferensi perubahan iklim ke-25 yang digelar di Madrid, Spanyol, pada Desember 2019.
Konferensi yang disebut COP25 ini masih menyisakan isu krusial terkait dengan standar kerja sama negara maju dan negara berkembang dalam hal penurunan emisi dan juga dalam hal pendanaan.
Wakil Menteri Lingkungan Hi­dup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong menyebutkan bahwa dalam konferensi terakhir tersebut sejumlah isu penting tertunda akibat belum adanya keputusan mengenai kerja sama internasional.
Kerja sama itu tertuang dalam pasal 6 Kesepakatan Paris (Paris Agreement) yang menyangkut isu teknis metodologis di bawah kerangka kerja transparansi atau enhanced transparency framework, isu kehilangan dan kerusakan lingkungan serta isu pendanaan.
“Beberapa negara belum sepakat pada sejumlah hal. Salah satunya pasal 6 Kesepakatan Paris yang membahas standardisasi kerja sama negara maju dan negara berkembang soal lingkungan,” ujarnya.
Dia menjelaskan bahwa Indonesia memiliki kepentingan pada pengaturan pasal 6 tersebut.
Dalam pasal 6 yang merupakan bagian dari Kesepakatan Paris tersebut berfungsi untuk menghubungkan antara negara dan pemerintah sebagai pengambil kebijakan.
Selain itu, pasal tersebut juga menjadi penentu target pengurangan emisi dengan pihak swasta dan masyarakat yang berhasil menekan emisi.
Menurut Alue, ke depan Indonesia akan tetap fokus menjalankan komitmen penurunan emisi dalam skema Nationally Determined Contribution (NDC) untuk menurunkan emisi sebesar 29%.
Dia mengatakan, capaian NDC sebesar 29% merupakan janji yang dinyatakan Indonesia dalam Kesepakatan Paris.
“Prinsipnya kita jalankan ini dulu baru kemudian kita naikkan ambisi [komitmen penurunan emisi] sambil ditinjau ulang. Kalau memang tidak cukup, nanti dinaikkan lagi.”
Setidaknya, ungkap Alue, terdapat tiga hal yang berhasil diperjuangkan para delegasi Indonesia di COP25.
Pertama, soal kelautan. Kedua, Indonesia berhasil menjadi anggota Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC). Ketiga, pengembangan energi baru terbarukan (EBT).
Menurutnya, energi baru dan terbarukan menjadi target utama dalam rangka merealisasikan penurunan emisi sebesar 29% sesuai NDC.
“Secara umum konvensi COP25 ada keberhasilannya. Mulai dari kelautan sebagai salah satu hal yang diadopsi dalam keputusan bersama Fiji, dan juga Cile. [Ke depan] harus ada update soal NDC yang harus disubmisi pada Maret nanti. Ocean sudah mulai dimasukan dalam NDC kita,” jelasnya.
Pendanaan Perubahan Iklim
Selain itu, proses internalisasi keputusan COP25, terutama terhadap rule book Paris Agreement yang akan menjadi tugas yang perlu dikawal untuk menurunkan emisi.
Staf Ahli Bidang Perdagangan Internasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Laksmi Dhewanthi mengatakan bahwa negara berkembang menekankan perlunya kejelasan tentang pencapaian dari long term finance (LTF) dari pendanaan perubahan iklim.
Long term finance merupakan kesepakatan dari negara khususnya negara maju untuk memobilisasi pendanaan yang sifatnya baru dan tambahan dengan target kolektif sebesar US$100 miliar per tahun hingga 2020.
Adapun negara berkembang berpendapat bahwa LTF harus dilanjutkan melampaui 2020 di bawah konvensi.
Negara-negara tersebut merasa keberatan dengan pembiayaan itu. Apalagi, makin besar karbon yang dihasilkan, makin besar pula dana yang harus dikucurkan.
Bentuk nyatanya, beberapa negara penghasil karbon seperti Amerika Serikat dan Brasil harus membayar uang perawatan lingkungan pada negara berkembang seperti Indonesia.
Nantinya, ungkap Laksmi, dana perawatan lingkungan digunakan Indonesia, yang menjadi salah satu paru-paru dunia, untuk membenahi hutan. Pada akhirnya, seluruh negara sama-sama bertanggung jawab menjaga lingkungan.
“Sayangnya pembahasan tidak berjalan mulus. Negara-negara tersebut merasa keberatan dengan pembiayaan itu. Apalagi, makin besar karbon yang dihasilkan, makin besar pula dana yang harus dikucurkan,” jelasnya.
Namun, sampai dengan konferensi COP25 ini ditutup, pembahasan pasal 6 diputuskan untuk dilanjutkan pada COP26 di Glasgow, Inggris yang akan digelar pada 9—20 November 2020. Padahal, pelaksanaan Kesepakatan Paris ditargetkan berlangsung mulai Rabu 1 Januari 2020. (JIBI/Bisnis Indonesia)