Memacu EBT Sebagai Solusi

Pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) merupakan pilihan mutlak untuk melepas ketergantungan terhadap energi fosil yang terbatas. Pilihan itu menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan energi hijau yang kian meningkat setiap tahunnya.
Pemerintah tengah terus mengebut target bauran pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) dan mengakselerasi program diversifikasi energi dengan memaksimalkan berbagai sumber daya yang dimiliki Tanah Air.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperoyeksikan hingga lima tahun mendatang investasi yang diperlukan untuk peningkatan pembangkit EBT mencapai US$36,96 miliar (Rp506,2 triliun).
Sejumlah pihak menilai investasi di sektor energi baru dan terbarukan belum cukup menarik bagi investor. Tantangan memenuhi kebutuhan investasi di sektor ini terutama berkaitan dengan regulasi.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM FX Sutijastoto mengakui bahwa regulasi menjadi faktor penting dalam mendorong terpenuhinya investasi di sektor EBT. Pemerintah kini tengah mengupayakan perbaikan di sisi regulasi. “Kami sedang memperbaiki regulasi agar investasi untuk EBT kondusif, termasuk harga dan tata kelola bisnis EBT,” katanya.
Regulasi itu antara lain Peraturan Menteri ESDM Nomor 10/2018 terkait Pokok-Pokok dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, dan Permen ESDM 50/2017 terkait Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Dalam pembahasannya, Kementerian ESDM juga melibatkan para stakeholder.
Banyak Tantangan
Sutijastoto menjelaskan, investasi pembangkit EBT disesuaikan berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019-2025. Selain itu, angka investasinya secara tidak langsung memberi dampak pada peningkatan kapasitas bauran pembangkit EBT di Indonesia menjadi 24.074 Mega Watt (MW) pada 2025, dari 10.335 MW pada 2019.
“Kami tetap berpedoman pada 23% pada 2025 yang dielaborasi menjadi target tahunan. Kami manfaatkan target RUPTL PLN yang kalau ada gap dengan target Kementerian ESDM akan kami isi dengan program percepatan dalam bentuk PLTS dan PLTB, serta PLTA/PLTMH,” jelasnya.
Pem­benahan dari sisi regulasi diharapkan dapat menggenjot inves­tasi sehingga realisasi pengem­bangan dapat mencapai target pada 2025 mendatang.
Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Agus Haryono mengatakan, pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dalam negeri masih menghadapi banyak tantangan.
Menurutnya, hal yang paling krusial terkait pengembangan EBT adalah sinergisitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang harus terus dintensifkan. Pasalnya, potensi sumber daya energi lebih banyak berada di wilayah yang regulasinya harus disesuaikan agar efektif dan efisien. Hal itu, dalam rangka mendorong tercapainya target bauran EBT yang tertera dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).
Bahkan, Agus juga menyarankan agar pemerintah membuat Rencana Umum Energi Daerah (RUED) sebagai peta jalan bagi pemerintah di tingkat bawah yang didasarkan pada RUEN. “Mereka [pemerintah daerah] ini tidak punya rencana umum energi daerah masing-masing, tidak diperinci pengembangannya sehingga progres nasional berjalan agak lambat,” ungkapnya.
Selain dari sinergi antara pusat dan daerah, Agus menyebut bahwa beberapa sumber untuk EBT memiliki biaya fasilitas yang cukup besar. Hal itu harus menjadi perhatian pemerintah dengan memberikan subsidi bagi pelaku usaha yang bergerak di bidang terkait.
Dia mencontohkan, pembangkit listrik tenaga surya yang harus menjadi target kebijakan finansial karena pembuatannya memakan biaya yang terlampau mahal, tetapi juga terbukti bisa menjadi alternatif sumber energi yang memadai.
Selain dari pola subsidi terhadap berbagai proses pengembangan EBT di dalam negeri, pemerintah diharapkan bisa membuat kebijakan yang ramah investor. Hal itu menjadi stimulus demi tercapainya target EBT nasional. “Hal-hal ini perlu dilakukan untuk membangun pasar di Indonesia. Kalau harga sumber-sumber energi baru ini mahal, pasarnya juga akan kecil. Harus terjangkau,” tegasnya. (JIBI/Bisnis Indonesia/reni lestari/syaiful millah)