Menjaga Komitmen Paris

Kebijakan pemerataan pembangunan dan ekonomi perlu mengintensifkan sejumlah upaya yang berkaitan dengan isu lingkungan sesuai dengan komitmen Indonesia dalam Kesepakatan Paris.

syaiful millah & reni lestari
redaksi@jibinews.co

Pemerintah Indonesia me­nunjukkan sejumlah upaya terkait dengan komitmen perubahan iklim dan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK). Akan tetapi sejumlah kalangan menilai implementasi komitmen tersebut di lapangan masih perlu dioptimalkan.
Koordinator Sains dan Penelitian World Resources Institute (WRI) Indonesia Dean Yulindra Affandi, mengatakan optimalisasi komitmen pemerintah terkait dengan isu lingkungan dapat dilakukan dengan menyeimbangkan pembangunan yang berkelanjutan dengan pembangunan rendah karbon (low carbon development Indonesia/LCDI) dan pertumbuhan ekonomi.
“Hal ini dapat berjalan beriringan sehingga tidak mengorbankan satu sama lain,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Dean, ada juga inisiatif satu peta (one map policy) yang meskipun tidak secara langsung berpengaruh terhadap isu perubahan iklim dan gas rumah kaca, tetapi tetap memberikan kontribusi terhadap isu lingkungan hidup.
Kebijakan satu peta ini diarahkan pada pertimbangan pemberian izin pembangunan yang lebih ramah lingkungan. Upaya lainnya yang juga telah dilakukan pemerintah adalah melalui moratorium hutan yang dinilai Dean berperan penting dalam menjaga hutan primer, sehingga berpengaruh terhadap mereduksi emisi gas rumah kaca dari dalam negeri.
“Sebenarnya inisiatif [terkait dengan isu lingkungan hidup] ini sudah ada, awareness-nya dari pemerintah sudah tumbuh. Akan tetapi implementasinya masih perlu dipantau supaya terarah dan sesuai dengan yang diharapkan,” katanya.
Menurutnya, pekerjaan terbesar yang perlu diperhatikan pemerintah saat ini adalah dalam hal koordinasi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah yang seringkali terputus. Alhasil, berbagai kebijakan positif yang telah disusun di tingkat pusat kerap tidak terlaksana hingga ke tingkat daerah atau bahkan di tingkat kota ataupun kabupaten.
Selain garis vertikal, garis kerja sama horizontal antarlembaga dan kementerian di pemerintahan juga harus saling bersinergi.
Dean mengingatkan komitmen terhadap isu lingkungan melibatkan banyak kementerian, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Keuangan, Badan Perencana Pembangunan Nasional, dan lain-lain.
Di luar itu, Dean menyatakan ke depan keterlibatan semua pihak dalam menyikapi isu-isu lingkungan baik dari pemerintah, pihak swasta, masyarakat, komunitas, hingga para peneliti sangat dibutuhkan.
“Krisis iklim ini menjadi ancaman terbesar yang dihadapi manusia saat ini. Semuanya perlu bersinergi untuk bisa memenuhi target nasional pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen pada 2030,” ujarnya.
Sementara itu, organisasi lingkungan Greenpeace me­mandang pe­merintah Indonesia sebagai salah satu negara yang menandatangani Kesepakatan Paris, selama periode pertama pe­merintahan Presiden Joko Widodo, belum memprioritaskan isu lingkungan dalam pembangunan ekonomi.
Lebih Serius
Kepala Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara Tata Mutasya menegaskan, pembangunan yang tidak memprioritaskan isu lingkungan dan daya dukungnya akan menggagalkan keberhasikan pembangunan itu sendiri.
Dia mencontohkan, secara jangka pendek dampak dari pembangunan itu akan menimbulkan beragam bencana alam dan krisis iklim dalam jangka menengah serta jangka panjang.
Menurutnya, komitmen Indo­nesia dalam berupaya mengurangi emisi dalam bentuk kontribusi nasional masih rendah yaitu sebesar 29% dan sebesar 41% dengan dukungan internasional.
“Ini sangat tidak memadai dan menurut Climate Action Tracker [CAT] angka ini masih pada level yang akan meningkatkan suhu dunia di atas tiga derajat celcius, masih jauh daripada Kesepakatan Paris [yang menyatakan] peningkatan suhu global harus dijaga tidak lebih 1,5 derajat celcius,” katanya.
Selain itu, imbuhnya, sektor energi saat ini merupakan peng­hasil emisi nomor dua terbesar. Menurutnya, masih ada kebijakan pemerintah di sektor energi yang masih berlawanan dengan usaha mengurangi emisi. Saat ini, Pembangkit Listrik Tenaga Uap batu bara yang emisinya sangat mencemari lingkungan masih menjadi sumber listrik terbesar di Indonesia.
Hal ini membuat Indonesia tertinggal dibandingkan dengan sejumlah negara di Asia Tenggara dalam pemanfaatan sumber energi hijau. Padahal Indonesia memiliki sumber energi terbarukan yang melimpah”Tanpa itu, Indonesia akan terus menghadapi krisis iklim yang berdampak besar, dan mengganggu perekonomian.” (JIBI/Bisnis Indonesia)