Harmonisasi Perizinan dan Tata Ruang

Rencana pemerintah untuk melebur Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Izin Mendirikan Bangunan ke dalam kendali Rencana Detail Tata Ruang, dalam rangka penyederhanaan izin investasi, diharapkan tak mengesampingkan perhatian pada aspek lingkungan.

novita simamora & akbar evandio
redaksi@jibinews.co

Efektivitas wacana pemerintah yang akan menggunakan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota sebagai pengganti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) akan bergantung pada kesiapan daerah.
Hariadi Kartodihardjo Guru Besar Kehutanan IPB menilai pemberlakuan RDTR tersebut hanya akan efektif dan efisien bila kondisi pemerintah daerahnya siap.
Menurutnya, RDTR secara umum dibuat tidak benar-benar memasukkan kebutuhan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sementara itu pelaksanaan Amdal juga umumnya berjalan secara administratif saja. “Lihat kota Surabaya, keteguhan pemda mengikuti RDTR sangat baik, bahkan kini ruang terbuka hijau terus bertambah,” ungkapnya.
Hariadi mengatakan, konflik tata kelola hutan justru sering terjadi pada daerah-daerah dengan sumber daya alam yang melimpah. Pasalnya, faktor paling dominan dalam tata kelola di tingkat pemerintahan adalah sistem dan proses-proses serta instrumen yang menimbulkan masalah perizinan dalam pengelolaan lahan hutan.
Proses RDTR ke depan, lanjutnya, perlu mendapat perhatian dan perbaikan di beberapa titik untuk menghadapi berbagai persoalan dan meminimalisir munculnya pelanggaran tata ruang.
“Semestinya proses RDTR yang diperbaiki, bukan sekadar prosedural tetapi juga substansial. Lagi pula RDTR kalau dibuat saat ini, dan sebagian besar akan begitu, pasti menghadapi keterlanjuran pelanggaran tata ruang yang justru tidak diperkuat instrumen penegakkan hukum,” imbuhnya.
Lingkungan hidup menurutnya ibarat hukum besi, yang mahal kalau dimanipulasi dan masyarakat akan langsung merasakan dampaknya.
“Untuk itu, banjir, kekeringan, pencemaran dan lainnya harus menjadi key performance indicator bagi semua lembaga terkait dengan unit kerja independen yang mengukur kinerja itu, agar tidak terjadi konflik kepentingan,” jelasnya.
Dalam paparan kajiannya bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2017, Hariadi menemukan 32 titik moral hazard dari pemerintah, konsultan, pemrakarsa (pelaku usaha), serta masyarakat. Moral hazard tersebut ditemukan pada proses penyusunan dokumen, penilaian dokumen, penerbitan surat keputusan kelayakan lingkungan hidup, dan izin lingkungan, serta sistem terstandardisasi.
Praktik tersebut bermula dari celah moral hazard tersebut ditemukan yaitu berupa manipulasi peta, pemerasan, tawaran tambahan, pengurangan luas izin sebagai alat transaksional, biaya pengesahan dokumen Amdal dan Izin Lingkungan, perlambatan proses. Kemudian ada pula proses yang tidak melalui Badan Koordinasi Pasar Modal (BKPM) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), serta keberadaan konsultan sebagai arena transaksi yang telah ditunjuk pejabat tertentu.
Sementara itu, Edo Rakhman, Koordinator Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nasional berharap agar pemerintah menghentikan wacana tersebut. Sebab, menghapus Amdal hanya akan menimbulkan persepsi negatif terhadap Indonesia, karena dianggap tak memiliki kepedulian terhadap lingkungan.
“IMB dan Amdal adalah konteks yang tak terpisahkan dari lingkungan. Untuk mendapatkan Izin Lingkungan maka [investor] harus memenuhi dua persyaratan tersebut,” ungkapnya.
Edo menyarankan, sebelum memutuskan untuk mencabut IMB dan Amdal, pemerintah lebih baik meninjau ulang regulasi teknis penerbitan perizinan yang masih membutuhkan waktu 125 hari dan memperbaiki proses perizinan tersebut.
Adapun Amdal, menurutnya, memiliki dampak langsung terhadap masyarakat sekaligus menjadi pencegah kehancuran lingkungan hidup. Walhi, kata Edo, berharap pemerintah memfasilitasi investor dan para pakar untuk membuat Amdal. Di sisi lain, penghapusan IMB akan membuat tata ruang tidak berguna dan potensi penyalahgunaan bangunan tanpa pajak akan meningkat. “Sebab, IMB berfungsi sebagai alat kontrol pemerintah atas tata ruang serta sebagai acuan penentuan pajak dan retribusi daerah,” ujarnya.
Nilai Optimal
Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Abdul Kamarzuki mengatakan RDTR akan berisi informasi terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten atau kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi. “RDTR dapat menjadi jembatan yang mampu mempertemukan isu lingkungan hidup dan investasi agar sama-sama berjalan harmonis,” ujarnya.
Dia menyebutkan bahwa RDTR tidak bersifat menghapus IMB dan Amdal. “Kurang tepat bila IMB dan Amdal bahasanya dicabut, seolah tidak membutuhkan IMB dan Amdal. Ke depan muatan IMB akan kami integrasikan ke RDTR itu yang sebenarnya, sehingga kalau melakukan pembangungan cukup melihat RDTR yaitu norma dan standar yang dapat diikuti maka terjagalah semuanya,”ungkapnya.
Kendati demikian meskipun proses perizinan investasi disederhanakan, Abdul menegaskan bahwa pemerintah tidak mengorbankan kualitas penataan ruang dan keberlanjutan lingkungan.
“Untuk menghasilkan dokumen perda [peraturan daerah], RDTR melihat segala aspek baik dari lingkungan, sosial, dan ekonomi itu kami sudah dipertimbangkan sehingga apa yang dituangkan adalah bentuk kesepakatan dan kompromi ketiga aspek tadi, untuk mencari nilai paling optimalnya,” jelas Abdul.
Menurutnya, RDTR yang optimal menentukan prioritas dan efektivitas upaya mewujudkan ruang yang serasi, seimbang, aman, dan nyaman. (JIBI/Bisnis Indonesia)