Pernikahan Anak Terus Membelenggu Indonesia

Pernikahan anak masih terjadi di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik 2019 menyebut prevalensi pernikahan anak ada di angka 11,21%. Artinya, sembilan dari 11 perempuan menikah di bawah umur 19 tahun. Menurut penelitian penyebab tingginya angka pernikahan anak dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk konservatisme dan jarak sekolah dari rumah. Berikut laporan wartawan Harian Jogja, Salsabila Annisa Azmi, dari berbagai sumber.

redaksi@koransolo.co

Yayasan Rumah Kita Bersama (Rumah Kitab), sebuah organisasi yang perduli terhadap isu pernikahan anak dan kesehatan reproduksi membuat penelitian untuk mencari tahu apa penyebab utama pernikahan anak masih terjadi. Direktur Rumah Kitab, Lies Marcoes, awalnya menduga ajaran agama membuat pernikahan anak masih marak di Indonesia.
Dia kemudian meneliti dan menemui perwakilan pemuka agama dari 30 pesantren yang ada di Rembang, Jawa Tengah. Ternyat dari hasil penelitiannya, tidak ada satu pun pemuka agama yang merekomendasikan penikahan anak. “Saya dari pesantren, saya menduga pakai argumentasi agama, pasti ini sebabnya. Ternyata tidak ada satupun argumentasi agama mendorong perkawinan anak,” ujar Lies dilansir dari suara.com.
Penelitian ini dilakukan pada 2017 lalu, namun rampung pada November 2019. Mendapat hasil itu, dia mengaku terkejut dan mencari tahu lebih lanjut. Ternyata dalam bentuk konteks dan metodologi di agama memang ada, akan tetapi para perwakilan pesantren ini tidak pernah merekomendasikannya untuk diterapkan dalam aturan resmi.
Di sisi lain, pesantren-pesantren ini tergolong dalam Nahdatul Ulama (NU) yang menganut asas patuh pada undang-undang. Sementara undang-undang kini sudah menaikkan usia menikah yakni minimal berusia 19 tahun baik perempuan dan laki-lakinya.
“Dalam ranah kultural digunakan argumentasi agama, dibaca dalam konteks metodelogi, tapi tidak digunakan kepada pendesakan, taat asas kepada undang-undang itu tradisi NU,” kata dia.
Namun menurut Lies ada sudut pandang lain yang memengaruhi terjadinya pernikahan anak. Misalnya di perkotaan, mereka yang menganut ideologi fundamentalis kerap menggunakan identitas keagamaan terhadap pembenaran menikah di usia muda.
“Tetapi di kota karena mereka konservatif [secara] ideologis [jadinya mereka] menggunakan identitas keagamaan sebagai bendera, kawin anak digunakan sebagai bendera politik. Karena hal-hal semacam itu enggak mungkin kami harus menuntut, semua para pihak bersama melihat problem ini,” jelasnya.
Selain faktor ideologi, ternyata jarak rumah dari sekolah yang cukup jauh juga menyumbang tingginya angka pernikahan anak. Pengamat Kesehatan Perempuan sekaligus Ketua Yayasan Kesehatan Perempuan Zumrotin K. Susilo menilai jauhnya jarak SMA di daerah membuat para orang tua berpikir dua kali untuk menyekolahkan anaknya, karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
Si anak harus hidup merantau dan membayar sewa tempat tinggal biaya makan dan sebagainya. Menurut Zumrotin, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus turun tangan membangun lebih banyak SMA.
Diakui Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemen PPPA), Lenny N Rosalin membenarkan fenomena tersebut, di mana adanya anak putus sekolah dari lokasi SMA yang jauh. “Ya, untuk beberapa memang itu terjadi dan faktanya memang ada,” kata Lenny.
Lenny kemudian menjabarkan bagaimana saat ini aturan pembangunan SMA sudah tidak lagi di ranah Kemendikbud, melainkan dinas pendidikan tingkah provinsi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Ini artinya menurut Lenny, demi masa depan Indonesia, juga kesehatan para perempuan mencegah dari perkawinan anak, yang akan berimbas pada tingkat kemiskinan. KemenPPPA harus bekerja ekstra melibatkan berbagai elemen, baik kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kota/kabupaten, dan para pemangku agama dan ketua adat.
Kampanye di Pesantren
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyoroti angka pernikahan anak yang masih tinggi di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada 2019 menunjukkan Sulawesi Barat menempati urutan tertinggi untuk pernikahan anak.
“Sulawesi Barat yang tertinggi, terendah DKI Jakarta yang sekarang. Tapi jangan terlalu melihat angka, presentasi. Sebenernya satu anak [pun] harus diselamatkan apalagi sampai jutaan angkanya,” ujar Lenny.
Data BPS menunjukkan pada 2018 ada sebanyak 19,4% perempuan di Sulawesi Barat berumur 20 hingga 24 tahun, telah berstatus menikah sebelum usia 18 tahun. Tahun sebelumnya 2017 daerah tertinggi ditempati Kalimantan Selatan yakni sebesar 23,12%.
Sedangkan secara nasional, angka pernikahan anak pada 2018 mencapai 11,21% dan jika dibandingkan angka ini memang lebih menurun dibanding tahun lalu, dimana di 2017 ada sebanyak 11,54% yang artinya sudah berkurang 0,3%.
Berkurangnya persentase itu lantaran Kemen PPPA sudah melakukan intervensi bersifat masif yakni melakukan edukasi ke berbagai lapisan masyarakat. Salah satunya ialah tokoh agama, ataupun panutan penduduk sekitar yang memiliki pengaruh besar dalam mengedukasi masyarakat.
“Tapi yang paling penting kan seperti tokoh agama yang selama ini jadi panutan, mungkin ada siapa lagi di daerah tersebut yang juga jadi panutan itu jadi pintu strategis intervensi kami, karena nanti dia ini bisa menjadi juru bicara kami juga untuk melakukan perubahan,” jelas Lenny.
Intervensi lainnya juga dilakukan dengan melakukan penandatanganan komitmen bersama tokoh lintas agama, untuk menyampaikan materi arahan untuk tidak menikahkan anak di usia belia, atau jika berdasarkan undang-undang yang baru saat anak belum berusia 19 tahun. Arahan itu nantinya bisa dilakukan saat tausiah dengan menyisipkan terkait dengan materi tersebut.
“Kalau muslim itu lewat majelis ta’lim, pengajian-pengajian itu lewat Khotbah Jumat itu bisa diselipkan, dan itu sebetulnya sudah ada di masyarakat, tapi ini perlu masif, di gereja-gereja juga misalnya,” terangnya.
Lenny mengatakan program juga termasuk bagaimana menjadikan masjid ramah anak. Sebab itu merupakan salah satu cara soal bagaimana semua yang bekerja di masjid memperjuangan hak-hak anak melalui sosialisasi.
Sosialisasi itu berfokus pada misi bahwa fokus anak-anak harus diarahkan kepada mengenyam bangku pendidikan setinggi mungkin dan menunda pernikahan.
Adapun target Kemen PPPA menjadikan menurunan ini menjadi dua kali lipat di Indonesia, dari 0,3% menjadi 0,6% di 2019. Sehingga semua aspek dan elemen harus bergotong royong membuat ini terwujud. Termasuk peran berbagai kementerian seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan sebagainya. (salsabila@harianjogja.com)