Tangani Eks ISIS Sesuai Undang-Undang

JAKARTA—Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan pemulangan warga negara Indonesia yang tergabung dalam ISIS harus mengacu kepada aturan UU Nomor 12/2006 tentang Kewarganegaraan.

redaksi@koransolo.co

Menurut dia, berdasarkan UU Nomor 12/2006 itu, WNI yang tergabung atau pernah tergabung ISIS secara otomatis dapat kehilangan status kewarganegaraannya. ”Kita masih mengacu pada UU Nomor 12/2006. Di pasal 23, disebutkan jelas soal warga negara yang kemudian berperang dengan di tempat lain di negara lain,” kata politikus Partai Gerindra itu di Jakarta, Senin (10/2). Pasal 23 huruf d UU Nomor 12/2006 menyatakan: WNI kehilangan kewarganegaraannya apabila masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden.
Pasal 23 huruf f UU Nomor 12/2006 menyatakan “WNI kehilangan kewarganegaraannya apabila secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.”
Terkait dengan anggota keluarga orang asal Indonesia eks-ISIS, apakah masih WNI atau tidak, dia menyatakan, hal itu juga masih perlu dikaji secara lebih mendalam. Menurut dia, pihak yang direkrut ISIS bisa jadi bukan hanya kepala keluarga, tapi juga anggota keluarganya. Maka dari itu perlu dikaji, apakah mereka juga sudah direkrut ISIS dan juga kemudian mengalami pelatihan-pelatihan.
Terpisah, Direktur Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia, Ruby Kholifah, mengatakan, opsi terbaik adalah tidak memulangkan WNI yang bergabung dengan kelompok radikal di luar negeri. ”Tetapi atas nama kemanusiaan dan perlindungan HAM, negara seharusnya memberikan prioritas memahami kelompok rentan anak-anak dan perempuan,” kata dia.
Menurut Ruby, jika memang wacana tersebut dilanjutkan perlu ada penilaian atau assessment secara sangat ketat untuk orang-orang itu dan lebih baik memprioritaskan kaum rentan seperti anak-anak. Hal itu dikarenakan negara wajib memberikan perlindungan kepada anak-anak, berdasarkan UU Perlindungan Anak. Skenario terbaik dari yang terburuk adalah memulangkan anak-anak yang biasanya dibawa oleh orang tuanya.
Selain itu menurut Ruby dalam kewajiban untuk melindungi warga negara dan alasan HAM, pemerintah bisa mempertimbangkan mereka yang bukan kombatan, baik perempuan dan anak-anak, dalam wacana pemulangan tersebut. ”Maka dari itu penerimaan sangat minim itu harus diikuti dengan penguatan infrastruktur pemulangan,” kata perempuan yang pernah masuk daftar 100 perempuan dunia berprestasi versi BBC pada 2014 itu.
Dalam catatan, beberapa kali perempuan menjadi pelaku utama aktivitas teror. Salah satunya aksi bom bunuh diri melibatkan seorang ibu dengan anak-anaknya yang masih di bawah umur di Surabaya pada Mei 2018. Perempuan ini menjadi bagian dari jaringan teror bom bunuh diri oleh sekeluarga, karena suami dan anak-anaknyajuga turut serta.
Pemerintah Indonesia sampai saat belum mengambil keputusan apapun terkait wacana pemulangan anggota ISIS asal Indonesia itu meski beberapa menteri di antaranya Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan HAM, Mahfud MD, dan bahkan Presiden Joko Widodo mengatakan secara pribadi tidak menyetujui wacana yang menimbulkan polemik itu. (Antara/JIBI)