Izin Berusaha Ruwet, Indonesia Peringkat ke-73

JAKARTA—Presiden Joko Widodo ingin memperbaiki prosedur pengajuan izin berusaha. Saat ini, Indonesia menempati posisi ke-73 untuk peringkat kemudahan berusaha atau ease of doing business (EoDB).
Peringkat Indonesia masih kalah dengan berbagai negara lain yang ukuran ekonominya bahkan tak sebesar Indonesia, seperti Jamaika (71), Vietnam (70), Uzbekistan (69), dan Oman (68) yang peringkatnya di atas Indonesia.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak puas dengan pencapaian ini. Dia ingin peringkat kemudahan berusaha Indonesia bisa tembus ke posisi ke-40.
Posisi ke-73 ini memperlihatkan untuk memulai usaha di Indonesia masih ruwet dan membutuhkan waktu yang panjang. Dia ingin Indonesia melampaui Tiongkok terkait hal itu. ”Masalah utama yang harus kita benahi adalah prosedur yang ruwet dan waktu yang panjang,” ujar Jokowi di Jakarta, Rabu (12/2).
Jokowi mencontohkan untuk memulai usaha di Indonesia butuh setidaknya sebelas prosedur dengan waktu yang dibutuhkan tiga belas hari. Menurutnya hal itu masih kalah dengan Tiongkok. ”Tiongkok hanya empat prosedur dan waktunya hanya sembilan hari. Artinya kita harus lebih baik daripada mereka,” ujarnya.
Untuk meraih peringkat 40, dia meminta agar perbaikan prosedur berusaha tidak hanya ditujukan untuk pelaku usaha menengah dan besar, tapi lebih diutamakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
”Agar fasilitas berusaha [UMKM] ini diberikan kemudahan-kemudahan baik dalam penyederhanaan maupun mungkin tidak usah izin, tetapi hanya registrasi biasa,” tambahnya.
Secara khusus Jokowi meminta prosedur yang ruwet saat akan memulai usaha dan pengurusan yang memakan waktu segera dibenahi agar lebih efisien. Sejumlah menteri terkait di bidang ekonomi turut serta dalam rapat tersebut.
Jokowi ingin tingkat kemudahan berusaha di Indonesia meningkat signifikan dengan perbaikan pada beberapa indikator yang selama ini dinilai masih kurang efisien.
Untuk mengakselerasi peringkat EODB Indonesia maka beberapa hal harus dibenahi. “Pertama fokus memperbaiki indikator yang masih berada di posisi di atas 100 dan indikator yang justru naik peringkat,” katanya.
Tercatat ada empat komponen yang berada pada peringkat di atas 100 yakni starting a business (memulai usaha) yang peringkatnya masih di 140 kemudian mendapatkan perizinan kons­truksi masih di posisi 110.
Selanjutnya registering property yang justru naik ke level 106, kemudian trading across border yang stagnan pada posisi 116. “Juga dua komponen yang di bawah 100 tapi justru naik lagi dari 44 ke-48, ini getting credit dari 44 ke 48, kemudian masalah yang berkaitan dengan resolving insolvency dari 36 ke 38 sudah 36 kok naik lagi, ini berkaitan dengan kebangkrutan,” katanya. (Detik/Antara)