Akademisi Harus Lebih Aktif Terjun di Kasus Lingkungan

BANTUL—Minimnya saksi ahli dalam pembuktian kasus kejahatan lingkungan di pengadilan seperti dalam kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) masih terjadi di Indonesia. Untuk itu, akademisi di bidang hukum dituntut lebih aktif terlibat dalam kasus kejahatan lingkungan.
Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sugeng Priyanto mengatakan saat ini peran akademisi dalam kasus karhutla masih minim. Minimnya saksi ahli yang tampil dalam persidangan membuat kejahatan lingkungan itu terus terulang.
”Saya mengajak para akademisi dari bidang hukum untuk berani dan mau terlibat dalam penuntasan kasus kebakaran hutan dan lahan di Indonesia,” katanya saat mengisi seminar nasional Fakultas Hukum dan Megister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Kamis (13/2) di Ruang Amphiteater Gedung . Pascasarjana UMY.
Penanganan kejahatan lingkungan perlu multidisiplin ilmu. Jarang sekali akademisi menjadi saksi ahli. Peran akademisi sebagai saksi ahli dalam kasus harus memiliki kompetensi dan integritas. Sugeng mengungkapkan, kejahatan lingkungan banyak jenisnya, bukan hanya kasus karhutla yang dapat menimbulkan permasalahan bagi negara. Pembalakan liar, kerusakan pesisir dan laut, pertambangan ilegal, pencemaran lingkungan, perdagangan tanaman satwa liar, dan pengelolaan limbah ilegal.
Kasus tersebut dapat menyebabkan berbagai hal, di antaranya bencana ekologis, kerugian negara, kepastian hukum dan kewibawaan negara. “Kejahatan lingkungan berhubungan dengan politik, sosial ekonomi,” ujarnya.
Ia berharap dengan peran aktif dari para akademisi, permasalahan soal kejahatan lingkungan dapat terselesaikan. Akademisi bisa memberi masukan dan solusi lewat tulisan maupun karya yang telah dibuat atau menjadi saksi ahli di persidangan kasus kejahatan lingkungan. “Bagaimana persoalan-persoalan kebakaran hutan dan lahan tidak terulang kembali,” imbuhya.
Ia menilai, seharusnya ada yang mau mendalami penegakan hukum lingkungan, sebab dalam kasus ini masih banyak peluang dan tantangan. Harus mengubah cara berpikir dari kampus yang sifatnya teoretis ke kampus yang sikapnya praktis. ”Butuh pengalaman dan ketekunan untuk turun ke lapangan tetapi justru itu yang dibutuhkan,” ujarnya. (Rahmat Jiwandono/Harian Jogja/JIBI)