PKL di Timur RSUD Moewardi Ditertibkan

SOLO—Pemerintah Kota (Pemkot) Solo akan menertibkan para pedagang kaki lima di sebelah timur tembok RSUD dr. Moewardi.

Mariyana Ricky P.D.
redaksi@solopos.co.id

Sementara penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Jl. Kalilarangan dibatalkan tahun ini. Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Solo, Heru Sunardi, mengatakan prioritas penataan tahun ini adalah gang di timur RSUD Dr. Moewardi, Kelurahan/Kecamatan Jebres dan di Jl. Kol. Sugiyono, Kelurahan/Kecamatan Banjarsari.
“Di Jl. Kol. Sugiyono itu sampai bikin banjir, apalagi di sana ada usaha rosok yang bikin kumuh. Tumpukan rosok sampai meluber ke jalan sehingga mengganggu arus lalu lintas. Di sana juga ada hunian di tepi rel kereta api. Nah, untuk yang di timur RSUD dr. Moewardi itu kami menerima keluhan masyarakat. Awalnya sedikit tapi lama-lama memanjang sampai sepanjang gang,” kata dia saat berbincang dengan Koran Solo, Kamis (13/2).
Heru mengatakan penertiban dilakukan bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Mereka yang memiliki bangunan tak berizin di dua lokasi itu telah mendapatkan sosialisasi dan diberi waktu untuk pindah dan membongkar bangunan.
Kabid PKL Disdag Kota Solo, Didik Anggono, mengatakan PKL dan bangunan liar di Jl. Kol. Sugiono berjumlah 94 unit, sedangkan yang di gang timur RSUD dr. Moewardi masih harus didata.
“Lokasinya di atas saluran drainase, jadi terkadang menjadi penghalang aliran air. Enggak hanya PKL, di sana ada hunian, warung makan, bengkel, dan sebagainya. Sebelumnya mereka sudah dikumpulkan oleh Satpol PP sekitar sepekan lalu dan diberi deadline 30 Juni. Tapi, kami ingin mendalami lebih lanjut agar bisa memetakan. Karena di sana ada bengkel dan rosok yang sudah besar. Mungkin kelasnya bukan PKL lagi. Jadi kami masih mencari solusi. Apalagi yang hunian, bukan ditangani oleh PKL lagi,” jelas Didik.
Berdasarkan pendataan yang dilakukan tahun lalu, terdapat 59 PKL yang merupakan pengrajin vandel, piala, stempel, pelat nomor dan media iklan luar ruang di Jl. Kalilarangan. Pemkot berencana menata lokasi itu namun batal, meski sosialisasi sudah dilakukan pada Desember 2019.