PN SOLO SIAPKAN PENGOSONGAN SRIWEDARI Nekat Eksekusi, Rakyat Beraksi!

SOLO—Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo, menyatakan jika eksekusi pengosongan kompleks Sriwedari dilakukan, pihak-pihak terkait akan berhadapan dengan rakyat.
Hal itu disampaikan Wali Kota terkait rencana eksekusi pengosongan kompleks tersebut. Isu eksekusi lahan Sriwedari kembali berembus setelah Pengadilan Negeri (PN) Solo kembali menerbitkan surat penetapan eksekusi pengosongan paksa Sriwedari pada 21 Februari 2020. Dalam surat itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Solo diminta menyerahkan tanah Sriwedari seluas 10 hektare kepada ahli waris R.M.T. Wirjodingrat. Kuasa hukum ahli waris Sriwedari, Anwar Rachman, mengatakan tanah seluas hampir 10 hektare adalah milik sah ahli waris.
Wali Kota menegaskan lahan dan bangunan di kawasan itu sepenuhnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Bukti kepemilikan lahan itu adalah sertifikat hak pakai (HP) 40 yakni mulai dari Gedung Wayang Orang (GWO) ke timur hingga Jl. Museum, HP 41 batasnya mulai Stadion Sriwedari hingga Museum Radya Pustaka, serta HP 26 yang di atasnya dibangun Museum Keris.
Sertifikat tanah tersebut merupakan bukti kepemilikan sah yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN/ATR). Sehingga, PN tak memiliki dasar hukum yang kuat saat menerbitkan surat penetapan eksekusi. “Kami akan koordinasi dengan kejaksaan sebagai pengacara negara untuk mendampingi. Kalau nanti ada eksekusi dan rakyat melawan kan saru. Mestinya dipikir dahulu,” jelasnya kepada wartawan, Rabu (4/3).
Rudy, panggilan akrabnya, menyampaikan BPN mengeluarkan sertifikat itu berdasarkan gugatan yang dilakukan Pemkot pada 2015. Pemkot meminta peninjauan kembali (PK) karena hakim dianggap melakukan kesalahan saat ahli waris menuntut kepemilikan lahan Sriwedari seluas 3,4 hektare, di mana yang justru dikabulkan seluas hampir 9,8 hektare.
“Bahasa hukumnya ultra petita. Kemudian, sidang majelis eksaminasi juga sudah kami lakukan, intinya secara kronologi sejarah, lahan Sriwedari tetap menjadi milik Pemkot. Kalau sertifikat itu palsu, silakan menggugat BPN, jangan Pemkot. Justru yang dipertanyakan malah eigendom verponding [produk hukum pertanahan pada zaman penjajahan kolonial Belanda di Indonesia] atau R.V.E. lahan Sriwedari. Kami punya yang asli dan menjadi novum baru kami ke MA,” bebernya.
Eksekusi pengadilan, sambung Rudy, akan menimbulkan suasana yang tak kondusif. BPN/ATR juga telah mengirimkan surat ke PN terkait sertifikat kepemilikan lahan itu. Mereka menyebut PN tak memiliki kewenangan karena dasar eksekusi yakni status R.V.E. No.295 sudah ditolak BPN. Alasannya, R.V.E. No.295 itu bukan hak atas tanah melainkan tanah negara bekas hak pakai.
Sementara itu Pengadilan Negeri (PN) Solo akan menggelar rapat koordinasi menindaklanjuti rencana eksekusi atau pengosongan paksa kawasan Sriwedari melalui surat penetapan eksekusi pada 21 Februari 2020.
Ketua PN Solo, Krosbin Lumban Gaol, saat ditemui wartawan, Rabu, mengatakan waktu pelaksanaan eksekusi masih menunggu rapat koordinasi. Menurutnya, rapat itu hanya melibatkan pihak pemohon eksekusi dan aparat keamanan saja. Tetapi, sebelum pelaksanaan eksekusi akan ada pemberitahuan kepada pihak termohon eksekusi. Ia menambahkan proses hukum di peradilan umum dan tata usaha negara telah selesai. Termasuk sertifikat HP no. 11 dan no. 15 yang sudah dicabut oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Sebelumnya, Kuasa Hukum ahli waris Sriwedari, Anwar Rachman, menjelaskan dasar eksekusi itu melalui surat penetapan eksekusi No. 10/Pen.Pdt/eks/2015/PN.Skt Jo. No. 31/Pdt.G/2011/PN.Ska Jo. No.87/Pdt/2012/PT.Smg. Menurutnya, putusan kepemilikan tanah Sriwedari dari MA telah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada lagi upaya hukum. (Mariyana Ricky P.D/Ichsan Kholif Rahman)