KESETARAAN HAK PEKERJA Jalan Panjang Akhiri Pelecehan di Tempat Kerja

Kekerasan dan pelecehan di dunia kerja menjadi pembahasan tanpa akhir di Indonesia. Upaya pencegahan pun terganjal budaya. Pemerintah Indonesia hingga saat ini juga tak kunjung meratifikasi Konvensi ILO 190 tentang Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja yang menjadi panduan perlindungan dan pencegahan. Padahal konvensi ini menjadi kunci panduan penting. Berikut ini ulasan wartawan Jaringan Informasi Bisnis Indonesia, Maya Herawati dan Salsabila Annisa Azmi dari berbagai sumber.

redaksi@jibinews.co

Aspek budaya kerap menjadi ganjalan menekan jumlah kasus pelecehan di tempat kerja terutama yang menimpa perempuan dengan pelaku lelaki. Better Work Indonesia (BWI), lembaga di bawah ILO memaparkan pandangan budaya tidak semestinya menjadi alasan pengecualian tindakan pelecehan di tempat kerja.
Pandangan budaya yang dimaksud adalah sistem patriarki yang dianggap kental, khususnya di dalam masyarakat Indonesia. Patriarki sesuai dengan definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perilaku mengutamakan laki-laki daripada perempuan dalam masyarakat atau kelompok sosial tertentu.
Menurut BWI, sistem patriarki yang kental itu memberi ruang bagi terjadinya pelecehan terhadap perempuan yang penanganannya cenderung menyalahkan perempuan meskipun posisinya sebagai korban.
Program Manajer BWI, Maria Vasquez, dalam sebuah diskusi pada November 2019 menyebut kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi di mana saja dan masalah ini dimiliki berbagai negara dengan budaya yang berbeda-beda. Dalam upaya penanganan, seharusnya budaya tidak bisa dijadikan dalih.
Menurut Maria, Indonesia dalam beberapa aspek budayanya sebenarnya mempunyai kecenderungan memperhatikan kesetaraan. Hal itu karena dalam beberapa sistem sosial pada beberapa suku di Indonesia bukan hanya ada patriarki, namun juga ada yang bersistem matriarki.
Kehadiran dua sistem sosial yang berbeda dalam budaya Indonesia itu dianggap sebagai dasar yang baik dalam mendukung upaya untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan.
Hal yang menjadi sorotan utama dalam penghapusan kekerasan di tempat kerja, khususnya pelecehan, adalah menyediakan ruang aman bagi korban untuk bicara mengenai pengalamannya.
“Tidak hanya bagi perempuan, ruang aman itu juga semestinya bisa mendorong laki-laki untuk turut bicara tentang bagaimana pandangan dan perasaan mereka terhadap situasi atau kasus kekerasan di tempat kerja,” ujar Maria seperti dilansir antaranews.com.
Sedangkan ILO mendefinisikan kekerasan dan pelecehan yang terjadi di dunia kerja bukanlah suatu perilaku tunggal, namun serangkaian perilaku yang terjadi berulang kali hingga menimbulkan cedera atau dampak buruk bagi keadaan fisik maupun psikologis seseorang.
“Kekerasan dan pelecehan yang terjadi di dunia kerja itu tidak terjadi hanya satu kali melainkan berulang kali kepada korban yang sama,” ujar Penasihat Senior ILO, Tim De Meyer dalam sebuah diskusi di Jakarta belum lama ini.
Meyer lantas menyebut definisi mengenai kekerasan dan pelecehan di dunia kerja itu tercantum dalam Konvensi ILO No.190/209 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja.
De Meyer menjelaskan bahwa konvensi tersebut mengambil pendekatan pragmatis, yaitu mendefinisikan kekerasan dan pelecehan sebagai serangkaian perilaku atau praktik yang tidak dapat diterima yang mengakibatkan cedera secara fisik, psikologis, seksual dan ekonomi.
“Di perangkat hukum ini tidak membedakan definisi kekerasan dan pelecehan. Definisi kekerasan dan pelecehan mencakup penyiksaan secara fisik, lisan, perundungan, pengeroyokan, pelecehan seksual, ancaman, dan penguntitan,” ucapnya seperti dilansir antaranews.com.
Ia mengatakan konvensi itu juga mempertimbangkan kondisi dan cara kerja di dunia modern saat ini, di mana kegiatan kerja seringkali dilakukan tidak di tempat kerja fisik, seperti kantor.
Konvensi
Untuk itu, Konvensi ILO No.190 itu juga mencakup komunikasi yang berhubungan dengan kerja, termasuk yang mungkin terjadi melalui teknologi informasi dan komunikasi. Menurut De Meyer, konvensi itu memberikan kerangka aksi yang jelas untuk upaya membentuk masa depan dunia kerja yang bermartabat. Konvensi ini juga memberikan peluang untuk membentuk masa depan dunia kerja yang bebas dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan.
Indonesia ­Belum Meratifikasi
BWI mencatat data dalam survei anonim yang dibuatnya sekitar 80% pekerja garmen menaruh kepedulian terhadap isu pelecehan seksual di tempat kerja. Survei ini menunjukkan kepedulian para perempuan yang bekerja di industri ini, bukan catatan data banyaknya kasus pelecehan.
Dalam kurun waktu delapan tahun, BWI juga telah menemukan kasus pelecehan seksual di berbagai tempat. BWI menemukan situasi di mana pelecehan seksual dianggap sebagai isu yang sangat sensitif untuk dibahas karena menyangkut reputasi perusahaan.
Misalnya, pada beberapa perusahaan garmen terkemuka yang mempunyai pabrik pembuatan di Indonesia, kasus pelecehan seksual cenderung tabu untuk dibahas di lingkungan kerja mereka.
Kecenderungan itu, menurut Maria, harus dilawan dengan kerja keras. Dia pun menilai bahwa kecenderungan tersebut terbentuk karena beberapa faktor, antara lain cara pandang masyarakat terhadap isu pelecehan seksual, kebiasaan-kebiasaan setempat, dan pandangan budaya.
Khusus di lingkungan pabrik, Maria menyebutkan bahwa para pekerja harus bergelut dengan bentuk-bentuk pelecehan, seperti sentuhan tidak patut, candaan yang tidak patut, serta perilaku tak pantas.
Pemerintah sebenarnya telah membuka upaya perlindungan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun lalu telah membentuk Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Kawasan Industri (RP3) untuk melindungi perempuan pekerja dari kekerasan di tempat kerja.
Sebagai proyek percontohan, kementerian membentuk RP3 di Karawang International Industrial City di Kabupaten Karawang (Jawa Barat), Kawasan Berikat Nusantara Cakung di Kota Jakarta Utara (DKI Jakarta), Krakatau Industrial Estate Cilegon di Kota Cilegon (Banten), Surabaya Industrial Estate Rungkut di Kabupaten Pasuruan (Jawa Timur), dan Bintan Industrial Estate di Kabupaten Bintan (Kepulauan Riau).
RP3 menyediakan fasilitas pengaduan, pelaporan, dan penanganan kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang dialami oleh perempuan di tempat kerja. Selain itu, RP3 memfasilitasi para perempuan pekerja meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pelindungan bagi perempuan pekerja dari kekerasan dan pelecehan seksual. Sayangnya, upaya ini belum bisa meluas hingga seluruh wilayah Indonesia.
Ironisnya sampai hari ini Indonesia tak kunjung meratifikasi Konvensi ILO 19 yang menjadi pedoman penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Konvensi ini memandu mewujudkan dunia kerja yang bebas dari kekerasan dan pelecehan dalam berbagai bentuk dan di berbagai jenis pekerjaan serta di berbagai tempat kerja.
Dalam konvensi ini diatur secara luas definisi dunia kerja, yang melingkupi ruang publik dan pribadi (privat) serta definisi pekerja, baik formal maupun informal seperti pekerja rumah tangga maupun pekerja rumahan, sehingga dapat digunakan untuk memberikan perlindungan yang lebih luas.
Namun, konvensi tersebut akan menjadi efektif apabila negara anggota PBB yang ikut membuat instrumen tersebut meratifikasinya menjadi sebuah aturan baku. Indonesia sebagai satu dari 387 negara yang mendukung lahirnya konvensi ini sudah seharusnya segera menyusun strategi menuju ratifikasi dan implementasi sebagai bentuk pengakuan mewujudkan masa depan dunia kerja yang lebih bermartabat. (JIBI)