Tata Kelola Hutan dalam Sorotan

Tata kelola menjadi isu krusial yang perlu diperhatikan dalam menjaga keberlangsungan hutan Indonesia. Namun, isu penting itu justru implementasinya dinilai masih sangat minimalis.

Syaiful Millah
redaksi@koransolo.co

Manajer Kampanye Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Wahyu A. Perdana mengatakan, tata kelola, penertiban, dan review izin penggunaan lahan hutan telah menjadi persoalan penting dalam pembahasan hutan.
Dia menjabarkan dalam konteks kebencanaan, ada kawasan-kawasan hutan yang terbakar berulang setiap tahunnya dan sebagian besar di antaranya berada di kawasan konsesi. Kondisi ini, menurutnya, tak hanya disebabkan faktor alam, tetapi juga proses review izin yang tidak jalan.
Persoalan lainnya perihal tata kelola, penertiban, dan review izin hutan adalah dalam konteks penegakan hukum yang tidak dieksekusi dengan baik,
“Ada banyak sekali kasus terkait hutan, baik itu kebakaran maupun yang lainnya sudah dimenangkan oleh KLHK [Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan]. Namun, tidak ada eksekusi lanjutannya, dalam hal ini misalnya penggantian kerugian materi,” tandasnya.
Dia juga menyoroti tentang pengakuan terhadap wilayah atau hutan kelola rakyat. Menurutnya, saat ini pemerintah memang telah memiliki program perhutanan sosial. Namun, akselerasi pencapaiannya masih sangat rendah.
Wahyu menilai, program perhutanan sosial memiliki peranan penting dalam proses penjagaan dan pelestarian lingkungan. “Berdasarkan pengalaman kami di lapangan dan banyak kajian, wilayah yang dikelola masyarakat itu lebih terjaga daripada diserahkan kepada korporasi,” tuturnya.
Adapun, Walhi menilai sejauh ini pemerintah belum berperan aktif dalam upaya pmm erlindungan hutan atau dalam konteks tata kelola lingkungan hidup secara umum. Hal ini bisa dilihat dari beberapa faktor.
Pertama, menurutnya, review izin-izin konsesi di kawasan kehutanan mengharuskan adanya keterbukaan informasi. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi bahkan sudah menetapkan informasi soal konsesi menjadi informasi publik. Namun, implementasinya tidak demikian.
Kedua, kembali pada persoalan banyak gugatan yang telah dimenangkan pemerintah tetapi tidak dilanjutkan eksekusinya. “Makanya, kami menyebut bahwa pemerintah terlalu menabur proses investasi tanpa memerhatikan lingkungan hidup, yang menyebabkan krisis multidimensional,” ungkapnya.
Terkait dengan pengelolaan hutan dan lingkungan hidup yang masih belum optimal, Walhi juga secara tegas menolak kehadiran draf omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja alias RUU Cika yang dinilai tidak memerhatikan isu lingkungan.
Wahyu menyebut ada dua poin utama yang menjadi catatan. Pertama, direduksinya norma pertanggungjawaban hukum korporasi dengan menghilangkan kalimat “tanpa pembuktian unsur kesalahan” dalam Pasal 88 UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Dia melanjutkan, hilangnya kalimat tersebut berdampak signifikan terhadap pengaburan penegakan hukum kejahatan korporasi. Selain itu, sanksinya juga direduksi hanya menjadi sanksi administrasi dari sebelumnya yang mencantumkan sanksi pidana, perdata, dan corporate crime.
Kedua, proses izin terkait analisis dampak lingkungan (Amdal) juga direduksi. Untuk mempercepat investasi, lanjutnya, kewajibannya diturunkan sesuai dengan tingkat risiko yang justru mengancam perlindungan hutan.
Belum Diperhatikan
Aktivis gerakan terbuka Hutan Itu Indonesia (HII) menilai isu hutan masih belum menjadi perhatian utama, tak hanya oleh pemerintah, tetapi juga masyarakat luas.
Pendiri dan Ketua Umum HII Andre Christian mengatakan, konservasi hutan yang menjadi fokus gerakannya memang perlu didorong agar lebih mendapat perhatian dari seluruh elemen. Adapun, isu yang kerap menjadi permasalahan utama setiap tahun dari sektor kehutanan adalah deforestasi akibat kebakaran hutan dan penebangan liar (illegal logging).
Andre menuturkan pemerintah dan masyarakat pada umumnya cenderung melakukan aksi responsif ketika kebakaran hutan telah terjadi, dengan adanya berbagai bantuan dan baru mulai melakukan pembahasan.
Padahal, lanjutnya, hal itu terus berulang setiap tahunnya di titik-titik tertentu di kawasan hutan utama atau primer di berbagai daerah. Hal tersebut seharusnya bisa dilakukan tindak pencegahan karena alasan di balik kebakaran hutan tak jauh berbeda dari tahun ke tahun.
“Yang kurang digaungkan dalam konteks kebakaran hutan adalah kemungkinan pencegahannya. Tindakan preventif harusnya bisa dilakukan bersama-sama. Jangan sampai tahun depan terjadi lagi dan lagi,” tegasnya.
Selain itu, Andre juga menilai salah satu persoalan dari belum maksimalnya kegiatan konservasi hutan di dalam negeri adalah minimnya jumlah resources yang dikerahkan untuk menjaga hutan. Dia menyebut, biasanya untuk luas hutan yang mencapai puluhan hingga ratusan hektare hanya ada segelintir polisi hutan yang menjaga. (JIBI)